Dugaan Penyimpangan Keuangan KemkominfoTahun 2014

kemkominfoJakarta-BN, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan KemkominfoTahun 2014 yang memuat opini Tidak Memberikan Pendapat Nomor119A/HP/XVI/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor119B/HP/XVI/05/2015 tanggal22 Mei 2015.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kemkominfo. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan antara lain sebagai berikut, BP3TI tidak melakukan pencocokan dan penelitian atas penerimaan kontribusi KPU/USO dari delapan wajib bayar mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp1,09 miliar.

BP3TI tidak menerima bagi hasil pendapatan dari penyediaan jasa Nusantara Internet Exchange (NIX), Pembelanjaan barang tidak dibiayai dari Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) yang sesuai. Kelebihan Pembayaran Tunjangan BOPT dan Tunjangan BOI pada Ditjen SDPPI sebesar Rp107,52 juta.

Pembayaran gaji pokok pegawai BLU non PNS pada BP3TI Tahun 2014 sebesar Rp449,77 juta tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No 455/KMK.05/2005, Pelaksanaan belanja perjalanan dinas dan honorarium narasumber tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp16,92 juta dan belanja barang sebesar Rp464,49 juta tidak dapat diyakini kewajarannya.

Kekurangan volume pada lima pekerjaan pengadaan barang modal sebesar Rp78,76 juta, Pekerjaan Pra Operasional Telinfo Tuntas tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp150,50 juta.

Denda Keterlambatan atas Pengadaan Alat Ukur Laboratorium dan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio Sebesar Rp73,91 juta belum dikenakan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan SIMS Tahap IV pada Ditjen SDPPI tidak sesuai ketentuan, Kelebihan pembayaran pada lima paket pekerjaan Belanja Barang pada Ditjen SDPPI sebesar Rp170,29 juta.

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan Penyedia jasa SIMMNIX tidak melaksanakan beberapa klausul kontrak dan pembayaran pekerjaan SIMMNIX sebesar Rp25,38 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.(Mas/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *