BPK Temukan Penyimpangan Perjalanan Dinas DPRD dan 2 SKPD Kab. Oku Timur

skpdSumsel-BN, Ketua DPW LP2I Tipikor Sumatera Selatan Abdul Aziz, ST, sedang mendalami dugaan penyimpangan perjalanan dinas DPRD dan 2 SKPD Kabupaten OKU Timur sepanjang tahun 2013 berdasarkan hasil temuan BPK.

Menurut Aziz dari hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera selatan tersebut diduga Realisasi Perjalanan Dinas pada Dua SKPD Sebesar Rp 294.813.170 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Adapun SKPD yang dimaksud adalah Sekretariat DPRD sebesar Rp 270.286.170 hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Anggota DPRD berupa tiket yang digunakan sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban,tidak ditemukan dalam database pada portal e-audit BPK maskapai Garuda Indonesia sebanyak 35 perjalanan dinas atau sebesar Rp 270.286.170,00, sehingga realisasi tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

Selanjutnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebesar Rp 24.527.000,00, Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah Bapedalda menunjukkan beberapa kelemahan pengendalian. Surat Perjalanan Dinas (SPD) pada halaman lembar kunjungan tidak mencantumkan tanggal keberangkatan dan cap/stempel instansi yang memberangkatkan pada kolom I, tanggal tiba pada kolom II, dan tanggal kembali pada kolom III. Pada kolom IV tidak terdapat tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab atas perjalanan dinas tersebut.

Dari dokumen pertanggungjawaban yang ada, sebanyak 13 dokumen pertanggungjawaban tidak menyertakan bukti perjalanan yang sah seperti tiket pesawat atau kendaraan umum, maupun Daftar Pengeluaran Riil. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran memberikan penggantian biaya transportasi kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas bukan atas dasar biaya riil (at cost) yang dikeluarkan untuk transportasi akan tetapi secara lumpsum.Realisasi belanja perjalanan dinas dengan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan seharusnya tidak dapat dibayarkan adalah sebesar Rp 24.527.0000.

Konfirmasi kepada PPTK yang mengotorisasi pengeluaran tersebut menyatakan bahwa atas biaya transportasi dibayarkan sesuai pagu anggaran yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 akan tetapi PPTK tidak bisa menunjukkan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut.

Selain itu Kelebihan Pembayaran atas Perjalanan Dinas Ganda Anggota DPRD sebesar Rp 56.900.000,00, Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPRD berupa bukti pembayaran, surat tugas dan SPD sebesar Rp189.900.000,00 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas pada tanggal yang sama dengan diadakannya rapat paripurna sebesar Rp 21.000.000,00 dan perjalanan dinas pada tanggal yang sama dengan tujuan yang berbeda sebesar Rp35.900.000.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, padaPasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud Pasal 21.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Permasalahan diatas mengakibatkan Realisasi perjalanan dinas tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp 294.813.170,00 (Rp 270.286.170,00+Rp 24.527.000,00) , Terjadinya indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 56.900.000,00(Rp 21.000.000,00 + Rp35.900.000,00) dari pengeluaran biaya perjalanan dinas DPRD.

Aziz secara kelembagaan mengakui akan menyampaikan laporan dan berkoordinasi secara prosedural kepada jajaran penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai leding sektornya hingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. (mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *