Oknum Anggota Dewan dituding bagi-bagi proyek

7korup copyKalteng-BN, Forum Bersama (FORBES) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kotim yang di nahkodai Audy Valent kali ini tidak akan main-main, mereka akan mengawal Penegak hukum untuk membongkar dan mengusut sampai tuntas kasus dugaan Oknum Anggota Dewan yang berprofesi ganda selain sebagai penentu jalannya pembangunan juga diduga kuat sebagai makelar proyek hal ini sudah dilaporkan nya kepihak aparat penegak hukum, dengan harapan bisa menyeret oknum yang terlibat sampai ke meja hijau.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh Wartawan Berita Investigasi Nasional /binpers.com dengan didampingi oleh Anggota Dewan Pimpinan Nasional-Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPN-LPPNRI) RIDUANSYAH.M ketika turun kelapangan bahwa :

Baru – baru ini Kasus dugaan bagi-bagi proyek (Kapling Proyek) yang dinamakan ‘PROYEK DAGING” oleh oknum anggota dewan di Kotim akan dibongkar dan sudah dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Sampit senin, 26 Pebruari 2016 yang lalu oleh Forbes Lsm Kotim ,intinya mereka melayangkan permohonan penyelidikan pengaplingan proyek oleh oknum anggota dewan.

Bersama rombongan Audy Valent dan kawan-kawan LSM menyerahkan setangan permohonan itu dan diterima oleh Kasi Intel Datmat Kataren,Kasi Pidsus M.Junaidi dan Jaksa Intel Nala Ardjunto.

Menurut Audy Koordinator FORBES yang juga menjabat sebagai Ketua Lsm Bongkar, hasil temuannya menyebutkan mayoritas proyek penunjukan langsung (PL) adalah milik oknum anggota DPRD Kotim, temuan tersebut didapatkan setelah pihaknya melakukan investigasi disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kotim, Audy mengaku sudah mengantongi sejumlah nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim yang diduga terlibat bermain proyek ini,”Nama-namanya sudah kami kantongi , tinggal nanti akan diproses untuk membuat pelaporan kepada penegak hukum , hal ini tidak bisa kita biarkan nanti bisa membudaya, kasihan para kontraktor kecil nyaris tidak mendapat pekerjaan sama sekali dari APBD,lantaran sudah dikapling,” Ujar Audy.

Ditambahkan oleh Audy,” Untuk pembuktiannya nanti akan kami beberkan melalui penegak hukum, bukan melalui media massa, kami tidak ingin membuat Oknum Anggota Dewan yang terlibat merasa gerah yang nantinya berusaha untuk menghilangkan barang bukti, kami tetap mengacu pada amanat undang-undang MD3 yang melarang anggota dewan main proyek,”tambahnya.

Menyikapi laporan tersebut Pihak Kejaksaan Negeri Sampit ketika dikonfirmasi via telpon seruler Kamis, 3 Maret 2016 , Kasi Intel Datman Kataren mengaku pihaknya sudah mengambil langkah cepat untuk melaporkan masalah tersebut kepada pimpinan mereka terlebih dahulu, namun hingga saat ini pimpinan mereka yang baru belum masuk kantor , karena lagi umroh , Kamis depan diperkirakan kasus ini akan mereka tindak lanjuti, setelah pimpinan mereka datang.

Dikatakan oleh Datman,”Setelah pimpinan nanti datang, karena beliau lagi umroh, ini akan kami serahkan dan nanti kami minta surat untuk pulbaket,”katanya.

“Selanjutnya Kejaksaan bisa memanggil pihak-pihak terkait yang diduga terlibat, kami minta tunjukan siapa nama Kepala SKPD yang menyebut proyek milik anggota dewan, biar kami mendatanginya,” lanjut Datman.

“Dari keterangan SKPD itu nantinya bisa dijadikan sebagai alat bukti, kami tidak ingin setelah kepala SKPD dipanggil tidak mengaku dan mencabut lagi omongannya,” Ungkap Datman.

“Jika terbukti, Kejaksaan tidak segan-segan meningkatkan proses kasus itu hingga ke penyidikan, biar sama-sama nanti kita buka siapa oknum anggota dewannya, kalau itu memang benar,” tegas Datman.

“Kami minta dukungan LSM untuk sama-sama membuka dan membongkar kasus tersebut, sehingga tidak ada kesan dimasyarakat kasus ini ditutup-tutupi, kita harus mendukung program pak Jokowi dalam upaya meningkatkan pembangunan ,” ucapnya.

Datman juga tidak ingin dalam proyek di Kotim ada kongkalingkong, menurut dia sudah jelas dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) baik itu oleh anggota dewan maupun aparatur sipil negara lain nya, tidak diperbolehkan melakukan mengerjakan proyek pemerintah.

POLEMIK PROYEK DAGING OKNUM ANGGOTA DPRD KOTIM

Gembar-gembor adanya informasi dan berita di media massa bahwa Forum Bersama (FORBES) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kotim telah melaporkan oknum anggota dewan yang berprofesi ganda selain sebagai penentu jalannya pembangunan juga diduga kuat sebagai makelar proyek hal ini kepihak aparat penegak hukum, menuai tanggapan beragam diberbagai kalangan.

GAHARA, AKTIVIS (KETUA LSM BALANGA)

Informasi yang berhasil dihimpun oleh media ini bahwa beragam tanggapan terus mengalir dari berbagai kalangan seperti dari Aktivis di Kotim lainnya yakni GAHARA, dirinya mengaku salut dan mendukung penuh langkah sejumlah LSM yang tergabung dalam Forbes untuk melaporkan masalah itu kepihak aparat penegak hukum, ,”Masalah Pengaplingan proyek yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota Dewan selama ini sudah menjadi rahasia umum, apabila ada teman-teman dari LSM lain yang ingin membongkar masalah ini kita apresiasi,” Ujar Gahara ketika dikonfirmasi via telpon seruler pada 3 Maret 2016 yang lalu.

“Cuman semuanya harus demi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum jangan sampai nantinya ada sesuatu dibalik itu,intinya apabila ingin membongkar itu semua, menurut saya laporkan juga kepada Badan Kehormatan Dewan (BK) biar disidang etik dan harus terbuka, siapa sebenarnya oknum anggota dewan yang dituduh biar masyarakat tahu, jika hal ini tidak terbukti oknum tersebut bisa menuntut balik, walau bagaimanapun negara kita adalah negara hukum, kalau itu nantinya tidak bisa dibuktikan itu bisa dinamakan pencemaran nama baik yang tidak mendidik,” tegas Gahara

Masalah laporan teman-teman LSM ke Kejaksaan menurut Gahara sedikit lemah masalahnya ,”Yang harus dilapor ke Kejaksaan itu lebih kena Kasus indikasi Korupsi, saat ini kan katanya belum ada unsur korupsinya,yang bisa dikatakan ada tindak pidana korupsi ada dua .hal , pertama katanya tindakan melawan hukumnya tidak ada, kedua kerugian negaranya juga belum ada, menurut nya kedua unsur itu harus terpenuhi dahulu, baru bisa dikatakan ada tindak pidana korupsi disitu sesuai dengan ketentuan pasal di KUHP,”Paparnya.

Disisi lain GAHARA yang menjabat sebagai Ketua LSM Balanga berpendapat cukup sulit untuk membuktikan masalah tersebut, karena belum ada ketentuan yang mengatur dan menyebutkan atau tidak memperbolehkan proyek dikerjakan oleh pihak ke tiga atau orang yang mendapat rekomendasi dari anggota dewan, terkecuali pekerjaan itu dikerjakan sendiri oleh oknum anggota dewan atau oknum itu yang langsung menjadi direktur perusahaan yang mengerjakan proyek itu.

“Kalau oknum itu sendiri yang menjadi direkturnya, itu bisa kena pelanggaran kode etik, kerena untuk memperkaya diri sendiri,” ungkap nya.

Ditambahkan lagi oleh Gahara bahwa,” Rahasia umum seperti ini sepertinya sudah membudaya dan sangat sulit untuk memberantasnya,” tambah Gahara.

Dicontahkan nya ,”Sudah pernah beberapa tahun yang lalu hal seperti ini pernah dipermasalahakan, namun ujung-ujungnya tidak ada keseriusan dan kekomppakan untuk membongkarnya,Persekongkolan semacam ini sulit untuk diberantas jika dinas terkait tidak pro aktif, semestinya dinas juga turut untuk melaporkan, jangan malah membiarkan,” tukasnya.

Gahara tidak ingin masalah ini berakhir sama dengan sebelumnya,terhenti ditengah jalan tanpa ada penyelesaian, dia juga tidak ingin dinas terkait terkesan terpaksa untuk mengabulkan keinginan oknum anggota dewan.

Proyek Penunjukan Langsung (PL) menurut Gahara indikkatornya pada Kepercayaan,meskipun Kontraktor kalau tidak ada kepercayaan yang ada kaitannya dengan profesionalitas, tentu tidak akan mudah untuk mendapatkan proyek ini.

Karena Mutu pekerjaan dan tanggung jawab yang menjadi salah satu acuan dinas untuk memberikan proyek tersebut,” Banyak juga orang dikasih proyek namun pengerjaan nya tidak sesuai dengan ketentuan dan ada juga yang tidak selesai,” ucapnya.

Gahara meminta kepada aparat penegak hukum untuk aktif menyikapi masalah ini, disarankan nya agar tidak ada Kongkelingkong,”Jika ada kewenangan untuk menyadap handphone seluruh Kepala SKPD dan Anggota Dewan lakukan hal itu, Bagi Kepala SKPD jika ada oknum anggota dewan yang minta-minta proyek, rekam pembicaraan nya serahkan ke aparat penegak hukum,”pinta Gahara

SUPRIYADI, MANTAN WAKIL KETUA DPRD 2009-2014

 “Jangan asal menuding tanpa pembuktian, itu bisa mencederai sekaligus merusak citra lembaga legeslatif dimata masyarakat”

Tudingan pengkaplingan proyek oleh oknum anggota dewan yang dilaporkan LSM ini menuai reaksi dari Mantan Wakil Ketua DPRD Kotim periode 2009-2014 SUPRIYADI,

“LSM harus bisa membuktikan tudingan itu, jangan asal menuding tanpa ada pembuktian, itu bisa mencederai sekaligus merusak citra lembaga legeslatif dimata masyarakat, bisa saja hal ini berpotensi pitnah,” Pinta Supriyadi.

“Pembuktian ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan yang berkaitan dengan nama baik lembaga dewan, tidak boleh main main,” Ujar Supriyadi saat dibincangi oleh bebereapa wartawam 25 Pebruari 2016 yang lalu.

“Tugas wakil rakyat seperti DPR itu untuk memperjuangkan aspirasi warga masyarakat, terutama didaerah pemilihan nya, misalnya mengawal aspirasi tersebut hingga sampai kepada proses pembahasan anggaran, namun untuk eksekusinya terserah eksekutif ,”paparnya.

“Jika benar seperti apa yang disebutkan LSM bahwa dalam perjalanan mengawal aspirasi itu ada oknum anggota dewan yang memanfaatkan jabatan nya untuk mendapatkan keuntungan, itu jelas menyalahi aturan, malah bisa mendapat sanksi dari partai yang mengusungnya dan Badan Kehormatan Dewan (BK),”tegasnya.

Terpisah Informasi yang bisa dihimpun media ini masih bersumber dari Mantan Anggota DPRD Kotim yang tidak mau namanya dipublikasikan juga angkat bicara,terkait dengan tudingan LSM yang sedang marak saat ini menurutnya banyak mengadung kebenaran.modus titip proyek ini bukan sesuatu yang baru dikalangan wakil rakyat, apalagi katanya santer terdengar ada proyek aspirasi senilai Rp.1,5 miliar.

Menurutnya Modus bagi-bagi proyek ini memang bisa untuk diteluusuri ini merupakan barteran dari SKPD , karena sudah berhasil meloloskan anggaran saat pembahasan akhir tahun, kerjasama antara SKPD dan oknum anggota dewan itu sangat rapi dan terstruktur, ungkapnya.

Disebutkan bahwa seorang anggota dewan memang dijatah puluhan proyek sekala kecil dengan nilai dibawah Rp.200 juta, hal itu memang sengaja dipecah-pecah biar proyek tersebut tidak ikut lelang, tapi duitnya jela, seperti proyek penimbunan, semenisasi dan irigasi, tetapi kalau proyek pengadaan mereka (red) jarang ikut, mau ikut karena sangat berisiko jelasnya.

Mudusnya oknum anggota dewan bisa saja menggunakan perusahaan atas nama orang lain untuk menutupi identitasnya, kapling proyek itu sebagai cara mengembalikan modal pencalonan saat menuju kursi empuk di dewan, sudah menjadi rahasia umum bahwa ongkos politik untuk menuju kursi itu sangat tinggi hingga mencapai miliaran rupiah, bebernya.

KETUA DPRD KOTIM, JHON KRISLI

Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli dalam hal inipun angkat bicara dan merasa gerah , setelah menggelindingnya kasus dugaan Oknum Anggota Dewan yang bermain proyek di lembaga yang dipimpinnya. menurutnya,” Lembaga Eksekutif yang dipimpinnya ini tidak pernah bermain-main proyek, atau mengapling proyek SKPD, kalaupun ada hal tersebut bukan atas nama lembaga, tetapi pribadi oknum itu sendiri, secara tegas kami katakan Anggota DPRD Kotim yang mengkapling proyek itu tidak dibenarkan, secara kelembagaan kami tidak mengetahui siapa yang dimaksud,”tegas Jhon saat dibincangi beberapa awak media 28 Pebruari 2016 yang lalu.

Dijelaskan oleh Jhon Peran DPRD Kotim tidak sampai Eksekusi program, pihaknya hanya mengusulkan program ke arah pemilihan masing-masing, hal itu dinilai sangat wajar mengingat salah satu pungsi wakil rakyat adalah mengarahkan kebijakan pembangunan ke konsituen masing-masing.

“Merupakan suatu kewajaran ketika kami selaku wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi warga dan konsituen kami untuk direalisasikan ditahun anggaran, perlu di ingat kami hanya sebatas mengusul, ketika pengerjaan nya dilaksanakan, ya diserahkan kepada dinas teknisnya,” Tegas Jhon.

Jhon mengaku tidak tahu persis jika benar ada anggota DPRD Kotim yang bermain dan mengapling proyek SKIPD dimasing-masing mitra komisi yang ada di lembaga yang dipimpin nya.

Ketika ditanyakan apakah layak seorang anggota DPRD mengkapling dan sekaligus mengerjakan proyek itu,Jhon menegaskan hal itu bertentangan dengan aturan dilembaga itu,”Tidak boleh, itu tidak dibenarkan jika ada anggota dewan yang mengusulkan dia juga mengerjakan, ini bisa jadi pelanggaran hukum , ada pidananya ada juga masalah etiknya,”Kata Jhon.

Jhon berharap agar persoalan pengkaplingan proyek ini tidak menjustifikasi secara keseluruhan wakil rakyat yang ada dilembaga itu, kalaupun ada hal tersebut merupakan perbuatan oknum tidak mengatas namakan lembaga tersebut, Jhon berjanji untuk mengevaluasi terhadap tudingan LSM itu.

 

PUBLIK MENGKRITIK : “LSM JANGAN HANYA GERTAK SAMBAL”

Berita yang menghebohkan publik terkait dengan adanya dugaan Kapling proyek yang dinamakan proyek Daging di DPRD Kotim yang telah dilaporkan LSM ke penegak hukum mulai dikritisi publik, keseriusan para aktivis itu mulai diragukan publik lantaran dinilai setengah-setengah.

“Kami berharap LSM yang mengatakan ada anggota dewan yang mengapling proyek itu jangan setengah-setengah,kepercayaan masyarakat kepada aktivis ini bisa saja akan berbalik arah dan menjadi bumerang bagi LSM itu sendiri,” Ujar salah seorang warga dari Kecamatan Cempaga yang dikutip oleh wartawan lokal beberapa hari yang lalu.

Kami tetap menunggu sikap dari Aktivis LSM ini, kalau mau dibuka ya buka sekalian, jangan setengah-setengan sambung dia.

DEWI, DARI KALANGAN MAHASISWA

Salah seorang dari kalangan Mahasiswa Kotim (Dewi) pun ikut berkomentar, dia berharap isu Oknum anggota dewan yang bagi-bagi proyek tidak akan hilang begitu saja, pasalnya masyarakat sekarang terlanjur mengetahui , jika tidak tuntas justru akan menimbulkan kecurigaan kepada aktivis LSM itu sendiri.

Jangan sampai ada anggapan bahwa “Sikap LSM ini hanya gertak sambal,” setelah kepentingan nya terakomodir justru berdiam diri dan menghindar,” Ujarnya.

Dia berharap isu tersebut tidak hanya menjadi bergaining di pihak LSM , sebab ketika itu hanya untuk menaikan nilai tawar sebuah kelompok , maka hanya mencederai hati publik yang sudah terlanjur berharap.

Memang sejauh ini pihak LSM belum melaporkan nya ke BK DPRD Kotim, padahal sebelumnya LSM ditantang untuk membuka laporan itu ke organisasi etik Dewan itu.

Banyak kalangan menganjurkan pihak Forbes untuk melaporkan hal itu ke Badan Kehormatan (BK) DPRD biar oknum yang diduga terlibat terkena sanksi etik.

 

PENGAMAT HUKUM KOTIM, SUGI SANTOSA ,SH

Sugi Santosa berharap kepada Kejari Sampit bisa menindak lanjuti laporan Forbes ,”Jika kejaksaan ada mencium indikasi itu, agar segera ambil tindakan , lakukan Investigasi intelejen , selama ini mereka (dewan Red) tidak pernah tersentuh juga, karena mereka dilindungi oleh kewenangan , kita berharap jaksa jangan main-main menyelesaikan masalah ini , karena ini untuk kepentingan rakyat,” Ujarnya.

Sugi juga tidak ingin proyek pemerintah ini menjadi mesin untuk mendapatkan uang untuk para pejabat., dia mengingatkan agar para DPRD Kotim bisa benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

Terpisah mantan Wakil Ketua DPRD Kotim periode 2009-2014 Supriyadi kembali menyampaikan pernyataan bahwa : Pernyataan nya sebelumnya tidak dengan maksud untuk memanas-manasi situasi , dia hanya menyebutkan jika tudingan itu benar, tentu sanksi partai dan hukum bisa menjerat oknum anggota dewan itu sendiri.

“Kita ingin daerah kita ini nyaman, masyarakat menanti pembangunan bukan saatnya lagi saling hujat, bangun daerah kita dengan kebersamaan saling dukung antara lembaga,”Ungkap nya.

Menyikapi berbagai keritikan dari publik yang berkembang belakangan ini bahwa, “Sikap LSM ini jangan hanya gertak sambal,” AUDY VALENT menyatakan sikap akan mengawal kasus ini sampai tuntas dan mengajak semua kalangan juga ikut berperan memantau penanganan kasus ini jangan cuman pintar ngomong tegas Audy.

Ditegaskan oleh Audy terkait dengan keritikan dari publik tentang” GERTAK SAMBAL” didalam kamus kami tidak ada yang nama nya gertak sambal,anda jangan salah yang dimaksud dengan gertak sambal itu kami atau pihak Kejaksaan, Ucap Audy.

Dijelaskan oleh Audy,”Laporan kamikan sudah masuk kejaksaan, tinggal menunggu proses di kejaksaan, kami ini bukan jaksa,kami juga masih menunggu proses kejaksaan selama 14 hari” kata Audy

Audy meminta ,”kepada pihak publik yang mengkritik Kalau bicara Gertak Sambal silahkan kritik Kejaksaan, kalau perlu anda juga ikut memunitor ,” Pinta nya.

Ditambahkan oleh Audy ,”Jika ada temuan di Jaksa, hal itu akan kami laporkan kembali kepimpinan partai masing-masing dijakarta ,”tambahnya  .

Ketika ditanya apakah pihak LSM akan melaporkan hal ini ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kotim, Audy merasa pesimis dengan kinerja BK , dia menilai BK mati suri karena tidak pernah memberikan sanksi tegas kepada anggota dewan yang melakukan pelanggaran.

“Masih kami pertimbangkan hal itu apakah akan kami laporkan ke BK atau tidak, namun bisa saja nanti kami laporkan, masalah itu ditindak lanjuti, terserah mereka saja nanti, masyarakat bisa menilai,” pungkasnya.

Sampai berita ini kami turunkan proses pemanggilan masih belum dilakukan pihak kejaksaan terkait Kejari Sampit masih melakukan perjalanan Umboh ketanah suci Mekkah.(*to/tar)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment