Proyek Pelabuhan Sitokok Milik Dinas Perhubungan Kota Batam Terbengkalai

Untitled-1BatamBN, Masyarakat Sitokok mengeluhkan proses pengerjaan proyek Pelabuhan yang terkesan lamban dalam pelaksanaanya . Akibat Lambatnya proses pengerjaan itu, berbuntut per 31 Desember proyek tersebut sekarang terbengkalai.

Proyek bernomor kontrak 02/Kontrak/PPBPS/PPK-Dishub/V/2015 yang ditandatangani tanggal 04 Mei 2015, proses pengerjaannya dilaksanakan oleh CV. Batam 4 Ama kontrakindo dengan nilai kontrak sebesar Rp1,288.851.500. waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dengan memakai konsultan pengawas PT. Raga Kreaksindo.

Dari hasil pantauan dilapangan terlihat, bagian pelantar belum diplaster semuanya, pengecatan belum di benahi semua serta kayu mal untuk lantai belum dibuka sebagaimana mestinya dan material masih berserakan diatas pelabuhan yang belum siap itu.

Yang lebih parahnya Proyek Pembangunan Pelabuhan yang dikerjakan PT. Batam 4 Ama kontrakindo kontraknya habis dan proyek tidak siap.

Masyarakat menilai pekerjaan dimulai  terkesan asal-asalan, berawal dari pekerjaan pemasangan pailing untuk tiang panjang untuk pembangunan pelabuhan tersebut. Ironisnya, untuk pelabuhan hingga saat ini belum bisa di gunakan, karena masih terbengkalai. Bahkan material berserakan diatas besi pasir potongan pipa dan kayu bekas dipinggir jalan.

Adam Mail selaku pengawas tukang dilapangan mengatakan, tidak siapnya proyek ini akibat material yang didatangkan dari pulau lain terlambat. “ barang dikirim tanggal 9 September sampai di sini tanggal 9 Oktober, itulah sebabnya proyek ini telambat siapnya, sampai sekarang proyek ini hanya 85 persen tinggal 15% lagi. Kalau material itu cepat sampai tidak akan terbengkalai seperti ini,” ungkapnya kepada media BN/binpers.com.

Dinas perhubungan yang bertanggungjawab terkait dalam persoalan ini, belum bisa dikonfirmasi.

Ketua LSM LIRAM Kepri, Irwansyah berpendapat bahwa tidak siapnya proyek tersebut kontraktor pelaksana seharusnya di Diblacklist sebagai mana diatur dalam perjanjian kontrak, serta terkena sanksi dengan didenda.

“ Dugaan bahwa pencairan telah dilakukan 100 persen, Kalau ini telah dilakukan tentu menyalahi aturan dalam keppres,” tambahnya.

Irwansyah berharap kepada Kejari Batam untuk memeriksa yang terlibat dalam proses pembangunan proyek yang berada di Sitokok itu termasuk juga proyek Dishub pembangunan Halte yang baru dikerjakan hancur sepanjang jalan Batu Aji yang telah diperbaiki sekarang hancur lagi tepatnya di poskotkar depan Gor Perumnas.(H/Rahmad)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment