PRONA, Ajang Bisnis Yang Cukup Menguntungkan

Rumah Warga yang Kondisi ekonominya mapan, dapatkan prona dengan memberikan sejumlah uang
Rumah Warga yang Kondisi ekonominya mapan, dapatkan prona dengan memberikan sejumlah uang

Cirebon-BN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Ba¬dan Pertanahan Nasional, masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah kini difasilitasi membuat sertifikat tanah melalui program Prona. Program Prona tersebut sedikitnya membuat masyarakat yang kurang mampu dapat bernafas lega karena biaya dalam pelaksanaan Prona ini ditanggung oleh APBN.

Namun dalam prakteknya ternyata banyak sekali ditemukan penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya ingin memperkaya diri sendiri. Prona yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, justru malah dialihkan sasarannya ke warga yang mampu/mapan, bahkan ada yang secara terang-terangan memungut biaya dengan berbagai alasan terhadap sang pemohon, padahal secara jelas di terangkan bahwa biaya program Prona semuanya di tanggung oleh APBN. Pemohon hanya dikenakan biaya Materai dan patok saja.

Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat tepatnya di desa Pagundan kecamatan Lebakwangi, Program Prona dimanfaatkan sebagai ajang bisnis oleh Kepala Desa beserta aparatnya. Berdasarkan informasi yang diterima, di desa Pagundan ini banyak ditemukan Prona yang tidak tepat sasarannya.

Kepala Desa Pagundan
Kepala Desa Pagundan

Dari tiap 100 bidang di masing-masing RT, ternyata yang mendapat fasilitas Prona malah rumah-rumah orang kaya yang secara ekonomi lebih dari mampu untuk membuat sertifikat melalui prosedur yang biasa. Dan ironisnya lagi ketika dikonfirmasi, mereka mengaku telah memberikan sejumlah uang ke perangkat desa agar di ACC serta cepat diproses . Padahal sederet rumah di antara yang dapat PRONA ini adalah rumah yang harusnya menjadi sasaran utama program tersebut.

Usut punya usut ternyata ini di jadikan azas manfaat oleh perangkat desanya, dengan memungut uang kisaran Rp 400.000,- hingga Rp 800.000,- per bidang, dengan alasan untuk biaya proses di BPN dalam pembuatan sertifikat, lalu bayar petugas pengukuran, biaya materai serta “uang lelah” perangkat desanya yang di tugaskan mengurus prona. Hal ini diakui oleh Kepala desanya ketika di temui wartawan di ruang kerjanya.

Terciumnya aroma tak sedap ini di sikapi wartawan dengan mendatangi Kantor BPN Kuningan, Selasa (11/08) untuk mengklarifikasi, namun Pegawai BPN enggan menemui wartawan, Satu orangpun tak ada yang mau menemui, termasuk Kepala Kantor BPN Kuningan yang terkesan menutupi masalah ini. (Rico/Tim Investigasi)

2 tanggapan untuk “PRONA, Ajang Bisnis Yang Cukup Menguntungkan

  • 27 Agustus 2015 pada 13:22
    Permalink

    Aparat desa & Kadesnya gendeng… musnah sdh harapan si miskin.
    BPN ….!! di mana kamu

    Balas
  • 10 September 2015 pada 17:00
    Permalink

    akan kami usut dalam perkaera tersebut

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *