BPJS Masih Lemah Dalam Mekanisme Kontrol Terhadap Mitra Kesehatan

BpjsBalikpapan-BN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dirasa kurang dalam memperkuat mekanisme kontrol atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit mitra, terutama dalam hal standar biaya pelayanan dan obat untuk tindakan medis. Saat ini, biaya pelayanan dan obat terhadap pasien BPJS telah ditentukan berdasarkan Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs).

Hal ini dapat membuka peluang terjadinya moral hazard berupa mark-up klaim tindakan medis, baik itu menambah diagnosis yang tidak ada pada pasien, menambah prosedur yang tidak dilakukan, atau melakukan manipulasi terhadap diagnosis dengan menaikkan tingkatan jenis tindakan.

Seperti yang terjadi di Rumah Sakit mitra BPJS Permata Hati yang ada dikota Balikpapan diduga telah melakukan kesalahan dalam pelayanan terhadap pasien BPJS yang telah melakukan operasi Kuret.

Hal ini disampaikan pihak pasien kepada wartawan BN/ binpers.com bahwa pada saat operasi berjalan lancar dan dia diperbolehkan pulang dengan membayar dikasir satu jenis obat yang belum masuk tanggungan BPJS. Namun dua hari setelah keluar dari Rumah Sakit dia ditelpon oleh pihak Rumah Sakit bahwa masih ada biaya tambahan yang harus dibayar.

“Pak diharap segera ke Rumah Sakit karena ada tagihan yang belum dibayar sebesar Rp 600.000,  kalau gak bisa datang, ditransfer aja atau kami yang kerumah bapak,” ujar suami pasien menirukan kontak telpon yang ia terima dari pihak Rumah Sakit.

Pihak pasien merasa ada yang kurang berkenan dengan cara penagihanya sepertinya kurang transparan, ” jika harus bayar kenapa tidak saat saya masih dirumah sakit. padahal ketika saya mau pulang dan menebus obat dikasir sudah saya tanyakan apa saja yang harus dibayar, dan kasir mengatakan hanya satu jenis obat sebesar 38 ribu rupiah, dan setelah saya bayar kami dipersilahkan pulang. Bukan masalah nominalnya pak tapi keterbukaannya ” ungkapnya.

Ditempat terpisah, Oktovianus Kepala Departemen Manajemen Kesehatan Divisi Regional VIII yang dikonfirmasi wartawan menyesalkan akan kejadian seperti ini, dia menegaskan selama tidak ada permintaan pasien untuk meningkatkan servis pelayanan seperti naik kelas kamar dan permintaan-permintaan lain diluar tanggungan BPJS, pihak Rumah Sakit tidak diperbolehkan melakukan permintaan penambahan biaya terhadap pasien.

” BPJS sudah jelas mengenai tarif yang sudah disepakati oleh mitra pelaksana yaitu Rumah Sakit, jika tidak sanggup dengan hal itu kami mempersilahkan mundur, jangan memberatkan pasien, Dan kami dengan jelas akan mengevaluasi Rumah Sakit yang terbukti melakukan praktik-praktik diluar kesepakatan yang ada, “terang Oktavianus.

Sementara itu, pihak Rumah Sakit Permata Hati melalui HRD Haspari Permata, Dewi, yang dikonfirmasi wartawan membenarkan tentang adanya tambahan biaya untuk pembiusan (Anestesi), namun pihaknya mengakui telah salah dalam urusan Administrasi.

“Kami mengaku salah dalam hal koordinasi antara perawat dan kasir, sehingga lalai menyampaikan masalah pembayaran didepan kasir sehingga harus menelpon dan mengganggu waktu istirahat pasien, kami akan mengkoreksi dan memperbaiki pelayanan kami, ” ujar Dewi.

Dari peristiwa yang terjadi diatas membuktikan adanya mekanisme kontrol yang lemah dilapangan oleh unit kontrol BPJS yang ada di Rumah Sakit
Sehingga pasien masih harus menambah biaya perawatan yang seharusnya dapat ditagihkan ke pihak BPJS.
(Abd/ Akn).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *