Dugaan Penyimpangan Anggaran Kemenakertrans

disnakertransJakarta-BN, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenakertrans Tahun 2014 Nomor 137A/HP/XVI/05/ 2015 tanggal 22 Mei 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 137B/HP/XVI/05/2015 tanggal 22 Mei 2015.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kemenakertrans. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan antara lain adalah Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen Binapenta) Belum Memungut Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing-Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA-IMTA) Sebesar USD9,34 juta atau Rp116,24 miliar dari Perusahaan Pengguna TKA Pemegang Fasilitas Izin Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim).

Selain itu terdapat Potensi dan Kurang Pungut PNBP atas Pemanfaatan Aset Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh Pihak Ketiga, Belanja Terdapat Kelebihan Bayar Tunjangan Kinerja atas Pegawai yang Melakukan Tugas Belajar dan Cuti Besar Tahun 2014 Sebesar Rp 28,66 Juta.

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) Sebesar Rp3,29 miliar Tidak Sesuai Ketentuan Terdapat Kelebihan Pembayaran dan Denda Keterlambatan atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Seragam Mediator pada Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Dit. P3HI) Masing-Masing Sebesar Rp 48,70 juta dan Rp62,86 juta.

Terdapat Kelebihan Biaya Transport Juru Bayar atas Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Sebesar Rp69,30 juta Tiga Pekerjaan pada Bagian Umum Sekretariat Jenderal Kemenakertrans Sebesar Rp3,98 miliar Dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Langsung.

Kegiatan Perkembangan Sistem Data dan Informasi serta Data Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Datin Daya) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2MKT) Sebesar Rp794,43 juta Tidak Didukung dengan Pertanggungjawaban yang Lengkap.

Terdapat Belanja Jasa Media/Iklan atas Kegiatan Promosi Perluasan Kesempatan Kerja pada Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Tenaga Kerja Sektor Informal (Dit. PKKPTKSI) Tahun 2014 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 489,09 juta dan Tidak Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp397,32 juta.

Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI Jamsos) Minimal Sebesar Rp538,15 juta.

Pekerjaan Jasa Konsultasi Tahun 2014 pada Badan Penelitian,Pengembangan, dan Informasi (Balitfo) Sebesar Rp2,47 miliar tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Dilaksanakan dengan Prosedur Pekerjaan yang Tidak Memadai Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan (Dit. PSPK) Sebesar Rp223,40 juta dan Bukti Pertanggungjawaban Pekerjaan Sebesar Rp408,02 juta Tidak Lengkap.

Pelaksanaan Pengadaan Belanja Barang dan Jasa untuk Masyarakat Transmigrasi Tahun 2014 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2MKT) Sebesar Rp537,35 juta tidak Diyakini Kewajarannya.

Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp2,65 miliar pada Kegiatan Pengadaan Barang di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT), Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2MKT), dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas).

Pelaksanaan Dua Pekerjaan pada Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Padang Provinsi Sumatera Barat Tidak Sesuai dengan Kontrak Sebesar Rp34,03 juta, Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultan Tahun 2014 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2MKT) Sebesar Rp318,87 juta dan Pertanggungjawaban Tidak Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp253,52 juta .

Proses Pengadaan Tiga Paket Pekerjaan Sebesar Rp35,84 miliar di Satker Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Direktorat Pengembangan Usaha (Dit. PU) Tidak Sesuai Ketentuan, Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) Sebesar Rp63,18 miliar dan Rp650 juta Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Pemanfaatan Tanah Kemenakertrans oleh Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) Tidak Sesuai Ketentuan dan Negara Berpotensi Tidak Memperoleh PNBP Minimal Sebesar Rp134,57 miliar. (MAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *