Puluhan Temuan BPK RI Terkait Anggaran Kab. Bandung Barat

Jakarta-BN, Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran (TA) 2014 mengungkapkan sebanyak 15 temuan pemeriksaan dengan rincian diantaranya sebagai berikut Kekurangan Penerimaan Pajak Hotel Minimal Sebesar Rp. 511.428.282,00 Terdapat Potensi Pendapatan Retribusi atas Pengendalian Menara Telekomunikasi Minimal Sebesar Rp. 288.213.380,00.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang Belum Ditetapkan serta Potensi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Dapat Dipungut Terdapat Penggunaan Langsung Penerimaan Retribusi pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Sebesar Rp. 25.685.150,00, SPJ BBM Sebesar Rp. 3.360.250,00 yang Tidak Dapat Diyakini Kebenaran Penggunaannya.

kbbPenerimaan Retribusi yang Belum Disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp. 4.309.900,00 dan pemungutan Biaya Pembuatan Kartu Rekam Medis Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 23.887.500,00 Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai yang Sudah Pensiun Sebesar Rp. 77.124.200,00 dan Kekurangan Pembayaran Gaji untuk Pegawai yang Sudah Pensiun Sebesar Rp. 12.521.700,00 Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Profesi Disalurkan kepada Guru PNSD yang Tidak Memenuhi Kriteria.

Belanja BBM/Gas dan Pelumas pada Tiga SKPD dan Sekretariat DPRD Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Masing-Masing Sebesar Rp. 556.879.678,00 dan Melebihi Standar Bupati Rp. 8.203.793,00 Belanja Makanan dan Minuman Sebesar Rp. 779.638.000,00 pada Dua SKPD Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah.

Kekurangan Volume Pekerjaan Pengadaan Belanja Cetak Karcis Pada DPPKAD Sebesar Rp. 315.370.740,00 Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Tidak Dapat Diyakini Kebenaran Penggunaannya Sebesar Rp. 70.020.000,00.

Realisasi Belanja Hibah Kurang Dipertanggungjawabakan Secara Memadai Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan realisasi Belanja Hibah terdapat permasalahan sebagai berikut, . Realisasi Belanja kepada Empat Penerima Kurang Dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 219.223.438,00 Hibah Kepada P2TP2A Belanja hibah kepada P2TP2A telah direalisasikan berdasarkan SP2D nomor 931/00320/LS/2014 tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 400.000.000,00 Hibah kepada Mslmt NU.

Belanja hibah kepada Mslmt NU telah direalisasikan berdasarkan SP2D nomor 931/00348/LS/2014 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 150.000.000,00. Hibah Kepada PD. Peristri Belanja hibah kepada PD Peristri telah direalisasikan berdasarkan SP2D
nomor 931/00346/LS/2014 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 60.000.000,00 Belanja hibah kepada LVRI telah direalisasikan berdasarkan SP2D Nomor 931/01111/LS/2014 tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp. 75.000.000,00.

 Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan minimal Senilai Rp. 1.313.781.576,75 Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Paket Konstruksi Pekerjaan Umum pada Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan Senilai Rp. 219.389.533,70 Kelebihan Pembayaran pada Belanja Modal Konstruksi Perkerasan Jalan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan Atas Kekurangan Volume Senilai Rp. 880.320.330,26 dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Senilai Rp. 54.510.476,90 Denda Keterlambatan atas Pengadaan 5 Paket Pekerjaan Belum Dikenakan Sebesar Rp. 80.530.448,74 .

Pemutusan Kontrak Atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Binamarga Tidak Disertai Pencairan Jaminan Pelaksanaan Senilai Rp. 186.224.850,00 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Sebesar Rp. 3.791.126,91Kurang Dikenakan. ( MAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *