Bantuan Perumahan Khusus di Balanipa Diduga Salah Sasaran

rumahPOLMAN, SULBAR (BIN), Pembangunan Perumahan khusus program Presiden RI, Joko Widodo untuk masyarakat miskin yang berprofesi nelayan di tahun 2015 di dusun Tallo Timur desa Bala kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulbar sebanyak 100 unit Type 36 yang dibangun diatas lahan milik warga setempat dengan nilai kontrak Rp 7.201.787.000 bersumber dari APBN 2015 melalui DIPA Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan Satuan kerja penyediaan rumah khusus PPK wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, yang dikerjakan dua kontraktor nasional di dua lokasi berbeda dalam wilayah dusun Tallo Timur tersebut.

” Patut dipertanyakan, betulkah nelayan miskin memiliki rumah itu atau hanya rekayasa untuk menyelamatkan anggaran Negara yang diduga tidak tepat sasaran itu karena lokasi ditunjuk adalah milik warga yang diduga bukan nelayan murni,” ujar sumber media BN/binpers.com yang minta identitasnya dirahasiakan.

Walaupun perumahan khusus nelayan telah diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Sulbar, H.Anwar Adnan Saleh bertepatan dengan HUT Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 29 Desember 2015 lalu tetapi rumah ini belum ditempati warga penerima manfaat karena fasilitas sarana belum lengkap seperti belum adanya instalasi listrik termasuk sanitasi termasuk akses jalan, bahkan lebih ironis lagi, pembangunan perumahan Rp7 milar lebih itu yang dikerjakan oleh PT. Mitra Aiyangga Nusantara dari Makassar, Sulsel sudah mulai retak-retak bagian dinding dan lantai, diduga kalau pembangunannya tidak bekualitas dan dikerjakan terkesan asal jadi.

Kepala Dusun Tallo Timur desa Bala, Syamsuddin yang dikonfirmasi wartawan BN/binpers.com, Minggu (15/5-2016) lalu dikediamannya menjelaskan, bantuan pembangunan perumahan khusus di dusun Tallo Timur desa Bala kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar sesungguhnya awalnya bukan jatahnya Balanipa, tetapi jatah wilayah lain, mungkin jatahnya desa Tonyaman kecamatan Binuang dan atau keluarahan Takatidung kecamatan Polewali.

Hanya saja, pemkab tidak memiliki anggaran untuk pembebasan lahan lokasi pembangunan perumahan khusus bagi nelayan itu sehingga atas perakarsa salah seorang anggota DPRD Kabupaten Polman, Tanda, menfasilitasi antara pemerintah dengan masyarakat di dusun Tallo Timur dan menyarankan agar jatah pembangunan  perumahan khusus tahun anggaran 2015 itu sebaiknya dipindahkan lokasinya ke dusun Tallo Timur desa Bala kecamatan Balanipa dan tentu saja pemkab langsung merespon masukan anggota DPRD tersebut sehingga pembangunan perumahan khsusus itu dibangun di kecamatan Balanipa, beber Syamsuddin.

Menurut Syamsuddin, bantuan perumahan khusus untuk warga berprofesi nelayan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2015 sesungguhnya buka jatah untuk waga dusun Tallo Timur desa Bala kecamatan Balanipa, melainkan adalah jatah wilayah lain, yakni desa Tonyaman kecamatan Binuang dan kelurahan Takatidun kecamatan Polewali tetapi kedua wilayah itu tidak memiliki lahan untuk pembangunan perumahan khusus termasuk pemkab Polman sendiri tidak memiliki dana untuk ganti rugi.

“Padahal harusnya pemkab menyediakan anggaran untuk ganti rugi lahan, dengan saran dan difasilitasi dari salah seorang anggota DPRD Polman, Tanda dengan menunjuk lahan milik warga di dusun Tallo Timur sehingga pemkab Polman memindahkan lokasi pembangunan perumahan khusus ke wilayah ini,” kata Syamsuddin.

Menjawab wartawan BN tentang adanya warga mendapatkan bantuan perumahan khusus hingga 3 unit. Syamsuddin mengatakan bahwa sesungguhnya tidak demikian bahwa satu orang mendapatkan 1-3 unit rumah tetapi mereka itu kebetulan bersaudara di lokasi yang sama, bahkan ada 6 orang bersaudara sehingga mendapatkan 6 unit dengan lokasi yang sama dan masing-masing satu unit.

Sistem penempatannya diselangseling, artinya, lokasi milik ke enam bersaudara itu tidak berdekatan guna menghindari terjadinya monopoli, kata Syamsuddin sembari mengaku, dirinya juga mendapatkan satu unit bantuan perumahan khsusus dilokasi miliknya seluas 9 X 14 meter yang dibeli dari seorang warga Laliko kecamatan Alu Kabupaten Polman dengan harga Rp 3 juta.

Bahkan warga penerima manfaat hingga sekarang belum ada kejelasan mengenai status kepemilikan rumah tersebut tetapi hanya dirinya bersama warganya dimintai KTP/KK dari pihak pemerintah sebagai syarat mendapatkan perumahan khusus untuk dikirim ke pusat, demikian Syamsuddin. (Andi Rasyid Mordani- Husain).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *