Dugaan Penyimpangan BPOM

BPPOMJakarta-BN, Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 7a/HP/XIX/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, BPK menyatakan pendapat, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan atas,Penerimaan Negara Bukan Pajak, Neraca BPOM tanggal 31 Desember 2013 dan LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPOM tanggal 31 Desember 2013 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan Kelebihan perhitungan kontrak Bantuan Tugas Belajar Tahun 2014 belum disetorkan sebesar Rp372.819.695,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) perjanjian kerja sama bantuan tugas belajar dan dokumen bukti pertanggungjawaban bantuan tugas belajar, diketahui terdapat kelebihan perhitungan kontrak denganUniversitas Diponegoro yang sampai dengan pemeriksaan berakhir belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp372.819.695,00 (Rp353.775.695,00 + Rp19.044.000,00).

Kelebihan pembayaran Bantuan Tugas Belajar ke Australia kepada pegawai sebesar Rp79.666.048,00 BPOM dengan Universitas Diponegoro melakukan kerja sama sesuai kontrak No.HK.08.243.01.14.00580 tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp4.213.853.050,00 terkait tugas belajar pegawai BPOM.

Lokasi peserta tugas belajar diantaranya adalah Australia yang berlokasi di daerah sub-urban sebanyak delapan orang. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembayaran kepada peserta tugas belajar, diketahui bahwa telah dianggarkan sebesar AUD$10.800,00 yang terdiri dari biaya buku sebesar AUD$300,00 dan biaya hidup sebesar AUD$10.500,00.

Sekretariat Utama telah melakukan transfer dana ke Universitas Diponegoro sebesar AUD$11.744,00. Kurs Transaksi pada adalah sebesar Rp10.549 perAUD$ atau terdapat selisih kurs sebesar AUD$944. Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp79.666.048,00.

 Selain itu hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen Belanja 52 pada satker Sekretariat Utama, diketahui terdapat belanja sewa dengan periode sewa sampai Tahun 2015. Atas kontrak tersebut, belum diperhitungan sebagai Belanja Dibayar Dimuka dalam Neraca unaudit Sekretariat Utama per 31 Desember 2014 sebesar Rp179.198.667,00.

Pengadaan Jasa Konsultansi Pada BBPOM di Palembang Tidak sesuai Ketentuan Dalam TA 2014, BBPOM di Palembang telah melaksanakan dua paket pekerjaan jasa konsultansi senilai Rp542.740.000,00, jenis pengadaan pekerjaan pembuatan/pengembangan aplikasi tidak sesuai ketentuan.

 Pemanfaatan Gedung dan Bangunan Milik BPOM oleh Pihak Ketiga TanpaDidukung Dengan Surat Perjanjian dan Tidak Dipungut Biaya SewaHasil pemeriksaan atas pemanfaatan gedung dan bangunan, diketahui bahwa terdapat gedung dan bangunan BPOM yang dipergunakan oleh pihak ketiga tanpa didukung dengan surat perjanjian dan tidak dipungut biaya sewa, yaitu Koperasi Pegawai BPOM (Koperpom) Koperpom berdiri Berdasarkan Badan Hukum No.720/BH 1 tanggal 26 Agustus 1984, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 21 Agustus 2001.

Koperpom menempati bangunan seluas 113,04m2 untuk usaha toko, café, foto kopi, dan apotek. Kepala Biro Umum BPOM telah membuat surat kepada Ketua Koperpom Nomor PR.08.24.01.14.0394 tanggal 27 November 2013 mengenai sewa ruang unit bisnis Koperpom, BPOM juga telah membuat surat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengenai permintaan persetujuan sewa ruang Koperpom, selanjutnya di jawab dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta Nomor S- 363/WKN.07/2014 tanggal 11 Februari 2015 mengenai permintaan kelengkapan.

 Penggunaan gedung dan bangunan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional oleh Pihak Ketiga. Penggunaan gedung dan bangunan beserta fasilitas Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) oleh Pihak Ketiga untuk kantin tidak dilengkapi dengan surat perjanjian kerja sama antara pengelola kantin dan PPOMN sehingga tidak dapat dipungut biaya sewa.

 Menurut penjelasan Kepala PPOMN, kantintersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan bagi pegawai PPOMN dan bukan untuk tujuan bisnis. Selain itu untuk penggunaan air dan listrik karena meterannya masih menyatu dengan gedung dan bangunan PPOMN maka pembayaran rekening air dan listrik masih dibebankan kepada PPOMN. Kepala PPOMN juga menyatakan bahwa kantin tidak dapat di tutup karena tidak ada ruang makan bagi pegawai PPOMN sehingga keberadaan ruangan makan tetap dipertahankan untuk pegawai PPOMN. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *