JERITAN RAKYAT JELATA AKIBAT ULAH OKNUM ANGGOTA DEWAN

1Jakarta – BN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bertekad tingkatkan disiplin anggota agar lembaga dewan terjaga kehormatannya. Anggota DPRD diharapkan kompak dan bahu membahu menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat ini. Oleh karenanya, setiap anggota perlu memperhatikan sikap, tingkah laku dan tuturkatanya agar tidak menyakiti rakyat. Demikian dikatakan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi,Lc. MA di Gedung DPRD DKI , Kebon Sirih, Jakarta, Kamis 8 Januari 2015, 8 bulan yang lalu. Abdurrahman Suhaimi menyampaikan harapan agar pimpinan dan anggota DPRD DKI menjadi pelopor penegakan disiplin dan aturan. Sesaat sebelum memulai rapat Badan Kehormatan pada saat itu. Abdurrahman mengungkapkan keyakinannya bahwa DPRD DKI akan mampu menjaga disiplin dan etika anggota dewan.

“Saya melihat semangat (berdisipilin) itu, BK akan membantu anggota untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat,” pungkas Abdurrahman.

Wakil rakyat adalah sebutan untuk para anggota DPR Pusat dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan sering juga disebut dengan anggota dewan. Sungguhpun demikian namun perilaku para anggota dewan tersebut sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka adalah wakil para rakyat. Ada aroma keangkuhan yang tampak jelas dan sering mereka perlihatkan kepada rakyat sendiri, apalagi rakyat jelata.

Tidak sadarkah mereka bahwa tanpa rakyat, tanpa suara rakyat yang memilihnya mereka sesungguhnya bukan siapa-siapa. Tindakan mereka sering semau gue bahkan ada yang berfoya-foya dengan uang rakyat. Pantaskah mereka bersikap sebagai pejabat-pejabat negara? Layakkah mereka disebut sebagai anggota dewan/wakil rakyat?. Mungkin tidak semua anggota dewan demikian, namun rasanya porsi nya masih sangat besar.

Akan tetapi seiring perjalanan waktu, situasi dan kondisi lain halnya dengan apa yang sudah diperlihatkan seorang oknum Anggota DPRD DKI yang berinitial AR. Adapun beberapa hal yang dilakukan AR tersebut dan sangat tidak pantas serta sangat bertolak belakang dengan semangat yang disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI di atas adalah sebagai berikut :

  1. AR menjaminkan sertifikat atas nama orang lain kepada suatu pihak dan dengan seenaknya menggonta-ganti berkas sertifikat tersebut atas nama beberapa orang yang berbeda-beda pula yang dijadikan jaminan untuk melakukan pengikatan / perjanjian demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya kepada suatu pihak, namun pihak tersebut tidak bisa berbuat apa-apa atas sertifikat tersebut. Ini sebagai suatu bentuk sikap dan akal-akalan dari AR sendiri.
  2. AR terlibat dalam hal utang piutang dan tidak konsekuen dalam hal pengembaliannya dan cenderung mengabaikan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri atau dengan karta lain telah(ingkar janji / wanprestasi.
  3. AR ini juga mengambil beberapa dokumen sertifikat dengan tanpa hak dan tanpa izin kepada si penitip sertifikat di suatu kantor notaris dengan inisial BPS yang berada di bilangan Jakarta Barat. Ditengarai ada maksud tertentu dari AR untuk mengambil sertifikat itu sendiri dengan tujuan penggandaan dan atau maksud lain. 5 (lima) berkas sertifikat tersebut diserahkan kembali oleh AR sendiri ke notaris BPS tanggal 12 Januari 2015.
  4. Empat hari setelah itu 5 (lima) berkas sertifikat tersebut diserahkan oleh AR tersebut ke notaris BPS, notaris BPS melakukan pengecheckan keaslian sertifikat ke BPN tertanggal 16 Januari 2015, pukul 16.00 wib. Apakah ini bentuk kekhawatiran dari notaris BPS  yang bersangkutan terhadap si penitip yang berhak? Atau malah bentuk intervensi dari AR kepada notaris BPS tersebut.
  5. Dengan demikian kuat dugaan adanya aroma persekongkolan/ kongkalingkong antara AR ini dengan pihak kantor notaris BPS. Logikanya bagaimana mungkin data-data penting seperti 5 (lima) sertifikat ini bisa keluar dari kantor notaris BPS yang justru seharusnya dapat menjaga kode etik profesi kenotariatan dan ini sudah sangat jelas sebagai bentuk pelanggaran berat dari notaris dimaksud.  Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf a. yaitu : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  6. Selaku anggota dewan tindakan AR tersebut sudah melanggar aturan sebagai yang sudah disampaikan diawal dan tidak mencerminkan prilaku dan sikap anggota dewan/wakil rakyat sebagaimana mestinya. Dari sisi hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tindak AR ini dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata serta Pasal 1243 KUHPerdata tentang Wanprestasi/Ingkar Janji. Disamping dikenakan sanksi perdata juga bisa dikenakan sanksi pidana jika pengambilan sertifikat tanpa hak itu bisa dibuktikan, apalagi kalau AR dan Notaris BPS bersekongkol.

Berawal pada tanggal 30 Desember 2011 terjadi pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan oleh AR yang saat ini tinggal di bilangan Jakarta Barat. Adapun isi dari pernyataan tersebut pada intinya adalah bertanggungjawab atas pelepasan 5 (lima) hak atas tanah bersertifikat sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya kepada Bp. Sofian Tjandra selaku pihak yang membantu AR memberikan pinjaman. Bp. Sofian Tjandra hingga saat ini betul betul merasa dirugikan oleh tindakan AR ini yang juga tinggal di bilangan Jakarta Barat dengan cara jual beli seharga   Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun 5 (lima) sertifikat dimaksud dengan rinciannya sebagai berikut :

  1. Sertifikat Hak Milik 03747/ Kalideres, a/n. Marjuni, luas tanah 55 m² beralamat di Jl. Kp. Rawa Lele RT 04/10 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
  2. Sertifikat Hak Milik 8609/ Kalideres, a/n. Marjuni, luas tanah 361 m² beralamat di Jl. Madrasah RT 006/06 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
  3. Sertifikat Hak Milik 03670/ Kalideres, a/n. Marjuni, luas tanah 157 m² beralamat di Jl. Kp. Rawa Lele RT 05/010 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
  4. Sertifikat Hak Milik 03774/ Kalideres, a/n. Marjuni, luas tanah 581 m² beralamat di Jl. Kp. Rawa Lele RT 04/10 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
  5. Sertifikat Hak Milik 03770/ Kalideres, a/n. Marjuni, luas tanah 1100 m² beralamat di Jl. Kp. Rawa Lele RT 04/10 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;

Kemudian pernyataan tersebut juga berisi tentang pelepasan hak tersebut diberikan jangka waktu selama maksimal 3 (tiga) bulan sejak dari pernyataan itu dibuat dan ditandatangani. Isi dari pernyataan berikutmya adalah jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan semenjak pernyataan ini dibuat dan ditandatangani pelepasan hak tersebut selesai maka hasil dari kontrakan yang terletak di atas tanah tersebut akan sepenuhnya diberikan kepada Bp. Sofian Tjandra. Pada pernyataan lain juga berisikan dalam hal ini sebagai jaminan pertanggungjawaban, bahwa AR ini juga akan memberikan jaminan sertifikat atas nama M. Sukron seluas 4.000 m ² (empat ribu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 03768 kepada ST. Kemudian pada bagian lain dari pernyataan tersebut terkait dengan DP yaitu Pembayaran DP / uang muka sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah ) sudah diterima oleh AR ini dengan baik. Surat pernyataan tersebut selain ditandatangani oleh AR ini sebagai si pembuat pernyataan, dan Bp. Sofiahn Tjandra sebagai yang mengetahui juga ditandatangani oleh satu orang sebagai saksi.

Untuk menindaklanjuti pernyataan di atas, AR juga telah menerima uang dari Bp. Sofian Tjandra sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk dapat melakukan pengambilan 5 (lima ) sertifikat tersebut di atas yang sedang diagunkan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk.) Kantor Cabang Pembantu Kebun Jeruk Intercon. Untuk pelaksanaan jual beli atas ke (5) lima bidang tanah tersebut kepada AR, dan telah berjanji akan melakukannya/melaksanakannya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung dari surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani sendiri

Selanjutnya AR berjanji bahwa apabila pengalihan hak atas tanah belum terlaksana selama 3 (tiga) bulan terhitung dari surat pernyataan yang ditandatanganinya, maka AR berjanji akan memberikan uang penghasilan dari tanah dan bangunan tersebut kepada Bp. Sofian Tjandra yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah belum dapat dilakukan oleh AR kepada Bp. Sofian Tjandra, maka pada tanggal       24 Mei 2012, AR membuat Surat Pernyataan Lanjutan yang menyatakan bahwa : pembayaran uang penghasilan tanah dan bangunan akan dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya dan berlaku mulai bulan Juni 2012 sampai terjadi pengalihan hak kepada Bp. Sofian Tjandra. Namun hingga sampai saat ini janji AR ntuk mengalihkan ke (5) lima bidang tanah tersebut kepada Bp. Sofian Tjandra belum terlaksana maka dengan demikian apa yang telah disepakati oleh AR bersama Bp. Sofian Tjandra, terhitung Juni 2012 s/d Juni 2015, maka AR ini harus menyerahkan uang penghasilan dari tanah dan bangunan tersebut kepada Bp. Sofian Tjandra tiap bulan total Rp. 720.000.000,-

Untuk menghindari kewajiban AR terhadap Bp. Sofian Tjandra akan bertambah terus, maka AR pun telah bersedia untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Perlu disampaikan bahwa pengembalian uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidaklah membatalkan pernyataan atau kewajiban AR kepada Bp. Sofian Tjandra, karena hal itu tidak pernah diperjanjikan dan juga uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dilaksanakan untuk mengambil atau melunasi pinjaman dimana kelima bidang tanah tersebut sebagai jaminannya.

Dalam surat penyataan lanjutan juga ditambahkan point pengalihan hak atas tanah belum terlaksana, maka AR berkewajiban memberikan uang penghasilan dari tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Bp. Sofian Tjandra. Pada bagian lain dalam surat pernyataan lanjutan tersebut juga menyatakan bahwa pembayaran uang penghasilan tanah dan bangunan tersebut akan dibayarkan paling lama setiap tanggal 10 setiap bulannya dan berlaku mulai bulan Juni 2012 sampai terjadi pengalihan hak kepada Bp. Sofian Tjandra dan   berdasarkan hukum yang berlaku serta ditambahkan bahwa apabila tidak dapat menyelesaikan pernyataan ini maka AR bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Pada tanggal 13 Juni 2013 AR mengembalikan DP pembelian sebagaimana yang tercantum dalam pernyataan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Bp. Sofian Tjandra.

Sebagai upaya dalam mengamankan 5 (lima) berkas sertifikat sesuai surat pernyataan serta dengan maksud balik nama atas nama AR, maka pada tanggal 23 Oktober 2013, Ibu Yustina Tjandera,SH. bersama Hutahaean selaku perwakilan dari PT. ILMCI INDONESIA menitipkannya kepada Kantor Notaris BPS yang berkantor di Ruko Pelangi Blok B-9, Taman Palem Lestari, Jl. Kamal Raya Outer ringroad, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, Telp. (021) 55958343, e-mail : bernas@centrin.net id.

Setelah sekian lama berlalu, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekitar jam 10.00 s/d 13.00 wib, Bp. Sofian Tjandra menugaskan beberapa internal ILMCI untuk mengecheck 5 (lima) sertifikat dimaksud ke kantor Notaris BPS yaitu :

  1. Ibu Yustina Tjandera, SH., selaku pihak yang menyerahkan 5 (lima) Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MARJUNI kepada kantor notaris pada tanggal 23 Oktober 2012.
  2. Ibu Rosjana Tjandera, selaku pihak yang menyimpan data/dokumentasi terkait.
  3. Salman, selaku HRD & Legal Division.

Adapun tujuan kedatangan ke kantor notaries BPS sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk mengecheck 5 (lima) berkas Asli SHM atas nama Marjuni yang diserahkan pada tanggal 23 Oktober 2012 sehubungan dengan adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap masalah tanah terkait.

Pegawai kantor notaris yang menerima kami adalah MFD dimana yang bersangkutan adalah pihak penerima berkas tertanggal 23 Oktober 2012. Kami menyampaikan maksud kedatangan kami untuk mengambil kembali 5 (lima ) berkas SHM dimaksud yang pernah diserahkan kepada pihak kantor notaries BPS.

MFD mengeluarkan arsip bukti tanda terima yang telah diserahkan oleh AR dengan penerima berkas atas nama MFD sendiri tertanggal 12 Januari 2015, dan lalu Salman, SH. menanyakan arsip/salinan bukti serah terima tertanggal 23 Oktober 2012, namun MFD tidak bisa memperlihatkan salinan arsip pada saat itu.

  • Atas izin sebelumnya kepada MFD, kami melakukan pendokumentasian / photo via handphone atas bukti serah terima berkas dari AR kepada MFD tertanggal 12 Januari 2015 tersebut.
  • Kami berkesimpulan bahwa pihak AR dengan telah sengaja melakukan suatu pengambilan tanpa hak dan atau berupaya untuk menggunakan dan atau memakai 5 (lima) berkas Asli SHM dimaksud untuk suatu keperluan tertentu dari MFD selaku pegawai kantor notaris tanpa sepengetahuan Notaris B sendiri sebagaimana yang sudah disampaikan dihadapan Ibu Yustina Tjandera, SH. saat menghadap di ruangan lantai 2 kantor notaris tersebut. Entah pura-pura tidak tahu atau dengan alasan lain Notaris BPS tidak tahu kalau AR telah mengambil 5 (lima) sertifikat dimaksud dengan maksud dan tujuan tertentu.

   Terkait dengan hal-hal yang diterangkan di atas tentang kejanggalan-kejanggalan di kantor notaris BPS , kemudian Bp. Sofian Tjandra menginstruksikan kepada Ibu Yustina Tjandera,SH untuk memproses secara hukum dengan memberikan kuasa kepada Pengacara Riston Simarmata,SH. and Partners cq. LBH LP2I TIPIKOR tertanggal 19 Maret 2015. Sesuai dengan Surat Kuasa yang diberika Riston Simarmata Cs. membuat Somasi/Teguran Pertama dengan nomor 01/LP2I-TP/SM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dikirim via TIKI dengan nomor resi 030013966849 tanggal 27 Maret 2015 pukul 18.03 Wib.

Surat Somasi Pertama tidak ditanggapi dengan serius oleh Notaris BPS. Kemudian Riston Simarmata Cs. mengirimkan Somasi/Teguran Kedua (Terakhir) dengan nomor 02/LP2I-TP/SM/IV/2015 tertanggal 20 April 2015 yang dikirim lewat TIKI dengan nomor resi 030014972588 tertanggal 21 April 2015 pukul 17.28 Wib. Surat Somasi Kedua pun sama sekali tidak digubris oleh Notaris BPS. Dan akhirnya pada hari Selasa, 5 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wib Tim LBH LP2I TIPIKOR yang waktu itu diwakili oleh Pak Aries Parulian Simarmata,SH bersama Salman,SH. mendatangi langsung Notaris BPS untuk menanyakan tentang tidak diresponnnya Somasi Pertama dan Somasi Kedua serta memastikan bahwa 5 (lima) Sertifikat yang dipinjam dan atau diambil tanpa hak itu benar-benar asli. Dan setelah ketemu dengan Notaris BPS, notaris BPS menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak tahu dengan masalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Staffnya tersebut, dan dia menyarankan agar melakukan pengecekan ke BPN dengan biaya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Sertifikat.

Beberapa hari kemudian Selasa, 26 Mei 2015 Kantor ILMCI cq. Bp. Sofian Tjandra menugaskan Pak Andri Murti untuk menanyakan ke BPN Jakarta Barat tentang Pengecheckan keaslian 5 (lima) Sertifikat tanah atas nama Marjuni dimaksud. Didapat jawaban dari kantor BPN Jakarta Barat bahwa untuk melakukan pengecheckan keaslian Sertifikat tanah harus dengan pihak dari kepolisian. Kemudian pada Jum’at, 19 Juni 2015 Pak Riston Cs. membuat Surat Somasi yang ditujukan kepada AR dengan nomor 03/LP2I-TP/SM/VI/2015 tertanggal 19 Juni 2015. Surat Somasi inipun tidak mendapat tanggapan dari AR.

Pada Selasa malam, 11 Agustus 2015 Bp. Sofian Tjandra bersama rekan-rekan lainnya seperti Bp. Herman Widodo (Ketua Umum LP2I TIPIKOR) serta beberapa orangnya mendatangi lokasi tanah sebagaimana terkait 5 (lima) sertifikat tersebut. Dan ternyata di lokasi tanah yang dilihat tersebut sudah dikelilingi pagar dan sudah dikavling serta ada beberapa yang sedang dibangun oleh AR dan kelihatannya sudah dijual atau berada dalam penguasaan AR. (Tim Investigasi)

5 tanggapan untuk “JERITAN RAKYAT JELATA AKIBAT ULAH OKNUM ANGGOTA DEWAN

  • 2 Oktober 2015 pada 15:58
    Permalink

    Mohon ditambahkan isi beritanya yaitu :

    1. 3 Surat Undangan yang dikirim masing-masing tanggal 14
    Agustus 2015, 19 Agustus 2015 dan terakhir tanggal 27
    Agustus 2015 dengan agenda pelunasan hutang pribadi
    sebesar Rp 100. Juta dan pembicaraan masalah 5 (lima)
    sertifikat SHM atas nama MARJUNI yang dititip di kantor Notaris
    BS, pun tidak pernah digubris. Hanya pernah telepon mau
    datang, namun tidak pernah sekalipun memperlihatkan batang
    hidungnya di kantor PT. ILMCI INDONESIA sesuai tanggal
    undangan.

    2. Pinjaman bersifat pribadi dari AR kepada DR. Sofian
    Tjandra,Ph.D sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah )
    untuk suatu keperluan yang sudah lewat jatuh tempo
    beberapa waktu pun tidak pernah mau dikonfirmasi.

    Balas
  • 2 Oktober 2015 pada 18:20
    Permalink

    Seharusnya malu dong ama publik, boro2 mikirin n ngurus rakyat, ngurusin dirinya az nggak becuz.. huh !!

    Balas
  • 2 Oktober 2015 pada 21:27
    Permalink

    Tradisi di negeri kita yg trend sekarang adalah “Setiap Penguasa selalu akan berusaha jadi Pengusaha”.
    Intinya adalah target utama oknum yg ingin jadi anggota dewan selalu berusaha cari celah untuk memperkaya diri sendiri walau pun harus bunuh rakyat

    Balas
  • 6 Oktober 2015 pada 01:31
    Permalink

    Bp Sofyan salut juga ya atas kesabarannya, kalo deskripsinya bener seperti itu knp nggak pukul gong aja ke ranah pidana, tuk bang AR pesan gue hanya satu : siapin pengacara !

    Balas
  • 9 Oktober 2015 pada 10:08
    Permalink

    Ar seharusnya malu atas perbuatannnya ..ebagai wakil rakyat bukan memberi contoh yang baik malah memberi contoh dan jadi tontonan Masyarakat …….yang tidak baik apalagi wakil dewan DPR sungguh memalukan ….

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *