RAT Koperasi Akan Diatur Melalui SOP

RAT KOPERASIKENDAL (BN) – Kegiatan Fokus Diskusi Grup tentang perbedaan draft SOP pelaksanaan RAT, digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kendal, dalam rangka untuk mencari jalan keluar atas permasalahan perbedaan persepsi, yang seringkali terjadi antara pihaknya dengan Dekopinda serta Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI).

Selama ini, penyusunan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi dilakukan tanpa ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Sehingga, pelaksanaannya seringkali menimbulkan perbedaan persepsi antara Dinas Koperasi dan UMKM, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) serta Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI). Untuk mencegah kerancuan dan kesemrawutan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kendal, berencana menyusun SOP tentang penyusunan laporan tahunan RAT pada koperasi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kendal, Sutiyono SSos, dalam kegiatan Fokus Diskusi Grup tentang perbedaan draft SOP pelaksanaan RAT, yang dilakukan di kantor dinas setempat, beberapa waktu lalu.

“Diaturnya RAT koperasi dalam SOP, diharapkan mampu membuat pihaknya dengan Dekopinda dan PKPRI, memiliki pendapat yang sama dalam menentukan keberadaan dan kelayakan sebuah koperasi. Tanpa adanya SOP, seolah-olah membuat koperasi tidak memiliki standar yang jelas,” bebernya.

Selama ini di Kabupaten Kendal, tercatat ada 555 koperasi yang berbadan hukum. Hanya saja, sebanyak 392 yang dinyatakan aktif dan hanya sekitar 200-an saja yang masih melakukan kegiatan RAT.

“Selain itu, dalam menggelar RAT, mereka seringkali tidak mengundang pegawai dari Dinas Koperasi dan UMKM maupun Dekopinda, Dengan adanya SOP, diharapkan koperasi di Kendal dapat lebih maju dan mampu menjadi Soko Guru Perekonomian Bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kendal, Alfebian Yulando ST MA, mengungkapkan, SOP penyusunan laporan tahunan koperasi merupakan hal yang sangat penting. Karena selama ini di dalam penyusunan laporan tahunan dan tata laksana RAT masih belum sama, akibat tidak adanya aturan baku yang mengatur hal ini.

“Ini untuk mengantisipasi agar laporan RAT sebuah koperasi menjadi lebih jelas dan tidak semrawut. Selain itu, untuk mengetahui permasalahan yang ada sejak dini. Untuk itu, kami tengah merencanakan agar ada kegiatan sosialisasi terkai hal ini kepada seluruh koperasi di wilayah Kabupaten Kendal,” ucapnya. (eko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *