LP2I Tipikor Ungkap Dugaan Penyimpangan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Terdapat Potongan senilai Rp115,50 Juta dan Pengambilan Uang Tunai senilai Rp2,68 Miliar oleh Tenaga Pendamping Masyarakat Dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sumatera Utara

 

Sekjen LP2I Tipikor, Salman Hasan SH
Sekjen LP2I Tipikor, Salman Hasan SH

Jakarta-BN, Lembaga Pengawasan Pencegahan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LP2I Tipikor ) Kembali menggungkap dugaan penyimpangan di tubuh pemerintah pusat, kali ini yang jadi perhatian adalah kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berjumlah milyaran rupiah.

Melalui Sekretaris Jenderal LP2I Tipikor, Salman Hasan SH, akan menyampaikan secara resmi ke Mabes Polri terkait dugaan tersebut.

Salman memaparkan bahwa berdasarkan laporan dari departemen Intelijen Investigasi serta data dari berbagai sumber termasuk auditorat terungkap, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)/penerima bantuan yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni. Program BSPS ini merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Kemenpera, tujuan pemberian BSPS ini adalah terbangunnya rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh penerima bantuan.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2013 Satker Pengembangan Perumahan Swadaya telah menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp1.900.799.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.888.836.364.000,00 atau 99,37%. Belanja bantuan sosial tersebut digunakan untuk BSPS dan pembangunan PSU Swadaya.

Kemenpera memberikan BSPS dengan menarik dana 100 % dari rekening kas umum negara dan mentransfernya ke rekening bank/pos penyalur untuk kemudian ditransfer kerekening penerima bantuan. Dana bantuan harus sudah disalurkan ke rekening penerimabantuan paling lama 30 hari kalender. Penerima bantuan dapat menarik 50% dana darirekening tersebut dan kemudian menarik sisa 50% dana setelah pembangunan mencapaiminimal 30%.

Lingkup pemberian BSPS Tahun 2013 adalah pembangunan rumah baru/perbaikan total (PB/PT) senilai Rp15.000.000,00 dan peningkatan kualitas rumah (PK) senilai Rp7.500.000,00. Dana tersebut bersifat stimulan, sehingga diharapkan masyarakat juga menggunakan dana mereka sendiri untuk menambah kekurangan dana untuk membangun/memperbaiki rumah sampai menjadi layak huni. Kemenpera memberikan bantuan berupa uang tunai yang akan digunakan untuk membeli bahan bangunan.

 Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penyaluran bantuan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara menunjukkan bahwa terdapat potongan senilai Rp115.500.000,00 yang terjadi di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros sebesar Rp109.800.000,00 dan di Kecamatan Botonompo Kabupaten Gowa sebesar Rp5.700.000,00. Selain itu terdapat pengambilan uang tunai dana BSPS oleh oknum TPM senilai Rp2.684.487.700,00 yaitu terjadi di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros sebesar Rp75.000.000,00, Kecamatan Botonompo Kabupaten Gowa sebesar Rp2.519.487.700,00 dan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat sebesar Rp90.000.000,00 (Rp71.000.000,00 + Rp19.0000.000,00)

Sampai dengan pemeriksaan berakhir BPK tidak dapat meyakini uang tunai yang diambil TPM dari toko senilai total Rp2.519.487.700,00 diberikan seluruhnya untuk masyarakat dan BPK juga tidak mendapatkan data dan keterangan yang cukup dari TPM dan penerima bantuan terkait berapa dari nilai yang sebenarnya diterima masyarakat.

Pada pemeriksaan di Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat diketahui bahwa koordinator TPM yang membawahi 10 TPM dan 662 penerima bantuan mengambil /dana BSPS secara tunai ke bank dari rekening penyedia barang/toko bangunan sebesar Rp90.000.000,00 (UD S sebesar Rp71.000.000,00 + UD MB sebesar Rp19.000.000,00) hanya dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani pemilik rekening tanpa didampingi oleh pemilik rekening/pemilik toko.

Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap dua toko bahan bangunan yang menjadi supplier untuk penerima bantuan di kecamatan Sirapit didapatkan informasi UD S hanya menjual kayu/kusen namun menjadi supplier seluruh bahan bangunan. Hasil konfirmasi diketahui bahwa UD S ditawarkan oleh Koordinator TPM untuk menjadi supplier dengan harga yang telah ditentukan oleh koordinator TPM.

Prosedur pelaksanaan bantuan pada UD S adalah UD S mendapatkan pekerjaan untuk menyuplai bantuan hanya tahap satu sebesar Rp3.750.000,00 per penerima bantuan pada Desa Sirapit sebanyak 139 penerima bantuan dan Desa Semikat sebanyak 40 penerima bantuan senilai Rp671.250.000,00 (Rp3.750.000,00 x 179 penerima bantuan).

Namun pihak UD S mengakui hanya menerima sebesar Rp600.000.000,00 melalui 4 kali transaksi yaitu Rp100.000.000,00 tanggal 4 November 2013, Rp200.000.000,00 tanggal 11 November 2013; Rp150.000.000,00 tanggal 15 November 2013 dan Rp150.000.000,00 tanggal 22 November 2013.

Berdasarkan buku rekening atas nama S diketahui bahwa terdapat transaksi sebanyak enam kali namun hasil wawancara diketahui bahwa UD S hanya melakukan pengambilan uang sebanyak empat kali dan tidak pernah merasa mengambil dua transaksi terakhir yang terjadi pada bulan Desember 2013 dengan total transaksi sebesar Rp71.000.000,00 (Rp50.000.000,00 dan Rp21.000.000,00).

Pihak UD S tidak mengetahui berapa yang seharusnya diterima dan tidak memiliki catatan berapa yang telah diterima secara detail. UD S tidak mengetahui sisa dana yang ada karena buku rekening dipegang oleh Koordinator TPM.

UD MB mendapatkan pekerjaan menyuplai bahan bangunan untuk Desa Sebertung sebanyak 108 penerima bantuan, Desa Amandamai sebanyak 108 penerima bantuan dan Desa Sumber Jaya sebanyak 66 penerima bantuan senilai Rp1.057.500.000,00 (Rp3.750.000,00 x 282 penerima bantuan). Prosedur yang dilakukan oleh UD MB mirip dengan UD S yaitu Hasil konfirmasi kepada toko bangunan UD MB diketahui bahwa di dalam DRPB2 yang diberikan kepada toko bangunan terdapat biaya upah tukang sebesar Rp550.000,00. Biaya upah tukang tersebut dibayarkan secara tunai oleh supplier kepada penerima bantuan pada saat bahan bangunan diantar. Atas hal tersebut toko bangunan menyatakan telah menyelesaikan kewajiban memberikan upah tukang kepada seluruh penerima bantuan.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Surat Edaran Nomor 01/SE/DPS/2013 perihal Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana BSPS huruf B No. 9: Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo), cacat permanen, atau janda tua yang tinggal sendiri, dana BSPS dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15% (lima belas persen).

Hal tersebut mengakibatkan Dana bantuan yang dipotong dan diambil secara tunai senilai Rp2.799.987.700,00 belum dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi merugikan negara terdiri dari Bantuan yang dipotong sebesar Rp115.500.000,00 (Rp109.800.000,00 + Rp5.700.000,00), Bantuan yang diambil tunai sebesar Rp2.684.487.700,00 (Rp75.000.000,00 + Rp2.519.487.700,00 + Rp71.000.000,00 + Rp19.000.000,00); dan Tujuan pemberian sebagian BSPS berpotensi tidak tercapai.

BPK merekomendasikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada TPM yang melakukan potongan dan pengambilan bantuan secara tunai dan meminta TPM untuk mempertanggungjawabkan dana yang dipotong dan diambil tunai sebesar Rp2.799.987.700,00 dengan bukti-bukti yang sah dan valid dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar TPM terkait menyetorkan kembali dana yang dipotong dan diambil secara tunai sebesar Rp2.799.987.700,00 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada konsultan supervisi dan PPK yang tidak melaksanakan tugasnya secara memadai atas program BSPS. (mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *