Tak Terdaftar Di Fidusia, Finance Dilarang Tarik Barang Jaminan .. !!

ilustrasi
ilustrasi

‘’Penyalahgunaan kesempatan (Abuse of chance) oleh perusahaan leasing setara dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat Negara,alias pelanggaran Hukum yang harus di kenakan sanksi Hukum ‘’
(Prof.Dr.Bernadette /Universitas Parahyangan Bandung)

Sulut-BN, Pihak perusahaan pembiayaan (leasing/finance) di larang menarik barang jaminan jika tidak mendaftarkan konsumennya ke Fidusia agar memiliki sertifikat jaminan pada kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM.

Tokoh LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Sanny Kakauhe kepada Tabloid BN/binpers.com mengatakan, kini keresahan masyarakat semakin kuat terkait maraknya penarikan barang jaminan berupa kendaraan bermotor ataupun barang lainnya oleh pihak leasing.

Menurutnya, penarikan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak perusahaan tidak di perbolehkan menarik tanpa memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia hal ini mengacu kepada pasal 1 angka 1 Undang-Undang  No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia di terangkan, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang  hak kepemilikannnya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

’’Perusahaan yang melakukan penarikan barang jaminan karena tunggakan pembayaran oleh konsumen harus melalui prosedur, di antaranya pihak leasing harus menunjukkan kepada konsumen sertifikat jaminan. Jika tidak, itu sama saja perampasan dan ancaman kurungan 9 tahun penjara,’’ucapnya.

Sanny menegaskan, kewajiban pendaftaran ke fidusia diperkuat dengan adanya permenkeu  RI No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan Fidusia.

’’ Karena jelas telah di tegaskan pada Undang-Undang No.42 thn 1999 tentang jaminan Fidusia yang tertera pada pasal 11 ayat 1 yakni benda yang di bebani dengan jaminan Fidusia wajib di daftarkan agar bersertifikat jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia wilayah kementerian Hukum dan HAM,’’tegasnya.

Ditambahkannya, dalam pasal 3, perusahaan pembiayaan di larang melakukan penarikan benda jaminan Fidusia berupa kendaraan  bermotor. Apabila kantor pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

’’Apabila ada barang jaminan yang hendak di tarik pihak leasing, konsumen berhak untuk meminta sertifikat jaminan Fidusia. Jika tidak ada, konsumen jangan mau di tarik begitu saja,’’ucapnya seraya mempertanyakan adanya biaya tambahan/biaya penarikan yang berfariasi,padahal biaya penarikan itu tidak pernah ada dalam kontrak,dan mengapa harus di bebankan.

Sama halnya informasi yang di kutip dari blok Bernad Simamora yang di posting beberapa waktu lalu, bahwa perusahaan leasing harus mentaati Undang-Undang No.42 Thn 1999 tentang jaminan Fidusia (UUJF) dan Undang-Undang No.8 thn 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dikatakannya dalam menghadapi kesewenang-wenangan Leasing, seringkali konsumen langsung menyerah, pasrah tidak mengerti apa yang harus di lakukan dan kepada siapa harus mengadu. Keberadan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) umumnya tidak di ketahui masyarakat, tetapi leasing sendiri yang di pastikan mengetahui keberadaan BPSK tidak memanfaatkannya dan tidak memberitahukannya kepada konsumen. Selain itu upaya untuk menggugat perusahaan leasing seolah-olah tidak mungkin di lakukan konsumen karena kendala dana.

Ditempat terpisah, ketua umum LPKSM-SPP (lembaga perlindungan konsumen suadaya masyarakat  satria pangkal perjuangan), Wawan Gunawan, saat berorasi terkait puluhan pemuda yang tergabung di LPKSM-SPP cabang purwakarta beberapa waktu lalu menuntut tindakan perusahaan leasing yang kerap merampas hak-hak konsumen, yang menurut mereka  tindakan leasing menarik motor saat masa kredit di anggap melanggar UUJF di kantor sebuah leasing yang berlokasi di purwakarta.

Wawan mengajak konsumen yang selama ini di rugikan oleh perusahaan leasing bangkit bersama melawan penindasan atau kesewenang-wenangan perusahaan leasing.

’’keberadaan leasing kini sudah semakin menggurita masuk hingga kedesa-desa tetapi tidak ada yang membela konsumen yang tidak berdaya,’’ucapnya.

Menurutnya perjanjian kredit antar leasing dengan konsumen kerap tidak adil, konsumen selalu pada posisi yang lemah, sehingga ketika kreditur atau konsumen telat membayar angsuran kendaraan langsung di tarik.

’’ Kami banyak menerima laporan masyarakat meskipun cicilan kredit kendaraan konsumen tinggal beberapa bulan lagi, tetapi ketika telat bayar kolektor dari leasing langsung menarik motor yang di kredit, perlakuan ini tidak adil,’’ ungkapnya dengan Geram.

Pihaknya meminta agar setiap perusahaan leasing mendaftarkan akta Fidusia kekementrian HUKUM dan HAM. di tenggarai, selama ini setiap perusahaan leasing tidak mengaktekan jaminan Fidusianya kekementrian Hukum Dan HAM. ’’Di duga leasing sengaja tidak mendaftarkan akta Fidusia, supaya mereka leluasa dan dapat bertindak semena-mena kepada konsumen,’’katanya.

Pendapat yang samapun diungkapkan ketua LSM LPKN  Marjuddin Waruwu yang mengatakan perusahaan leasing pada hakikatnya tidak berhak menyita kendaraan dari orang yang menunggak dan atau tidak membayar cicilan dengan alasan telah terjadi kontrak. Sebab dalam Hukum Indonesia yang berhak malakukan penyitaan adalah pengadilan.

Menurutnya, kondisi demikian sangat tidak adil serta merugikan konsumen  atau debitur. Marjuddin berasumsi  kendaraan yang di kredit debitur itu adalah 100% milik konsumen sebagaimana di buktikan BPKB atas nama konsumen sendiri, sehingga jika di runut kembali, maka pembelian telah lunas 100% terhadap dealer ataupun showroom, sementara terkait dengan kekurangan bayar, konsumen berhutang kepada pihak Finance.

’’Sesuai UU PK pasal 18 di jelaskan bahwa lembaga pembiayaan di larang mencantumkan klausal yang memberikan kuasa dari konsumen kepada lembaga pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termaksud pembebanan denda dan penyitaan objek Fidusia. Selain itu lembaga pembiayaan juga di larang menambahakan klausula baru tambahan, lanjutan yang di buat secara sepihak oleh pelaku,’’paparnya.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 5 di tegaskan, bahwa setiap pembebanan benda dengan jaminan Fidusia harus di buat dengan akta Notaris dan merupakan akta Jamainan Fidusia.

’’jadi jelasnya syarat akta Notaris di buat di hadapan dan di bacakan Notaris di hadapan para pihak yaitu konsumen dan lembaga pembiayaan tersebut kemudian di daftarkan ke kantor Fidusia untuk di terbitkan sertifikat Jaminan Fidusia,’’tegas Marjuddin.

Selanjutnya pada praktek di lapangan, banyak perusahaan leasing tidak membuat perjanjian fidusia secara Notariat dan hanya di bawah tangan, padahal pendaftaran fidusia tersebut sangat wajib bagi lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing.’’berdasarkan Undang-Undang jaminan Fidusia (UUJF) pasal 1, apabila transaksi tidak di aktakan dan di daftarkan maka secara hokum, perjanjian jaminan Fidusia tersebut tidak memilik hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai perjanjian hutang piutang secara umum. Sehingga tidak memiliki kewenangan eksekusi  terhadap jaminan fidusia milik konsumen,’’ tambahnya.

Apabila pihak perusahaan leasing menarik kendaraan maka telah terjadi “peradilan jalanan”, sejumlah pihak meminta perusahaan leasing mentaati aturan agar tidak terjadi perseteruan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian pihak konsumen maupun pihak leasing sesuai UUPK (undang-undang perlindungan Konsumen) yang harus di ketahui oleh konsumen maupun pelaku usaha.

Selain itu, UUJF sebagai dasar Hukum perjanjian kredit jangan di terapkan secara parsial atau sebagian-sebagian yang hanya menguntungkan pihak leasing, namun memberatkan konsumen sama halnya dengan pendapat Prof.Dr.Bernadette dari universitas Parahyangan Bandung yang mengatakan sesuai UUJF setiap pembebanan benda dengan jaminan Fidusia harus di buat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan  fidusia. Perjanjian harus di buat oleh notaris serta di daftarkan kekementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan sertifikat Fidusia.

’’Ada dua hal yang terjadi atas tidak dapat di buatkannya sertifikat fidusia, yaitu kreditur tidak memilik kekuatan hukum untuk  melakukan penyitaan atas Fidusia yang di jaminkan dan tidak di daftarkannya perjanjian tersebut ke instansi berwenang berpotensi tidak masuknya PNBP bagi kas Negara,” ujar Prof. Bernadette.

Dikatakannya perselisahan sengketa antara konsumen dan pihak leasing dapat di akibatkan oleh sikap konsumen yang kurang teliti atau bahkan kerap tidak membaca dan memahami terlebih dahuku tentang isi kontrak perjanjian kedit dengan jaminan fidusia.

Selanjutnya pihak pelaku usaha justru terkesan mengambil kesempatan dalam kesempitan atau dengan kata lain penyalahgunaan kesempatan (abuse of chance) oleh perusahan leasing yang setara dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat Negara alias pelanggaran hukum yang harus di kenakan sanksi hukum.

Ketimbang berdemontrasi dalam melawan peradilan jalanan (penarikan kendaraan-red) oleh eksekutor leasing, saatnya kini para ’’korban leasing’’ melakukan upaya hukum yang mungkin harus di lakukan secara action.

Banyaknya kejadian ‘’peradilan jalanan” yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, maka ketua LSM LIRA Sanny Kakauhe meminta agar aparat hukum untuk dapat melakukan sidak kepada leasing/finance yang ada di kota Bitung dan menindak tegas leasing yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya indikasi perlawanan hukum.

’’terkait dengan persoalan leasing/finance, ada empat peraturan yang harus di pahami secara bersama di mulai dengan UU No.42 Thn 1999 tentang jaminan Fidusia, UU Konsumen No.8 Thn 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan Kapolri No.8 Thn 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang pengamanan pelaksanaan eksekusi  jaminan fidusia, dan Permenkeu  No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia. terkait hal tersebut saya meminta kepada aparat hukum agar dapat menindak lanjuti untuk melakukan sidak kepada leasing/finance, jangan ada indikasi perlawanan hukum.’’tegasnya.(HE/TIM)

12 tanggapan untuk “Tak Terdaftar Di Fidusia, Finance Dilarang Tarik Barang Jaminan .. !!

  • 22 April 2016 pada 23:44
    Permalink

    Lanjut kan perjuangan membela rakyat yg lemah..

    Balas
    • 18 Februari 2018 pada 23:34
      Permalink

      Rakyat yg lemah harus dibela.. Tapi kita ad tanggung jawab moril yg tidak bisa di pungkiri. Terkadang kita memanfaatkan kelamahan atau aturan yg berlaku untuk menghindari tanggung jawab kita terhadap hutang yg seharusnya sudah kita pikirkan diawal permohonan kredit…
      (jangan berhutang klo kita tidak mampu untuk berhutang/ hindari kredit klo tau itu riba) selsai. Trims

      Balas
  • 22 April 2016 pada 23:48
    Permalink

    Banyak yg belum megerti tentang dunia lising. Cenderung masyarakat dibodohi oleh pelaku usaha. Agar di sosialisasikan ke masyarakat dan instansi aparat hukum.karena msh ada aparat hukum yg tdk mengerti dan akhirnya membantu pihak finance hanya karena ada imbalan uang.

    Balas
  • 22 Mei 2017 pada 02:33
    Permalink

    Hancurkan leasing bro di leungek aja

    Balas
    • 18 Februari 2018 pada 23:37
      Permalink

      Menghancurkan lesing gampang budayakan hidup kita untuk tidak kredit.. Orang menwarkan kita yg mau coba kalo kita tidak kredit gak bakalan berurusan dgn lesing… Semua di beli kes aj gk usah kredit.

      Balas
  • 30 Mei 2017 pada 18:44
    Permalink

    Betul sekali sdr bhw pengusaha memang sebagian mau membodohi konsumennya jd satu tekad bungkan para pellanggar hukum seperti pelanggar UUJF ,UU Pelindungan Konsume,Permenku dan PP kapolri semua hrs melawan ketidak adilan Merdeka

    Balas
  • 8 Juni 2017 pada 04:53
    Permalink

    Saya kredit motor revo tahun 2011 di fif kota batam berjalan 8 bulan saya pertanyakan sertifikat fidusianya tetapi pihak lising tidak bisa menunjukkan sampai sekarang, sehingga saya tidak melakukan pembayaran sebelum menerima salinan sertifikat fidusia tersebut ,tetapi pihak lising melakukan penarikan berbagai macam cara sampai memakai pihak ketiga dan saya tetap mempertahan kan motor tersebut.tiba tiba mereka mengambil motor saya pada saat dipakai anak saya disekolah bahkan mereka memaksa anak saya untuk menanda tangani surat penarikan motor tersebut.apa yg harus saya lakukan mohon saran dan arahan nya

    Balas
    • 6 Februari 2018 pada 02:58
      Permalink

      tidak mungkin leasing mendaptarkan fidusia karena akan terbentur pelaksaaan eksekusinya apalagi harga kendaraan roda 2 harganya tdk seberapa ;
      – mendaptarkan fidusia pakai biaya
      -akta fidusia jelas dalam akta ada kalimat BERDASARKAN KTUHANAN YANG MAHA ESA

      Sehubungan pada akta fidusia ada kalimat BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA tentunya eksekusitorialnya harus fiat pengadilan,dengan cara ;
      – memohon untuk ditegur/ di anmaning yang punya utang
      – memohon untuk disita eksekusi
      -memohon dilaksanakan eksekusi lelang oleh pengadilan melibatkan kantor lelang.

      hal hal demikian oleh seluruh pihak leasing tdk mungkin ditempuh karena waktu lama biaya sangat mahal…..inilah kelemahan seluruh pihak leasing manapun,hingga jalan pintas dengan cara koboy merampas dengan paksa ,padahal bertentangan dengan hukum baik secara hukum keperdataan maupun pidana dgn cara merampas sepihak,
      Sangat tidak mungkinlah pihak leasing mendaptarkan fiducia,kecuali kendaraanya diatas harga 500jt mungkin yah karena akan diperhitungkan dengan biaya pelaksanaan sangat mahal berpuluh puluh juta.

      Balas
    • 18 Februari 2018 pada 23:55
      Permalink

      Itu hanya beberapa kasus pak. Saya mempunyai teman yg sangat paham dgn UUJF. Dia meminta salinan jaminan fidusia apabila ingin mengeksekusi unit yg di kredit. Padahal teman saya itu selama perjalanan kredit baru di bayar 1 kali dan telah menunggak hampir 2tahun. Bagaimana apakah ini termasuk didalam pemanfaatan keadaan krn paham dgn aturan yg berlaku (UUJF) dijadikan kesempatan untuk tidak membayar kredit padahal secara moril kita sadar bahwa hutang di bawa mati.

      Balas
  • 22 Desember 2017 pada 11:32
    Permalink

    Kalau saya mau lihat apakah mobil saya di daftarkan fidusia atau tidak. Bagaimana cara nya.

    Balas
  • 29 Januari 2018 pada 05:37
    Permalink

    Kendaraan mobil saya ditarik oleh leasing di jl. Mohon solusinya

    Balas
  • 6 Februari 2018 pada 02:16
    Permalink

    akta fiducia kekuatan hukumnya sama dengan akta hak tanggugan berirah irah berdasarkan ketuhanan yang maha esa,segala teknis pelaksanaan tentang eksekusitorialnya harus fiat pengadilan dan pelelangan pun melibatkan kantor lelang negara/tidak bisa dibawah tangan,pengadilan akan bertindak ;
    – teguran /anmaning
    – sita eksekusi
    -pelaksanaan eksekusi lelang.
    karena akta fiducia berirah irah berdasarkan ketuhanan yg maha Esa,tanpa kecuali apapun harus menempuh prosedur fiat pengadiilan tentang pelaksanaan,pihak leasing tentu kesulitan bila menggunakn prosedur teb waktu lamambiaya sangat mahal.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *