BPK-RI Ungkap 10 Temuan Pada Pengelolaan Anggaran Pemda Kab. Bandung

Jakarta-BN, Hasil pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014 mengungkapkan sebanyak 10 temuan pemeriksaan.

Adapun diatara temuan Tersebut adalah Mekanisme Pengajuan Ganti Uang, Ganti Uang Nihil dan Tambah Uang Nihil Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap Sebesar Rp498.273.568,00.

Pembukaan dan Penggunaan Rekening Penerimaan pada RSUD Soreang, Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan pebersihan dan Rekening Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanpa Ijin Bupati, Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014 Belum Memadai Sebesar Rp146.131.023.943,00.

kantor bupati bandungPengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler Tidak Tertib dan Potensi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler Sebesar Rp466.562.073,20 Tidak Tertagih, Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha atas Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Sewa Alat Berat (Stoom Wals) Belum Memadai Sebesar Rp129.200.000,00 dan Penggunaan Langsung atas Pendapatan Retribusi Sewa Stoom Wals Sebesar Rp67.425.000,00.

Piutang Pajak PBB P2 Sebesar Rp3.511.691.087,00 Berpotensi Tidak Tertagih, Penatausahaan Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Belum Tertib Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan Tidak Terkelola dengan Optimal Sebesar Rp371.394.600,00 Hibah Diberikan Berturut-turut Selama Dua Tahun Anggaran Sebesar Rp2.179.500.000,00 Pemerintah Kabupaten Bandung Belum Menetapkan Peraturan Daerah Mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual.( MAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *