BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

Sengketa Lahan Diduga Ditunggangi Mafia Tanah

20151016_224243Balikpapan-BN, Balikpapan  merupakan salah satukota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 843,48 Km2, yang terdiri atas 503,30 Km2 daratan (85 persen wilayah perbukitan dan 340,18 Km2 perairan).

Potensi konflik lahan di Kota Minyak dikhawatirkan akan semakin besar terjadi di masa mendatang. Pemicunya tak lain luas lahan baik yang produktif untuk kegiatan usaha maupun dijadikan pemukiman semakin terbatas, disamping adanya oknum mafia tanah yang dengan sengaja membuat kegaduhan untuk mendapat keuntungan. Sementara jumlah penduduk Balikpapan kian tahun terus bertambah.

Seperti yang terjadi di Rt 24 kelurahan Lamaru Balikpapan timur, sebuah perusahan Bumi Karya Mentari (BKM ) yang Diriktur utamanya bernama KEMAL melakukan pengecekan titik koordinat tanah diwilayah tersebut.

Sebelum sempat dilakukan pengecekan sempat terjadi kesalahpahaman dengan warga yang juga mengaku memiliki lahan yang dimaksud, bentrokan antara pihak yang mewakili Perusahaan dengan pihak warga yang merasa memiliki hak diatas lahan tersebut nyaris terjadi.

Sebelumnya, warga telah mengetahui sejak lama pihak PT Bumi Karya Mentari (BKM) mengaku memiliki tanah seluas kurang lebih 12 hektar, namun warga tidak ada yang pernah melihat legalitas kepemilikan perusahan tersebut.

Seperti disampaikan oleh Tandi (65) yang telah menggarap tanah tersebut sejak 40 tahun yang lalu, sangat keberatan dengan adanya kegiatan tersebut, dirinya merasa sangat terganggu ulah seseorang yang menurutnya mereka hanya oknum mafia tanah yang selalu mengusik dan bermaksud merebut haknya.

Tandi membeberkan kepada awak media, mereka KEMAL dkk, sebenarnya mereka itu hanya coba-coba saja, sudah seringkali kesini tapi batas tanah yang diakuinya, mereka sendiri tidak tahu dimana letaknya. Buktinya patok yang mereka pasang selalu berpindah-pindah

” sepertinya mereka (Kemal-red) juga tidak yakin memiliki tanah disini, yaah… namanya juga coba-coba kalau tidak ada yang keberatan, diambillah, tak jarang mereka kalau kesini sering membawa oknum aparat dari Kodam atau dari Polda, bahkan disini pernah dipasang sepanduk yang bertuliskan “TANAH INI DALAM PENGAWASAN POLDA”, tujuanya sudah pasti untuk menakuti kami,” ungkap Tandi dengan kesal.

Tandi pun menambahkan, kalau mereka memang punya tanah 12 hektar kenapa tidak digugat semua ? kenapa justru punya dirinya saja yang selalu di usik sedangkan miliknya tidak seberapa luasanya.

“ Saya sebagai warga  merasa sangat resah dan berharap Pemerintah Kota bisa membantu warganya yang tertindas paling tidak harus bersikap bijaksana dalam menyikapi hal ini jangan sampai yang dibela hanya orang orang yang punya duit. Saya akan mempertahankan hak saya, sudah 40 tahun saya menggarap tanah ini, saya tidak mungkin menyerahkan begitu saja ke orang lain,” tegas Tandi.

Bukan hanya Tandi, beberapa warga yang sudah memilik legalitas yang sama  dan bahkan ada yang sudah bersertifikat juga merasa terganggu karena menentukan titik batas (Tenol ) mencakup tanah mereka.

“Tentu satu hal yang tidak adil jika pihak perusahaan yang baru juga kami tahu namanya tiba-tiba saja mengaku memiliki tanah seluas 12 hektar di sini, sementara kami sudah menggarap tanah ini 40 tahun lamanya,” ungkap salah satu warga .

Sementara pihak perusahaan yang diwakili Kemal mengatakan bahwa mereka
memiliki legalitas. “kami kesini membawa Tim  dari Pemkot hanya melakukan peninjauan koordinat guna melengkapi persyaratan pembuatan Ijin Menggarap Tanah Negara (IMTN). Memang didalam surat kami luasnya kurang lebih 12 hektar tapi yang sudah disertifikatkan oleh warga, kami tidak akan mengusiknya, yang kami ukur hanya yang belum bersertifikat, jadi kalau ada warga yang merasa keberatan silahkan ajukan ke Pemerintah Kota untuk mempending pengajuan IMTN yang kami ajukan. Kalau bisa kita mediasikan, kita atur bagaimana baiknya aja,”ucap seorang ibu yang mengaku karyawan PT BKM yang tidak mau menyebutkan namanya.

“Saya cuma karyawan perusahaan ini mas,” ujarnya.

Pihak Pemkot melalui Asisten tata kota pemerintah Balikpapan, Saiful bahri yang mengundang kegiatan penentuan titik batas tersebut saat dikonfirmasi Wartawan mengaku hanya meneruskan permohonan warga yang akan membuat IMTN, namun saat ditanya berdasarkan apa pihak perusahaan BKM (Kemal-red) untuk membuat IMTN Saiful Bahri mengaku tidak mengetahui.

” Itu anak buah saya yang tahu. Namun saya berjanji akan bersikap adil dalam hal ini dan tidak akan memihak kepada pihak yang salah,”ujar Saipul. (Abd/Akn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *