BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Pembahasan Upah Minimum Kabupaten Melawi Cacat Undang-Undang

umk
ilustrasi

MELAWI-BN, Ribuan pekerja perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Melawi Kalbar sebagaimana mestinya setiap tahun sebelum memasuki tahun berikutnya, menunggu-nunggu hasil pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), dengan harapan kenaikan gaji atau upah kerja pada tahun berikutnya dapat mecukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), namun lagi-lagi hasil pembahasan UMK/UMSK tidak memuaskan dengan kenaikan upah yang masih dibawah KHL.

Hasil pembahasan UMK/UMSK, oleh dewan pengupahan kabupaten Melawi untuk penetapan UMK/UMSK tahun 2016, bukan lagi para pekerja yang kecewa dengan hasil pembahasan UMK, tetapi wakil ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), kabupaten Melawi pun merasa kecewa bahkan menganggap pembahasan UMK cacat Undang-undang.

Pelaksanaan pembahasan UMK/UMSK, yang di gelar di Aula kantor Dinsosnakertrans itu menurut keterangan ketua   dan wakil ketua KSPSI, tidak ada acuan untuk pembahasan upah, seperti UMP, ataupun data statistik yaitu data KHL hasil survey yang dilakukan oleh badan statistik yang semestinya ada, sekalipun bukan untuk kepentingan pembahasaan upah pekerja kabupaten.

Lebih lanjut wakil ketua KSPSI Melawi, Jumain menganggap bahwa pembahasan UMK di Melawi itu Cacat Hukum karena sudah tidak sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan menurutnya dalam hal hubungan industrial di Melawi itu sudah salah kaprah termasuk masalah pembahasan upah.

Ia berharap kondisi ini tidak menjadi salah kaprah yang berkepanjangan dan sampai mewakili Folisofi, dimana hubungan industrial di Indonesia menganut Filosofi dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang di dasari dengan tiga karakter yaitu, menghargai hak azasi manusia, demokrasi dan melibatkan pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan.

“Tetapi bukan berarti lalu bermusyawah tanpa ada acuhan yang dapat dijadikan solusi yang dapat dijadikan netralitas nilai tawar antara perusahaan dan pekerja untuk memperloleh hasil yang win win solution,” katanya.

Terlepas dari apa yang menjadi Filosofi dalam musyawarah atau pembahasan hubungan industrial termasuk pembahasan upah minimum (UMK), pada kenyataanya di lapangan, perusahaan-perusahaan belum terselenggara Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan di luar perusahaan pun belum terselenggara dengan semestinya LKS Tripartit, termasuk keberadaan Dewan Pengupahan yang hanya sekali dalam satu tahun untuk menyelenggarakan pertemuan yaitu pada pembahasan UMK/UMSK.

Jumain menilai bahwa hubungan industrial di kabupaten Melawi belum menjalankan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 21 tahun 2000, tentang serikat pekerja, UU nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dan UU- nomor 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang mestinya hal ini menjadi tanggungjawab bersama antara Dewan pengupahan, LKS Tirpartit dan Dinas Tenaga kerja kabupaten Melawi.

“Kalau tiga lembaga ini masih seperti ini, kerja sendiri-sendiri dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya percuma sebenarnya lembaga-lembaga ini di bentuk kalau tidak ada upaya perbaikan,” pungkasnya.(S.Adi/BG).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *