DanaTPG di Sumedang Diduga Kuat Bermasalah

ilustrasi
ilustrasi

Sumedang-BN, Bukannya mensejahterakan para guru yang statusnya masih Honor, justru sebaliknya  dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) di kabupaten Sumedang Jawa Barat di duga diselewengkan.

Dana yang bersumber dari APBN tahun 2015 yang dalam Juklak dan Juknisnya diperuntukan bagi para guru PNS dan  juga  non PNS wajib di berikan setiap bulannya dan tanpa ada Pajak Penghasilan (PPH) bagi non PNS dan tanpa adanya pemotongan dalam bentuk apapun.

Tunjangan tersebut ditujukan bagi guru yang menyandang status pegawai negeri sipil (PNS) dan diberikan setiap bulannya selama 12 bulan sesuai dengan pangkat dan golongan, dengan metode di transper ke rekening masing-masing guru PNS oleh bendahara kementrian agama pusat.

begitupun untuk guru non PNS yang hanya menerima Rp1.500.000/bulan selama 1 tahun juga ditransfer ke rekening para guru non PNS tersebut melalui bendahara kementrian agama kabupaten sumedang.

Namun dari penelusuran tim investigasi media BN/binpers.com di kabupaten Sumedang Jawa Barat, terjadi penemuan adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan juklak dan juknis tersebut.

Menurut narasumber yang namanya tidak mau disebutkan yang mengajar disalah satu Madrasah Tsanawiah yang ada di wilayah sumedang mengatakan, bahwa memang benar dirinya mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari pemerintah, namun yang mengherankan ia menerima tidak setiap bulan melainkan 3 bulan sekali.

“ Kalau saya tidak salah ingat, pada tahun 2015 dua kali saya menerima, artinya di tahun tersebut saya hanya menerima enam bulan pembayaran, tiga bulan pertama dan tiga bulan berikut nya. seharusnya tunjangan itu di terima tiap bulan selama dua belas bulan atau setahun,” ungkapnya kepada wartawan media BN.

Dirinya pun menambahkan bahwa kalau pada tahun 2015 tunjangan tersebut di bayar semuanya berarti dia menerima sebanyak Rp18 juta, namun kenyataannya dia hanya menerima separuhnya saja.

Yang lebih ironisnya lagi selain hanya menerima selama enam bulan pembayaran yang semestinya dua belas bulan, saya juga di kenakan pemotongan atau istilah dana sumbangsih yang mengatas namakan kementerian agama kabupaten Sumedang sebesar Rp300 ribu.

Di tempat terpisah juga , salah satu guru non PNS juga  memberikan berkomentar yang hampir sama, dirinya hanya menerima TPG pada tahun 2015 hanya 6 bulan yang semestinya 12 bulan, belum lagi pemotongan dengan berbagai alasan yang harus dan wajib dilaksanakan.

Dari data yang diperoleh media BN, di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 terdapat sebanyak 726 guru yang mendapatkan TPG, itu berarti kalau perorang mereka memberikan uang pengkondisian sebesar Rp300 ribu per tiga bulan berarti dana yang terhimpun sebesar Rp217,800,000 Rupiah yang tidak diketahui digunakan untuk apa.

hingga  turunnya  berita  ini,  Tim Investigasi  masih berupaya mengumpulkan para korban pemotongan sehingga akan di sampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk diproses hukum yang berlaku. (R. Syarief/Tim WRC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *