Ingkari MoU, Pemicu Insiden Pengrusakan Bangunan RKB SMPN 3 Ngamprah

Karena merasa dibohongi pihak sekolah, akhirnya muncul penolakan dari warga mengenai rencana pembangunan empat RKB itu

SMP-3-Ngamprah

Bandung-BN, Ratusan warga RW 22, Perum Bukit Permata, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah menagih janji kepada pihak sekolah SMPN 3 Ngamprah terkait perbaikan jalan yang rusak sesuai dengan MoU yang disepakati antara pihak sekolah dengan warga sekitar.

Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pembangunan empat unit ruang kelas baru (RKB) harus tertunda lantaran pihak sekolah belum merealisasikan perbaikan jalan sesuai kesepakatan sebelumnya.

Sekretaris Forum Warga RW 22 Bukit Permata, Nurhakim menyatakan, penolakan untuk tidak membangun RKB yang baru, karena pihak sekolah tidak menepati janji mereka terhadap warga.

”Sejak sekolah ini didirikan, pihak sekolah sudah membuat komitmen dengan warga bahwa akan melakukan perbaikan jalan. Tapi, hingga saat ini belum juga diperbaiki. Kita bukan menolak tanpa alasan tapi ada sebabnya. Sebenarnya ini perbaikan jalan menuju sekolah yang berada di RW 22 juga sepanjang 1 km,” tuturnya.

Seperti diketahui, SMPN 3 Ngamprah dibangun dengan menempati lahan fasilitas umum (fasum) di Perum Bukit Permata. Warga mengijinkannya karena pihak sekolah menyanggupi beberapa tuntutan warga termasuk untuk memperbaiki jalan. Namun ternyata sampai saat ini, pihak sekolah belum merealisasi janjinya terhadap warga setempat.

”Karena merasa dibohongi pihak sekolah, akhirnya muncul penolakan dari warga mengenai rencana pembangunan empat RKB itu,” ungkap Nurhakim.

Tak Mau Disalahkan     

Menanggapi penolakan warga, Kepala SMPN 3 Ngamprah Juhaendi mengaku, sangat menyayangkan penolakan tersebut. Pasalnya, pembangunan ruang kelas baru tersebut menurutnya benar-benar sangat dibutuhkan para siswa di SMPN 3 Ngamprah yang saat ini baru memiliki 6 unit ruang kelas.

”Padahal tujuan pembangunan kelas ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” katanya.

Juhaendi menambahkan, pihak sekolah memang menjanjikan untuk mengusahakan pembangunan jalan utama menuju sekolah yang juga merupakan akses utama warga perumahan tersebut saat dijabat oleh kepala sekolah sebelumnya yang sudah pensiun.

Namun, warga salah paham dengan perjanjian tersebut, karena tidak mungkin sekolah yang memperbaiki jalan. ”Perbaikan jalan sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bukan sekolah,” sesalnya.

Juhaendi mengatakan, meski berstatus sekolah negeri, saat ini sekolah yang dipimpinnya baru memiliki enam ruang kelas, satu ruang kantor, satu ruang guru, perpustakaan, toilet serta tempat parkir sepeda. Padahal, murid di sekolah tersebut berjumlah lebih dari 700 orang.

”Mudah-mudahan masalah ini bisa selesai dan pembangunan ruang kelas bisa berjalan ke depannya,” bebernya.

Keterangan sebelumnya, Juhaendi mengungkapkan, Rabu (12/8) mengakui pihaknya telah melakukan pengukuran ulang lokasi sekolah yang akan dibangun RKB. Setelah diukur ulang, tinggal melakukan proses pembangunan dengan target tiga bulan ke depan bisa rampung.

”Setelah mendapat intruksi dari Disdik, maka pembangunan dilakukan besok (13/8),” ujar Juhaendi di SMPN 3 Ngamprah kemarin.

Sebelum merealisasikan pembangunan RKB, lanjut Juhaendi, pihak sekolah telah meminta persetujuan para orang tua siswa khususnya yang tinggal di RW 22 Desa Cilame. Dari 49 orang tua siswa yang diundang, 37 di antaranya telah menandatangani persetujuan pembangunan 4 RKB di SMPN 3 Ngamprah.

”Sisanya ternyata memang orang tua siswa yang berasal di luar RW 22. Namun, mereka pun setuju dengan pembangunan RKB di sekolah ini,” ucapnya.

Menurut Juhaendi, pembangunan RKB di sekolahnya saat ini sangat mendesak. Pasalnya, jumlah lokal bangunan tidak bisa menampung siswa yang ada. Jumlah siswa mencapai 820 orang, sementara jumlah kelas hanya 6 unit.

Kondisi itu tak hanya mengakibatkan kegiatan belajar mengajar dibagi menjadi 2 sif, tetapi juga membuat sebagian siswa menumpang di SMPN 2 Ngamprah yang lokasinya jauh dari SMPN 3. Selain itu, para guru terpaksa ke luar ruangan lantaran ruangan mereka pun dipakai untuk siswa.

”Kebutuhan RKB untuk sekolah ini sebenarnya sebanyak 11 unit yang telah kami ajukan ke pusat. Namun, hanya diberikan bantuan 4 unit,” paparnya.

Juhendi menambahkan bahwa Lokasi lahan pembangunan RKB pun masih milik sekolah. Dengan demikian, pembangunan RKB tidak mengambil lahan warga ataupun aset desa. Soal penolakan sebagian warga, menurutnya hal itu tidak seharusnya menghambat pembangunan RKB. Soalnya, pihak sekolah telah memenuhi semua kesepakatan yang telah dibuat dengan warga sebelum sekolah itu berdiri. ”MoU yang disepakati antara warga dengan pihak sekolah sebenarnya sudah dilakukan. Terkait perbaikan jalan, itupun memang kami hanya bisa mengusahakan untuk perbaikan jalan. Tapi, Alhamdulilalh melalui dana aspirasi dewan, jalan itu sudah diperbaiki saat ini,” bebernya.

RKB Bermasalah

Berbeda dengan Ipung (48), salah seorang orang tua siswa yang mendukung penuh pembangunan RKB di sekolah anaknya itu. pasalnya, setiap hari anaknya pulang sore lantaran baru masuk pada siang hari setelah sif pertama selesai belajar.

”Sebagai orang tua siswa saya mendukung dibangunnya ruang kelas baru. Tujuannya untuk masyarakat dan anak-anak juga. Saya bingung kalau ada masyarakat yang menolak pembangunannya, lihatnya siswa jangan yang lain,” tegas dia.

Ditempat terpisah, Iing atas nama warga RW 22 menjelaskan bahwa pada prinsipnya tidak menghalangi pembangunan RKB, tapi menolak perluasan pembangunan RKB diatas lahan Fasos/Fasum Bukit permata Cimahi.

“ Silahkan pembangunan RKB bertingkat, seperti sekolah-sekolah lainnya, tapi jangan pernah lagi membangun sekolah dilahan Fasos/Fasum Bukit Permata lainnya karena penyerahannya masih ditolak oleh pemda, dan Fasos/Fasumnya pun ingin dikuasai pemda,” katanya.

Berdirinya gedung SMPN 3 didasari persetujuan warga Bumi Permata yang dituangkan pada akta perjanjian kesepakatan antara Warga, pihak Sekolah dan Kades, yang kewajiban pihak sekolah belum dipenuhi dari tahun 2010 sampai sekarang (2015) dalam bentuk apapun.

Apalagi melihat realisasi pembangunan berdirinya SMPN 3 Ngamprah yang menelan anggaran 1,8 miliyar hanya menghabiskan dana sekitar Rp. 900 juta, itupun tidak bisa menyentuh perjanjian yang disepakati bersama, padahal dulu warga hanya meminta untuk dapat menyisihkan dana sebesar ± Rp. 50 Juta digunakan untuk perbaikan jalan utama.

Lebih lanjut, Ketua RW. 22 Desa Cilame beserta warga, akan membentuk tim kerja dalam menangani masalah SMPN 3 ini secara jelas, Warga beserta ketua RW 22 akan menegosiasikan ke pihak Pemda KBB dan DPRD KBB, jika tidak ada kesepakatan, maka akan mem PTUN-kan masalah berdirinya SMPN 3 ngamprah dilahan Fasos/Fasum selama 22 tahun hingga saat ini belum diserahterimakan ke Pemda.

Yang menjadi pertanyaan Warga RW. 22 adalah, kenapa pihak sekolah/Pemda harus ngotot ingin membangun RKB di lahan fasos baru, padahal Warga, mempunyai Surat kuasa untuk pengelolaan Tanah Fasos/Fasum BPC selama belum diserahterimakan dari PT Abadi Mukti ke Pemda KBB.

Intruksi Disdikpora KBB

Menyikapi konflik pembangunan RKB SMPN 3 Ngamprah, pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat, sempat melakukan konsultasi dengan bagian hukum pemda terkait masalah pembangunan 4 unit ruang kelas baru (RKB) yang mendapat penolakan dari warga RW 22, Perum Bukit Permata, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah.

Penolakan warga terhadap pembangunan RKB, bermula dari pihak sekolah yang tidak menjalankan poin pertama pada MoU yang disepakati antara warga dengan pihak sekolah. Isi dalam MoU poin pertama tersebut, pihak sekolah mengusahakan secara maksimal bersama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan utama Perumahan Bukit Permata.

Kepala Disdikpora KBB, Agustina Piryanti menyatakan, bilamana masyarakat setempat tetap keukeuh menolak perbaikan RKB, selain akan melaporkan kepada bagian hukum untuk mengetahui dari sisi hukum permasalahan ini, pihaknya juga akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan.

”Kalau warga tetap menolak, kita akan lakukan konsultasi terlebih dahulu. Karena bantuan pembangunan kelas tersebut harus dilaksanakan di bulan Agustus 2015 hingga akhir tahun ini. Kalau tidak bisa dilakukan pembangunan, bisa saja bantuan anggarannya dikembalikan ke pusat karena itu bantuan pusat,” ujarnya.

Agustina menambahkan, jika merujuk pada MoU yang dibuat antara pihak sekolah dan warga sangat jelas dikatakan, bahwa isi MoU tersebut menyebutkan kata ’mengusahakan’ yang berarti bukan pihak sekolah yang memperbaiki jalan, melainkan lintas SKPD yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

”Maksud mengusahakan itu mempunyai arti pihak sekolah yang akan meminta bantuan ke SKPD lain. Bukan sekolah yang memperbaiki jalannya, itu isi dari MoU,” paparnya kepada wartawan BN/binpers.com saat ditemui dikantornya belum lama ini.

Menurut Kadisdik, bila melihat kondisi ruang sekolah yang masih kekurangan ditambah jumlah siswa yang sudah banyak mencapai 700 siswa, tentu pembangunan RKB ini sangat diperlukan. Dengan adanya penolakan seperti ini, tentu sangat berdampak juga pada jam belajar siswa.

”Kita berupaya agar jam sekolah itu tidak dua shif pagi dan sore. Kalau ruang kelasnya banyak, tentu jam belajar bisa dilakukan pagi saja,” bebernya.

Saat ini, SMPN 3 Ngamprah baru memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang kantor, 1 ruang guru, perpustakaan, toilet serta tempat parkir sepeda. ”Harapan kita masalah ini bisa selesai. Sehingga ruang kelas bisa memadai. Apalagi, SMPN 3 Ngamprah ini menjadi sekolah yang banyak peminatnya,” bebernya.

Untuk itu, kegiatan pembangunan 4 ruang kelas baru melalui sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dilaksanakan sejak tanggal 13 Agustus 2015, berdasarkan Surat Intruksi yang dikeluarkan Disdikpora untuk segera membangun RKB sehubungan kekurangan sarana ruang kelas yang sudah tak memungkinkan menampung siswa saat belajar.

Tentu saja warga sangat menyayangkan pihak-pihak terkait yang memaksakan kehendak dengan rencana pembangunan RKB SMPN 3 Ngamprah kendatipun konflik lahan dengan warga permasalahannya belum terselesaikan.

Robohkan Bangunan RKB

Pemerintah Daerah KBB nampaknya tidak menghiraukan keberatan warga atas penggunaan lahan fasos/fasum BPC, terbukti dengan keputusan sepihak dengan melakukan kegiatan pembangunan 4 RKB SMPN 3 Ngamprah. Akhirnya warga sendiri memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan RKB tersebut.

Kemarahan warga ini terlihat setelah akses jalan menuju sekolah di pasangi kayu serta bangunan bedeng buat pekerjanya dirusak. Begitupun dengan papan proyek di sekolah dicopot oleh warga. Sejumlah warga terpaksa bertindak dengn maksud untuk menghentikan sementara waktu sebelum permasalahannya terselesaikan.

Memang, tindakan sekelompok warga ini mengundang pro kontra, diantaranya, Chandra (45) salah satu orangtua murid sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan warga atas tindakan anarkis tersebut. Dirinya prihatin terjadinya insiden tersebut lantaran sebagai bentuk tindakan tidak terpuji.

”Ini pembangunan RKB untuk murid juga bukan untuk siapa-siapa. Ini demi kelangsungan proses belajar bagi murid,” katanya.

Ia merasa miris dengan terkatung katungnya pengembangan SMPN 3 Ngamprah hanya karena berbenturan dengan keinginan masyarakat. Pasalnya di tempat lain banyak masyarakat yang sampai harus berdemostrasi menuntut didirikannya sekokah di daerahnya.

”Seharusnya pembangunan sekolah itu didukung oleh semua pihak. Bukan malah ditentang,” sesalnya.

Salah seorang warga Cilame Sachir, 50, juga menyangkan munculnya riak-riak dalam pembangunan ruang kelas baru tersebut. Ia berharap, persoalan ini tidak meluas dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. ”Malu juga saya sebagai warga Cilame melihat pembangunan sekolah yang ditentang oleh warga sekitar. Kalau duduk bersama tentu solusi terbaik bakal ditemukan,” ujarnya.

Jika hal ini terus dibiarkan dan tidak diselesaikan, maka dirinya memperkirakan bantuan yang diberikan oleh pemerintaah pusat itu akan dievaluasi. Pasalnya, setiap pemberian bantuan dari pusat selalu mengalami masalah. ”Nanti dari pemerintah pusat akan berpikir ulang kalau ingin memberikan bantuan kepada Kabupaten Bandung Barat lantaran selalu bermasalah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cilame, Aas Moch. Asor membenarkan terjadinya aksi warga tersebut. Ia meminta warga untuk menahan diri jangan sampai terjadi konflik horizontal antara pihak yang mendukung pengembangan sekolah dengan warga RW 22.

”Sebagai kepala desa, saya harus berdiri di atas dua kepentingan. Dunia pendidikan harus diselamatkan begitupun dengan fasitas umum yang sudah dituntut warga sejak lama harus direalisasikan,” kata Aas.

Kepsek Laporkan Pengrusakan

Dampak insiden tersebut, pihak SMPN 3 Ngamprah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Padalarang. Berdasarkan pantauan wartawan, kondisi saung tempat istirahat para pekerja bangunan di sekolah tersebut dalam kondisi rusak. Bahkan, papan bertuliskan ”Perhatian Dilarang Mendirikan Bangunan di Atas Lahan Milik Warga RW 22” berdiri tegak di tengah lahan yang saat ini akan dibangun 4 ruang kelas baru (RKB).

Ketika tim wartawan meminta keterangan kronologis insiden tersebut, Ketua Pembangunan Sekolah SMPN 3 Ngamprah, Ateng Sulaiman menuturkan, pengrusakan fasilitas di area pembangunan untuk 4 RKB ini terjadi pada Minggu (23/8) sekitar pukul 09.00 WIB ketika para pekerja yang berjumlah 6 orang tengah melakukan proses pembangunan.

”Tiba-tiba sekelompok orang yang mengatasnamakan warga RW 22 melakukan perusakan dan memasang papan bahwa tanah ini milik warga. Ada sekitar 20 hingga 30 orang warga yang datang merusak fasilitas di sini (SMPN 3 Ngamprah),” kata Ateng kepada wartawan ditemui di SMPN 3 Ngamprah kemarin (24/8).

Dikatakan Ateng, sekelompok warga yang datang tersebut langsung dipimpin oleh ketua RW 22. Lantaran para pekerja merasa ketakutan, pembangunanpun untuk sementara dihentikan hingga dua hari ke depan.

”Bagi kami kalau hanya memberikan teguran untuk menghentikan pembangunan tidak menjadi soal. Tapi, kalau sudah ada perusakan, itu beda lagi urusannya,” katanya.

Kepala SMPN 3 Ngamprah Juhaendi menambahkan, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja, pihaknya langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terhitung saat ini Senin (24/8).

”Kita laporkan kepada polisi yang bertujuan untuk meminta perlindungan agar dalam proses pembangunan RKB ini berjalan aman dan kondusif,” ungkapnya.

Proses pembangunan RKB ini, kata dia, sebenarnya sudah dimulai sejak dua pekan lalu dengan melakukan penggalian. Namun, kemudian mendapatkan penolakan dan juga adanya perusakan, maka pembangunan harus dihentikan. ”Sebenarnya kami ini sudah hampir dua minggu molor proses pembangunan RKB ini. Karena kami juga sudah memiliki target kapan dimulai dan kapan selesai. Karena berbagai masalah di lapangan, maka kita juga harus membuat laporan secara tertulis baik kepada kepolisian maupun ke disdik,” bebernya.

Sampai berita ini diturunkan, warga masih bersikeras untuk menagih janji pihak sekolah sesuai MoU yang telah disepakati sebelumnya. Sementara jika tidak terealisasi, warga mengancam akan menggugat Pemda KBB dan pihak Disdikpora ke PTUN. (Jemi)

Satu tanggapan untuk “Ingkari MoU, Pemicu Insiden Pengrusakan Bangunan RKB SMPN 3 Ngamprah

  • 29 September 2015 pada 11:28
    Permalink

    Sesuai pertemuan di kantor desa dengan dinas disdikpora dan ketua dewan Kbb ( Umbara) sert wakilnya ketua banggar, bahwa ketua Dewan berjanji akan merealisasikan perbaikan jalan utama bukit permata rw22, kami warga akan menunggu sampai bulan nopember ini, jika kami warga rw22 yang mempunyai hak pengeloaan fasum/Fasos yg didirikan sekolah smpn 3 ngamprah tidak terjadi/ada dalam anggaran 2016, berarti kami warga permata sudah tidak dapat mengharapkan apa2 dari KBB, jika Bupati KBB ( Abu bakar) red, tahun 2016 Jalan utama permata dan bukit permata harus sudah hitam, ketua Dewan (Umbara) red, Untuk perbaikan jalan utama Permata+bukit permata 2km, harus dianggaran dengan rekomondasi ketua Dewan, Ketua Komisi 3 red, janji-janji tsb hrus dijaga agar kepercayaan masuarakat kepada pemerintah maupun dewan tidak hilang karena janji -janji yang dilontarkan di depan publik,

    Jika janji-janji pimpinan publik dan perwakilan rakyat KBB sudah tidak dapat dipercaya, kami (warga permata dan bukit permata) tidak akan mengharapkan lagi dapat mengurus/dan tidak becus mengurus masalah2nya, kami akan mengajukan pindah pemerintahan ke Cimahi,

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *