Akibat Dana Inbupp Dan Add Desa Pambang Baru Kecamatan Bantan Digorok Oknum Desa, Pekerjaan Melenceng Dari Bestek

Photo : Kegiatan Pekerjaan tak mengacu bestek
Photo : Kegiatan Pekerjaan tak mengacu bestek

BENGKALIS-BN, Kegiatan pembangunan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk Desa adalah semata untuk kesejahteraan masyarakat Desa yang minim akan infrastruktur. Apa jadinya kalau kegiatan pembangunan tersebut sebagian danannya digorok oleh Oknum Perangkat Desa dan membodohi masyarakat?

Inilah yang terjadi di Desa Pambang Baru hasil Pemekaran Desa Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang masyarakatnya di bodohi oleh oknum Pj. Desa dan TPK secara berjamaah melakukan tindakan dugaan korupsi pada semua kegiatan yang berlangsung di Desanya.

Setelah menerima pengaduan Masyarakat setempat, kepada media BN/binpers.com dan beberapa LSM, Selasa (07/06/2016) langsung meluncur ke Desa Pambang Baru yang disambut oleh pemuka masyarakat yang terdiri dari Ketua BPD beserta anggotanya dan ketua RT, dengan nada kesal bercampur amarah mengantar kelokasi pekerjaan di wilayah Desanya.

“ Inilah pak kondisi Sumur Bor kami yang dibangun tahun 2015 kemaren yang asal jadi pekerjaannya, sampai saat ini air tersebut tak dapat kami gunakan karena asin, biasanya kalau daerah kami ini minimal kedalaman harus 110/120 mtr baru ketemu air yang bagus dan layak untuk dikosumsi masyarakat, tetapi yang sekarang ini hanya kedalaman lebih kurang 64 meter,”Kata salah seorang anggota perangkat desa.

Tambahnya lagi, kalau hanya sekedar pengeboran ketemu sumber air [asin] yang tak layak digunakan lebih bagus pak disedot air laut aja anggaran tak membazir, ada tiga buah sumur bor seperti ini yang dikerjakan dengan menggunakan dana ADD, air nya asin pak dan keluarnya kecil sekali kata Ketua BPD dan ketua RT membenarkan.

Dalam penuturannya, pekerjaan ini (sumur bor, red) asal jadi pelaksanaanya terlihat pekerjaanya kasar pembangunan rumah mesin tidak sesuai didalam bestek, dan tapak pembangunan rumah mesin seharusnya dicor dengan ketebalan 0,15 cm tetapi mereka [TPK] tidak melakukan sesuai didalam gambar kerja, malahan menghilangkan item pekerjaan pengecatan rumah genset yang jelas tertera didalam RAB. Untuk di Desa kami anggaran ADD untuk sumur bor jumlahnya tujuh buah, empat diantaranya kondisi layak digunakan sedangkan tiga buah lagi airnya kecil dan terasa asin, ketujuh yang dibangun ini kondisinya asal jadi pekerjaan dan tidak dicat sama sekali, tolong diekspose dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Saat diwawancara kepada salah seorang tokoh masyarakat yang tak mau namanya disebut mengatakan, bukan Sumur bor aja yang bermasalah termasuk dua unit pekerjaan duiker pak yang melenceng pelaksanaanya didalam gambar uang seharusnya memakai besi dia. 12 ternyata mereka gunakan besi dia.10, malahan pekerjaan balok lantai duiker mereka tak memakai besi cukup di tanam aja seperti gambar diatas, lebih parah lagi pak pekerjaan semenisasi jalan yang keropos dan burasnya udah terkelupas diborong sendiri oleh TPK kami pak, “ katanya dengan kesal.

Ketika dihubungi untuk dikomfirmasi atas pengaduan masyarakat melalui Via telp ketua TPK Irwan mengatakan “ itu semua tidak benar, bapak nggak usah mendengar kata sepihak dari masyarakat, kalau media bapak punya badan hukum kami juga punya badan hukum., sambil menutup pembicaraan. Agak aneh jawaban seorang TPK yang terpelajar dengan Ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah, hanya digunakan untuk megelabui masyarakat didesanya.

Merasa tidak puas atas jawaban dari TPK [Tim Pelaksana Kegiatan] keesokan harinya kami menghubungi Pj. Desa Jayusni selaku PA [Pengguna Anggaran] melalui via telp, sampai berita ini dirilis telpon pun tak diangkat SMS pun tak dibalas.

Langgar UU 18/1999 Tentang Jasa Kontruksi/Tidak mengacu Spesifikasi Teknis

Pada pasal 25 ayat (1) dan (2) dalam UU No. 18/1999 Tentang Jasa Kontruksi, Kegagalan suatu Kegiatan Kontruksi merupakan kewajiban dari :

  1. Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
  2. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Disebab akibat dari suatu kelalaian atau kegagalan dari kontruksi dapat dikenakan sanksi sesuai dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 18/1999 yang berbunyi :

  1. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
  2. Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Dari kesimpulan Temuan dan pakta dilapangan telah meyakinkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak mengacu pada spesifikasi teknis,Gambar dan RAB serta tidak mengikuti spesifikasi Teknis pelaksanaan yang dibuat sehingga mengakibatkan Volume.kualitas dan Quantytas pekerjaan tersebut gagal kontruksi dan telah melanggar pasal 23, pasal 25 dan pasal 43 UU No. 18/1999 Tentang Jasa kontruksi, perpres No. 4/2015 Perubahan keempat perpres No. 54/2010 Tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah dan UU 20/2001 perubahan kedua dari UU 31/1999 Tentang Korupsi.

Hingga berita ini diturunkan, tim media masih terus akan menggali informasi terkait masalah tersebut dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan aparat serta instansi terkait.  (iwn-BN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *