Pekerjaan Jalan Bagan Pete Kota Jambi, Diduga Jadi Ajang Korupsi

Jambi-BN, Persekongkolan, diduga menjadi bagian dan akar upaya korupsi yang mewarnai pelaksanaan pekerjaan jalan Bagan Pete Kota Jambi Tahun anggaran 2015. Menurut informasi yang disampaikan oleh Kasi Perencanaan Bina Marga DPU Provinsi Jambi. Tetap Sinulingga, ST beberapa waktu lalu diruang kerjanya mengatakan bahwa Pekerjaan Jalan bagan Pete dari awalnya tidak ada dalam rencana kerja DPU Provinsi jambi. Pekerjaan ini timbul seketika dari beberapa aspirasi.

Tetap Sinulingga, ST. juga mengakui bahwa dalam rencana kerja pekerjaan Jalan Bagan Pete, pada awalnya ditargetkan untuk 2,5 km dengan anggaan Rp. 2,5 miliar. Namun karena ketersediaan dana yang tidak mencukupi, akhirnya dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan direalisasikan menjadi 1,5 km dengan anggaran yang sama. Untuk itu, telah dilakukan addendum kontrak. Jelas Tetap singkat.

Pekerjaan AC-BC, tebal 4 cm lebar Jalan. 4,5 m dan panjang 1,5 km
Pekerjaan AC-BC, tebal 4 cm lebar Jalan. 4,5 m dan panjang 1,5 km

Menilik pelaksanaan pekerjaan Jalan Bagan Pete Kota Jambi T.A 2015, ditemukan berbagai kejanggalan dan ketidak sesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan perhitugan angka-angka dalam daftar harga dan kuantitas serta gambar kerja yang ada pada dokumen addendum pengadaan barang dan jasa.

Typikal Peningkatan Jalan Bagan Pete pada gambar rencana menentukan, pekerjaan agregat kelas A dengan ketebalan 15 cm, AC-BC tebal 6 cm, timbunan pilihan pada bahu jalan 1 m dengan ketebalam 15 cm dipadatkan. Sementara galian drainase, dengan lebar penampang atas 80 cm. Dengan gambar ini, perhitungan volume pekerjaan pada daftar kuantitas dan harga. Memperhitungkan : Timbunan pilihan, 450 M3, Penyiapan badan jalan 9.840 M2, Lapis Podasi Agregat Kelas A, 1.026. Seddangkan untuk pekerjaan Aspal, Lapis Resap Pengikat 2.394 liter, Laston Lapis Antara (AC-BC) 872,28 ton, Aspal Keras 53,80. Bahan Aditif anti pengelupasan 134,51 Kg dan Bahan Pengisi (Filler) Tambahan 17.840,09 Kg.

Berpedoman pada angka-angka dalam daftar harga dan kuantitas, diduga perhitungan volume diatas adalah merupakan perhitungan volume setelah adanya addendum kontrak dengan panjang jalan menjadi 1,5 Km. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan timbunan pilihan untuk bahu jalam sebanyak 450 M3 (1,5km x 1 m x 0,15 m)x2. Namun ada beberapa kejanggalan, yang diduga merupakan Dugaan upaya markup terhadap perhitungan harga dan kuantitas, diantaranya :Penyiapan badan jalan, tercatat 9.840 M2 seharusnya hanya 6.750 M2. Markup 3.090.

Pekerjaan agregat kelas A dari kondisi gambar diatas, agregat kelas A tidak ada. Batuan pada badan jalan timbul, akibat pembentukan badan jalan (Scrap). Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair, tercatat 2.394 liter, diduga tidak dilakukan. Karena merupakan suatu kebodohan menyiram debu tanah dengan Lapis Resap Pengikat. Demikian juga halnya dengan Aditif anti pengelupasan dan bahan pengisi. Melihat secara kasat mata kualitas aspal Pekerjaan Jalan bagan Pete (saat ini banyak yang sudah mengelupas dengan permukaan aspal yang cukup kasar), diduga keras bahan ini tidak digunakan.

Pekerjaan Laston Lapis Antara (A-BC), dalam gambar rencana mempunyai ketebalan 6 cm. Namun hasil pemantauan yang dilakukan oleh media Berita Investigasi Nasional, ketebalan rata-rata AC-BC Jalan Bagan Pete hanya 4 cm. Ada kekurangan ketebalan 2 cm, sementara toleransi yang dibolehkan hanya 3 mm. Dengan demikian, semestinya ketebalan rata-rata AC-BC Jalan Bagan Pete adalah sekitar 5,7 mm. Diduga, volume pekerjaan ini mencapai 581,52 ton. Ada kehilangan volume pekerjaan AC-BC sekitar 290,76 ton.

Terkait indikasi yang terjadi pada pekerjaan Bagan Pete, telah dilakukan konfirmasi kepada pihak PPK, namun PPK Pekerjaan ini mengatakan, untuk memberikan penjelasan adalah kewenangan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Namun dua pejabat Dinas tersebut sejauh ini belum pernah memberikan konfirmasi dan klarifikasi,seakan membiarkan persoalan ini menggelinding bagaikan bola salju. Melihat dari sisi tidak transparannya pejabat menggunakan anggaran,perlunya lembaga yang lain seperti BPK-RI sesegera mungkin dapat melakukan Audit terhadap Proyek-proyek pemerintah yang dianggap”merugikan keuangan negara”.(rnt,simatupang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *