RSUD Cicalengka Bungkam Soal Misteri Kematian Wartawan Berita Investigasi Nasional

Suasana saat Jumpa Pers tim wartawan Berita Investigasi Nasional bersama pihak RSUD Cicalengka
Suasana saat Jumpa Pers tim wartawan Berita Investigasi Nasional bersama pihak RSUD Cicalengka

Cicalengka, (BN). Misteri Meninggalnya Adi M. Riyadi (alm) pada hari Jumat Pukul 16.30, Tanggal 10 April 2015 di Ruang UGD RSUD Cicalengka belum terungkap, kendatipun dalam hal ini kami berkali-kali klarifikasi ke pihak rumah sakit apa penyebab kematiannya sesuai hasil pemeriksaan dan rekam medik namun pihak rumah sakit tertutup untuk memberikan keterangan kepada wartawan. (baca:Pasien Meninggal Di RSUD Cicalengka Diduga Kelalaian Tenaga Medis)

Kebungkaman informasi ini tentu saja akan menjadi preseden buruk bagi RSUD Cicalengka sebab ketika itu pasien meninggalnya setelah masuk dalam penanganan rumah sakit tersebut. Untuk itu perlu konfirmasi sehubungan pelayanan standar minimal pelayanan kesehatan sebagaimana Visi, “Terwujudnya Pelayanan Prima RSUD Cicalengka Cicalengka Kabupaten Bandung tahun 2015” serta salah satu Misinya “Meningkatkan Pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan minimal dan Akreditasi tahun 2015”

Berita Investigasi Nasional tidak bermaksud menyudutkan pihak RSUD Cicalengka yang menyebabkan kematian pasien tersebut, tetapi semata-mata media ingin memperoleh keterangan yang jelas atas penyebab kematian Wartawan tersebut, dikarenakan meninggal dengan mendadak. Sebab itulah pihak rumah sakit dimintai keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan medis, namun sangat disesalkan sampai berita ini diturunkan belum diperoleh keterangan yang jelas.

Matinya Orang Karena Kelalaian Pelayanan Medik

Ini dimaksudkan pula untuk mengetahui bagaimana standar profesi medik dan bagaimana tanggungjawab hukum tenaga medik dan rumah sakit terhadap kelalaian yang mengakibatkan matinya orang. Pasalnya dalam metode sebuah tesis penelitian sarjana kedokteran dengan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa:

  1. Standar profesi dokter memiliki 3 macam standar yaitu Standar kompetensi, standar perilaku, standar pelayanan. Standar kompetensi adalah yang biasa disebut sebagai standar profesi. Standar perilaku adalah standar berperilaku diuraikan dalam sumpah dokter, etik kedokteran dan standar perilaku IDI. Standar pelayanan merupakan standar dalam bertindak di suatu sarana kesehatan tertentu, dokter diberi rambu-rambu sebagaimana diatur dalam standar prosedur operasi sarana kesehatan tersebut. Dalam ketiga macam standar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa standar profesi sangat diutamakan dalam profesi kedokteran maupun medis.
  2. Tanggung jawab hukum tenaga medik (dokter) sendiri dalam menjalankan tugas pelayanan medik jika melakukan suatu tindakan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar profesi kedokteran dan memenuhi unsur culpa lata / kelalaian / kurang hati-hati dan tindakan tersebut mengakibatkan akibat yang fatal atau serius maka dokter tersebut dapat dikenai sanksi melanggar Pasal 395 KUHPid yaitu karena kurang hati-hati, atau Pasal 360 yang mengakibatkan orang lain luka berat atau meninggal dunia.

Jadi penerapan standar profesi dokter sangat dominan dalam menentukan apakah seorang dokter itu melakukan malpraktik medik atau tidak. Kelalaian seorang tenaga medik tidak lepas dari tanggung jawab rumah sakit. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit yang di dalamnya sangat bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medik rumah sakit dan sangat mengutamakan keselamatan pasien berdasarkan kode etik.

Benar memang, pelaku utama pelayanan kesehatan di Rumah Sakit meliputi: Pasien, Dokter dan Rumah Sakit secara terbuka mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing di bidang pelayanan kesehatan di Rumah sakit, yaitu ada 3 (tiga) pelaku utama yang berperan, dimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, diantaranya:

Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta para pasien berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi termasuk dapat mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.

Menggugat dan atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mempunyai kewajiban meningkatkan pembangunan dan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal terjangkau, merata dan berkesinambungan oleh karena itu pemerintah melakukan atau melaksanakan kebijakan publik. Misalnya mengeluarkan kebijakan pemerintah tentang desa siaga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaannya.

Hak semua orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal, terjangkau, merata dan berkesinambungan di seluruh wilayah Indonesia. Pelayanan kesehatan masyarakat meliputi upaya-upaya pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), dan pengobatan penyakit (kuratif) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Belenggu Keterbukaan Informasi

Redaksi Berita Investigasi Nasional menyampaikan beberapa hal yang ditujukan kepada Direktur RSUD Cicalengka, melalui surat No. 214/RED/BIN/IV/2015 tanggal 11 April 2015. Untuk klarifikasi Perihal dugaan kelalaian tenaga kesehatan RSUD Cicalengka dalam penanganan pasien bernama Adi M. Riyadi.

Selanjutnya pihak RSUD Cicalengka menanggapi surat Berita Investigasi Nasional melalui Surat No. 003.3/549/RSUDCCLK/IV/2016 perihal Tanggapan Permohonan Audensi/Jumpa Pers yang dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 kemarin.

Atas undangan tersebut, beberapa orang ditugaskan dari unsur pimpinan Berita Investigasi Nasional berangkat dari kantor Redaksi sekitar pukul 13.30 WIB untuk menghadiri agenda acara audensi/Jumpa Pers. tiba di RSUD Cicalengka -/+ pukul 14.00 WIB.

Diskriminasi Bagi Wartawan

Sewaktu TIM sampai di ruang resepsionis kami mengisi buku tamu, tiba-tiba petugas resepsionis meminta kepada untuk menyerahkan ID-Card Pers. Ini tidak lazim dilakukan di instansi manapun, kecuali kartu identitas seperti KTP (kartu tanda Penduduk) atau SIM, adapun ID-Card sebenarnya cukup ditunjukan saja sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketika disitu sempat dipertanyakan ke petugas, “Kenapa menahan ID-Card?” Jawabnya, “ini diperintahkan Bu Hj. Tuti (Direktur RSUD-Red), apakah mereka yang turut menghadiri acara ini, seperti dari anggota kepolisian dan Koramil sama-sama dipinta ID-Card-nya? si petugas menjawab, “ tidak pak”.

Dan yang lebih mengherankan lagi adalah dengan kehadiran aparat kepolisian berikut TNI yang siaga baik didalam maupun diluar ruangan untuk pengamanan seakan-akan acara jumpa pers/audensi tersebut merupakan kegiatan yang mengancam keamanan RSUD.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, Ada apakah sesungguhnya dengan RSUD Cicalengka? Apakah mereka menganggap kehadiran wartawan suatu ancaman bagi mereka?

Dari awal terindikasi ada perlakukan diskriminasi terhadap profesi wartawan, padahal kepentingannya tidak lain dalam hal ini wartawan adalah sebagai sosial kontrol untuk menggali pemberitaan yang objektif dan berimbang.

Dari keterangan pihak rumah sakit pada intinya menandaskan selama melakukan penanganan medik terhadap pasien atas nama tuan A, mengakui sesuai standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kedokteran, hanya saja sangat disesalkan, dari pihak rumah sakit yang dihadirkan pada acara audensi tersebut tidak memberikan kejelasan kepada wartawan terkait persoalan sebagaimana yang disampaikan Redaksi Berita Investigasi Nasional, yaitu hal-hal sebagai berikut:

  1. Diduga memperlakukan diskriminasi kendatipun saat itu kondisi pasien kritis
  2. Terindikasi adanya dugaan kelalaian dalam penanganan dan pelayanan perawatan.
  3. Pasien masuk UGD sekitar pukul 11.30 WIB, dalam kondisi kritis, namun tenaga kesehatan rumah sakit lamban dalam penanganannya dengan alasan saat itu menunggu hasil pemeriksaan diagnosa dan laboratorium. Dari pantauan Berita Investigasi Nasional, ketika itu pasien baru mendapat penanganan tenaga medis sekitar jam 15.30 WIB, karena kondisi kesehatan semakin memburuk, si pasien akhirnya meninggal pukul 16.30 WIB di ruang IGD RSUD Cicalengka.
  4. Kelalaian lainnya sewaktu pasien mendapat perawatan infus dan bantuan O2 (oksigen) di ruang IGD, oksigen untuk membantu pernafasan pasien itu diduga tabung O2 dalam keadaan kosong.
  5. Petugas rumah sakit tidak ada yang bersedia memberikan konfirmasi kepada awak media terkait keterangan hasil pemeriksaan medis, diagnosa, laboratorium maupun penjelasan hasil rekam medik

“Jejak Hitam” RSUD Cicalengka

Berdasarkan hasil pemantauan Media Berita Investigasi Nasional, ternyata masalah tentang buruknya pelayanan RSUD Cicalengka tidak hanya menimpa Adi (alm) saja. Beberapa kasus tercatat pernah mencuat diantaranya masalah yang menimpa Keluarga pasien yang mengeluhkan kekesalannya pada RSUD Cicalengka yang bersikeras menolak “Noneng” warga Desa Babakan Peteuy, Kecamatan Cicalengka pasien yang hendak melahirkan, dengan alasan ruangan penuh. Akibatnya Noneng terabaikan, kejadian tersebut membuat keluarga pasien sempat emosi bahkan sampai turun tangan pengurus daerah setempat, tapi tidak bisa merubah keadaan.

Salah satu Tokoh pemuda yang tidak tega melihat keadaan pasien sempat bernegosiasi dengan petugas medis tersebut tapi tetap tidak berhasil bahkan pihak rumah sakit tersebut menyarankan untuk membawa surat rekomendasi, lucunya setelah kehadiran penjamin Hj. Enok salah satu caleg waktu itu, akhirnya pihak RSUD menerima pasien tersebut.

Pelayanan buruk lainnya pernah dialami pula oleh keluarga besar Ny. Dede Nursita (32), warga Kampung Jambu Leutik RT 2 RW 7, Desa Linggar, Kec. Rancaekek yang tewas diduga akibat lambatnya penanganan pihak RSUD Cicalengka. Keluarga korban mengaku kecewa dan mempertanyakan pelayanan pihak rumah sakit selama Dede dirawat disana. Dede Nursita yang tengah hamil 7 bulan tersebut dinyatakan meninggal oleh tim medis, Sabtu (5/5) dini hari tahun 2012 silam.

Padahal, Dede saat itu tengah ditangani oleh tim medis Unit Gawat Darurat (UGD) setelah mengalami pendarahan yang cukup serius. Kakak Ipar Dede Nursita, Husnul Khotimah mengatakan, Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cicalengka dinilai lalai saat menangani pasien yang dianggap memerlukan penanganan serius.

Pasalnya, penanganan medis tidak sesuai yang diharapkan sehingga mengakibatkan adik iparnya Ny. Dede Nursita (32) meninggal dunia. “Saya menilai penanganan medis pelayanan RSUD Cikopo Cicalengka lalai, dan tidak serius menangani pasien,” kata Husnul Hotimah, di kediamanannya kampung Jambu Leutik RT 2 RW 7 Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek Kab. Bandung.

Kasus lainnya dialami pasien berinisial “Dd” yang berdomisili disamping perumahan devipar sebelah pencucian motor, masuk RSUD Cicalengka beberapa tahun yang lalu, saat itu mengeluhkan atas buruknya pelayanan rumah sakit, karena kondisi kesehatan pasien semakin memburuk Dd akhirnya meninggal di rumah sakit tersebut.

 

 Menutupi Informasi Publik

Undang–Undang No. 40 tahun 1999, tentang Pers, Undang-undang No.28 jo PP No.68 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat., Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan pada perubahan/amandemen UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F dan 28 J bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Atas dasar tersebut, pemerintah dengan persetujuan DPR telah mengundangkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diberlakukan terhitung mulai tanggal 30 April 2010.

Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan hanya informasi publik tertentu/terbatas yang dikecualikan/dirahasiakan yang sifatnya ketat.Itu artinya bahwa informasi publik tersebut menjadi hak setiap warga negara untuk mengetahuinya, kecuali yang harus dirahasiakan. Mengacu kepada UU KIP tersebut, maka sudah seharusnya pelaku utama pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yaitu Pasien (masyarakat, Dokter dan Rumah Sakit secara terbuka mengetahui hak-hak pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi masing-masing dari ketiga pelaku utama di bidang pelayanan kesehatan tersebut.

Kebungkaman petugas kesehatan dan Manajemen RSUD Cicalengka dalam memberikan pelayanan informasi public ini merupakan preseden buruk bagi pelaksanaan UU KIP dan Kemerdekaan pers (TIM WRC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *