Janji Walikota Balikpapan Soal Air Bersih

Eizal Effendi
Rizal Effendi

Balikpapan-BN. Puluhan anggota Aliansi Balikpapan Bergerak (ABB) berunjuk rasa di Kantor Wali Kota dan DPRD Balikpapan, kemarin siang. Mereka menyuarakan agar krisis air tak lagi menjadi masalah tahunan.

Koordinator lapangan ABB, Husain, penggiliran air yang terjadi beberapa pekan terakhir, sangat dikeluhkan masyarakat. “Ini pertama kalinya kami turun karena krisis air yang membuat gelisah,” ujarnya di sela unjuk rasa.

“Kami dukung Balikpapan sebagai Kota Layak Huni. Tetapi air harus ada dan lancar,” sambungnya.

Ada tujuh tuntutan yang disuarakan. Di antaranya mendesak Pemkot Balikpapan membuat program jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan membuat konsep pengelolaan sumber air baku yang menjamin keberlangsungan layanan, mencari alternatif sumber air baku, dan pengawasan maksimal atas penggunaan air tanah oleh swasta.

ABB juga menuntut pemerataan distribusi air ke seluruh wilayah Balikpapan, melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan untuk melindungi daerah resapan air, memberikan kompensasi terhadap konsumen PDAM Tirta Manggar yang dirugikan, dan menuntut transparansi anggaran PDAM. Di samping itu, menuntut DPRD untuk mengevaluasi kinerja PDAM, serta menolak privatisasi air dan mengembalikan sumber-sumber air untuk masyarakat Balikpapan.

Pada unjuk rasa kemarin, beberapa perwakilan ABB dipersilakan menyuarakan langsung aspirasi mereka di hadapan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dan Dirut PDAM Haidir Effendi.

Dalam diskusi tersebut, menghasilkan beberapa solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis air. Yakni pengadaan posko di tiap kelurahan, mempercepat pembuatan Waduk teritip, dan desalinasi pemanfaatan air laut.

“Kami berkomitmen akan menyelesaikan masalah air selama tiga tahun,” kata Rizal.

Penyediaan satu posko air di tiap kelurahan ditarget selesai, Rabu (9/3) nanti. “Tapi kami harus persiapkan dulu, terutamaberapa banyak jumlah air yang harus ditampung agar semua kelurahan kebagian,” ujar Rizal.

Dirut PDAM Tirta Manggar Haidir Effendi mendukung program jangka pendek tersebut. Posko air merupakan kewenangan pemkot. “Kami akan support secara teknis. Persiapan kami nanti dengan penyediaan tempat, mobil,  dan orang teknis,” tuturnya.

“Namun, untuk jumlah persiapan yang dibutuhkan masih perlu kami rapatkan,” sambungnya. (Akn/abd).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *