LP2I Tipikor Selidiki Dugaan Penyimpangan Di Kemendikbud

kemendikbudJakarta-BN, Lembaga Pengawasan Pencegahan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LP2I Tipikor) sedang melakukan upaya penyelidikan dugaan penyimpangan pengunaan anggaearan di Kemendikbud Tahun Anggaran 2014 dan akan mendorong pihak terkait terutama Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk mengusut dugaan tersebut.

Keterangan ini disampaikan langsung oleh Drs. Herman Widodo selaku Ketua Umum LP2I Tipikor, Dikatakan, Nilai penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh lembaga kementerian setiap tahun selalu ada. LP2I Tipikor meminta pengawasan penggunaan anggaran diperketat agar kasus penyimpangan tidak berulang.

Hal tersebut terungkap dalam hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pihak auditorat menyebutkan temuan penyimpangan dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dapat menyebabkan kerugian negara, kekuranagan penerimaan, inefisiensi, dan anggaran tak efektif semakin tinggi. Temuan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian Negara.

Temuan-temuan tersebut BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LK Kemendikbud yang ditemukan BPK diantaranya adalah Kelemahan pengendalian intern atas pengelolaan keuangan sebagai dampak perubahan kebijakan dan nomenklatur organisasi, antara lain.

Hibah langsung barang sebesar Rp1.116.870.429.166,00 berindikasi belum diajukan pengesahan pendapatan dan belanjanya sehingga tidak tercatat dalam mekanisme APBN, Permasalahan likuidasi satuan kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Kelemahan pengendalian internal atas belanja negara antara lain Belanja Bantuan Sosial belum dipertanggungjawabkan senilai Rp9.784.913.501.385,62, belum diserahterimakan senilai Rp1.461.758.498.440,64 dan pengelolaan bantuan untuk kurikulum 2013 tidak memadai.

Kelemahan pengendalian internal atas Aset Lancar antara lain pengelolaan kas pada satuan kerja Biro Umum Sekretariat Jenderal Tidak Tertib sehingga terdapat indikasi penyetoran dana TUP/UP menggunakan dana tunjangan kinerja minimal sebesar Rp6.080.671.356,00.

Kelemahan pengendalian internal atas Aset Tetap dan Aset Lainnya antara lain, Kemendikbud belum melaksanakan inventarisasi aset minimal lima tahunan, pencatatan aset sebanyak 200.708 unit tidak sesuai nilai perolehan atau nilai wajar, pencatatan aset sebesar p1.301.317.298.544,00 tidak sesuai jumlah dan jenis barang, pengungkapan transaksi mutasi aset sebesar Rp693.373.123.087,00 belum memadai.

Penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp7.031.334.916.771,00 belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan di antaranya sebesar Rp1.389.933.736.609,00 berindikasi tidak didukung sumber pendanaan yang memadai.

Secara rinci hasil pemeriksaan atas pengendalian intern laporan keuangan kemendikbud tahun anggaran 2014 diataranya Hibah Langsung Barang Sebesar Rp1.116.870.429.166,00 Berindikasi
Belum diajukan Pengesahan Pendapatan dan Belanjanya.

Permasalahan Likuidasi Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha Pada Ditjen Pendidikan Tinggi Tidak Didukung dengan Pengendalian yang Memadai dan Ketepatan Penganggaran.

Pengelolaan Belanja Pegawai Kemendikbud Belum Memadai dan Terdapat Keterlambatan Pembayaran Gaji pada Pegawai Sekretariat BPSDMPK dan PMP Sebesar Rp187.348.568,00, Pengelolaan PNS Dosen Tugas Belajar/Ijin Belajar di lingkungan UNS dan konsekuensinya berupa Pembayaran Gaji/Tunjangan dosen/remunerasi belum tertib .

Ketidaktertiban Pengelolaan Belanja Pada Direktorat Diktendik Dikti dan Ketidakpatuhan Pertanggungjawaban dari LPTK yang Mengelola Dana Beasiswa. Pegawai Bersumber dari DIPA Diktendik Dikti, Realisasi Belanja Jasa Lainnya berupa Pembuatan Kamus pada Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa tidak menggunakan dasar yang jelas dan melebihi standar sebesar Rp2.393.900.000,00.

Pemotongan Langsung Remunerasi Dengan Honor Yang Telah Dibayarkan Minimal Rp 6.124.149.730,00 dan Tidak Diungkap Secara Memadai, Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Penyelenggaraan Kegiatan Guru Bersertifikat Pendidik senilai Rp23.087.735.909,00 Belum Memadai.

Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp 7.114.800.000,00, Tidak Sesuai Substansi Kegiatan dan Terdapat ReturSebesar Rp29.400.000,00 Belum Selesai Diproses, Terdapat Pekerjaan Tahun 2013 Sebesar Rp331.380.000,00 Yang Tidak Diverifikasi Oleh Itjen Kemendikbud Telah Dilakukan Pembayaran Pada Tahun Anggaran 2014.

Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2014 Belum Tertib, Belanja Bantuan Sosial Belum dipertanggungjawabkan Senilai Rp9.372.298.961.324,60, Belum Diserahterimakan senilai Rp 1.461.758.498.440,64 dan Pengelolaan Bantuan Untuk Kurikulum 2013  Tidak Memadai.

Sisa Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Belum Diretur Sebesar Rp 216.199.991,00, Terdapat Peruntukan Belanja yang Tidak Tepat Diklasifikasikan Sebagai Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp17.290.000.000,00.

Terdapat Saldo Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2014 pada Lembaga/Bank Penyalur Minimal Sebesar Rp 3.029.846.985.266,85, Penerima Bantuan Sosial Mendapatkan Dua Kali Penyaluran Sebesar Rp 354.900.000,00, Menerima Bantuan Sosial Lebih Dari Satu Jenis Bantuan Sosial sebesar Rp 672.450.000,00, Berpotensi Menerima Lebih Dari Yang Seharusnya Sebesar Rp64.068.300,00 dan Belum Memperoleh Beasiswa sebesar Rp 2.100.000,00.

Terdapat Kelebihan Penyaluran Bantuan Sosial sebesar Rp 880.048.300,00 Diantaranya Sebesar Rp435.348.300,00 Belum Disetor ke Kas Negara, Proses Penyelesaian Retur atas Belanja Bansos Sebesar Rp147.925.784.864,00 Belum Optima, Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Belum Sesuai SK Sebesar Rp 6.722.750.000,00, Belum Didukung Data Identitas Penerima yang Akurat dan Belum Sesuai Ketentuan.

Pengelolaan Kas pada Satker Biro Umum Setjen Tidak Tertib Sehingga terdapat Indikasi penyetoran Dana TUP/UP Menggunakan Dana Tukin Minimal Sebesar Rp 6.080.671.356,00.

Penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp7.031.334.916.771,00 Belum Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Diantaranya Sebesar Rp1.389.933.736.609,00 Berindikasi Tidak Didukung Sumber Pendanaan yang Memadai, Kelemahan Pengendalian Aset Lainnya terdapat Potensi Utang Tunjangan Guru Bukan PNS TK/KB Tahun 2014 yang belum dibayar minimal sebesar Rp380.640.864.980,00 ( Mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *