Lawan Putusan MA…!! Rektor Universitas Khairun Ternate Siap-siap Dieksekusi Paksa

huseinTernate-BN, Belum hilang dari ingatan kita, tentang peristiwa pemecatan beberapa Rektor dan guru besar dibeberapa wilayah di Indonesia, yang pada dasarnya mayoritas dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan wewenang dan jabatannya.

Salah satu contohnya adalah yang menimpa seorang Rektor di salah satu perguruan tinggi Islam di kota Bandung yang di pecat pada pertengahan tahun 2015 lalu. Akibat gencarnya pemberitaan di beberapa media massa, akhirnya sang Rektor pun dilengserkan secara menyakitkan dari jabatannya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia No. Dj.I/Kp.07.6/781/2015.

Namun hal diatas ternyata tidak dijadikan contoh ataupun teladan untuk bersikap lebih bijak dan profesional dalam mengemban tanggungjawab sebagai pemimpin di sebuah perguruan tinggi. Hal ini terjadi di Ternate provinsi Maluku Utara, dimana permasalahannya nyaris serupa dengan yang menimpa Rektor diatas.

Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Namun hal ini tidak terjadi pada Universitas Khairun Ternate yang di pimpin oleh Rektor Prof. Dr. Husen Alting, S.H.,M.H., dikarenakan putusan Mahkamah Agung Nomor : 501 K/TUN/2014 dilawan tanpa memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurut Pakar Hukum M Yahya Harahap terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR.

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu Ketua memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari,”  ungkapnya.

M Yahya kemudian menambahkan jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR).

Menurut M. Yahya Harahap pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.

Masih menurut Yahya Harahap, akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan secara sukarela, ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan pemenuhan putusan secara sukarela. Walaupun dilakukan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita seharusnya.

Ditempat terpisah, ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler oleh Wartawan, Rektor Unkhair Prof. Dr. Husen Alting, S.H.,M.H., menyampaikan terkait berita ini pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Agung, dengan mencabut Surat Keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dekan, dan akan menerbitkan kembali Surat Keputusan yang baru, namun sekarang masih menunggu putusan perkara yang sama di PTUN Makasar.

“ Pada dasarnya kami siap melaksanakan putusan Mahkamah Agung dengan mencabut Surat Keputusan yang lama dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru, namun kita akan menunggu keputusan perkara yang sama di PTUN Makasar, inikan masalah administratif tidak ada penyimpangan wewenang”, ucapnya via seluler.

Husen pun mempersilahkan wartawan untuk datang ke Universitas Khairun Ternate dan akan memperlihatkan bukti-bukti dokumen terkait Surat Keputusan tersebut. “ Kalau memang ingin mendapatkan penjelasan secara rinci silahkan datang langsung ke Universitas, saya tunggu,” Tandasnya.

Adapun hukum sukarela dan eksekusi paksa yaitu menjalankan putusan Pengadilan, yang merupakan suatu tindakan hukum dan dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak mau menjalankan putusan secara suka rela.

Berdasarkan Asas- Asas Eksekusi diantaranya adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan Negeri tidak banding, Putusan Pengadilan Tinggi tidak kasasi dan Putusan Mahkamah Agung.

Putusan tidak dijalankan secara sukarela, Putusan bersifat kondemnatoir (memerintah/menghukum) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 196 HIR dan 264 Rbg) Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi (Pasl 66 ayat (2) UU 14 tahun 1985 serta perubahannya) dan Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan  Dasar Hukum Eksekusi diantaranya Pasal 195 s.d Pasal 224 HIR/Pasal 206 s.d Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum), Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu), Pasal 209 s.d Pasal 223 HIR/Pasal 242 s.d Pasal 257 RBg, yang mengatur tentang ”sandera” (gijzeling) berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dianggap bertentangan dengan peri kemanusiaan, sehingga tidak efektif digunakan lagi, Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad dan provisi), Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil) serta Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

Sekedar menginggatkan Bahwa pengangkatan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Statuta Perguruan Tinggi masing-masing. Statuta Universitas Khairun Ternate adalah sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 026/O/2005 Tentang Statutan Universitas Khairun.

Bahwa berdasarkan Permendikbud No. 33 Tahun 2012 maka Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan harus dilakukan melalui tahap penjaringan dan penyaringan atau pemilihan (Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Permendikbud tersebut). Sementara itu menurut Pasal 16 ayat (4) Statuta Unkhair menyebutkan : Rektor mengangkat dan memberhentikan Dekan dan Pembantu/ Wakil Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. Dengan demikian baik dalam Permendikbud maupun Kepmendiknas tidak pernah mengatur dan memberikan kewenangan kepada Rektor untuk memilih sendiri Wakil-Wakil Rektor, Rektor ikut memilih Dekan dan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara, Dekan mengusulkan sendiri Wakil Dekan untuk diangkat oleh Rektor.

Tetapi ternyata dengan menggunakan Peraturan Rektor No. 450/UN44/WS/2013 Tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun maka Dekan dipilih oleh Senat Fakultas bersama Rektor di mana Rektor ikut memilih Dekan dan memiliki 35% hak suara. Dengan memanfatkan 35% hak suaranya maka Rektor Unkhair Prof. Dr. Husen Alting, SH., M.H., ikut memilih dan memilih memenangkan calon Dekan yang disukai atau disenangi oleh Rektor yang sebelumnya telah kalah dalam pemilihan Senat Fakultas. Sementara itu Rektor   Prof. Dr. Husen Alting, SH.,M.H., menggunakan Peraturan Rektor No. 451/UN44/WS/2013 maka Wakil Rektor dipilih sendiri oleh Rektor dan kemudian diangkat, sedangkan Wakil Dekan hanya diusulkan oleh Dekan untuk diangkat oleh Rektor.

Akibatnya sebagian calon Dekan yang dikalahkan dengan suara Rektor menggugat Rektor di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Pada Tingkat Banding Dr. Syahril Muhammad, M.Hum sebagai calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Chairul Anwar sebagai calon Dekan Fakultas Teknik (Fatek) yang dikalahkan dengan suara Rektor dinyatakan menang. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makasar Nomor : 44/B/2014/PT.TUN.MKS menyatakan Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding, Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 1008/UN44/KP/2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Nomor : 828/UN44/KP Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanggal 1 Oktober 2013.

Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 1009/UN44/KP/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 829/UN44/KP/2013 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Tanggal 1 Oktober 2013.

Serta Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 1008/UN44/KP/2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Nomor : 828/UN44/KP Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanggal 1 Oktober 2013. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 1009/UN44/KP/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 829/UN44/KP/2013 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Tanggal 1 Oktober 2013.

Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Keputusan Baru atas nama Dr. Syahril Muhammad, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidian periode 2013-2017 dan Dekan Fakultas Teknik atas nama Chairul Anwar, ST.MT periode 2013-2017. Serta Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan PT.TUN Ambon tersebut selanjutnya telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 501 K/TUN/2014, yang menyatakan menolak seluruh permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rektor Universitas Khairun Ternate. Dengan adanya putusan MA maka perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga Rektor Prof. Dr. Husen Alting, SH.MH  sebagai pihak yang kalah wajib untuk melaksanakan putusan tersebut dengan mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 1008/UN44/KP/2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Nomor : 828/UN44/KP Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tanggal 1 Oktober 2013.

Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 1009/UN44/KP/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 829/UN44/KP/2013 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Tanggal 1 Oktober 2013. Dan menerbitkan Keputusan Baru atas nama Dr. Syahril Muhammad, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidian periode 2013-2017 dan Dekan Fakultas Teknik atas nama Chairul Anwar, ST.MT periode 2013-2017.

Bahwa setelah putusan MA diberitahukan oleh Panitera PTUN Ambon kepada Dr. Syahril dan Chairul sebagai pihak yang menang dan juga diberitahukan kepada Rektor Prof. Dr. Husen Alting, SH.MH sebagai pihak yang kalah, maka Rektor seharusnya segera melaksanakan, tetapi justru terjadi sebaliknya Rektor menolak melaksanakan putusan MA dan mengundang Senat Universitas Khairun melaksanakan Rapat Senat untuk menentukan sikap melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan MA tersebut. Hasil rapat Senat bersama Ketua Senat dalam hal ini Rektor Unkhair Prof. Dr. Husen Alting, SH.MH tanggal 28 Desember 2015 telah menghasilkan rekomendasi yaitu tidak melaksanakan putusan MA.

Bahwa pelaksanaan rapat Senat Unkhair untuk membahas putusan MA guna menentukan sikap melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan MA merupakan sikap dan perilaku yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan tapi juga menunjukan Senat Unkhair bersama Rektor Prof. Dr. Husen Alting, SH.MH sama-sama tidak tunduk atau taat pada hukum negara dalam hal ini putusan MA. Seharusnya Prof. Dr. Husen Alting, SH.MH sebagai Guru Besar di bidang hukum harus menjadi contoh teladan dalam penegak hukum dan taat pada putusan MA.

Dengan ikut memilih Dekan dan memiliki 35% hak suara lalu memilih memenangkan calon Dekan yang disukai/disenangi oleh Rektor di mana calon Dekan tersebut yang sebelumnya telah kalah dalam pemilihan Senat Fakultas di mana kewenangan Rektor tersebut tidak pernah ada atau diatur dalam Permendikbud dan Kepmendiknas dan kemudian menolak melaksanakan putusan MA menunjukan bahwa Prof. Dr. Husen Alting, SH.,M.H., tidak memiliki pemahaman hukum yang benar. Dengan demikian gelar Guru Besar yang diberikan kepada Prof. Dr. Husen Alting, S.H.M.H., patut dipertimbangkan untuk dicabut, sebab seorang Guru Besar hukum seharusnya selain mempelajari dan mengajarkan hukum kepada mahasiswa, juga harus menjadi contoh ketaataan kepada hukum apalagi sebagai seorang Rektor “ditempat terpisah juga para aktivis ternate akan melakukan pengaduan kepada pihak Mahkamah Agung juga kepada instansi terkait atas perbuatan yang di duga melecehkan institusi Negara uniknya lagi seorang guru besar yang seharusnya patuh terhadap hukum namun sebaliknya dengan kekuasaanya hukum di anggap permainan catur dengan memposisikan tim atau sejawatnya nya untuk langkah aman atas segala perbuatannya ( Tim /Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *