Okupasi Atas Tanah Milik Adat Berpotensi Menuai Konflik

Tanah1Bandung (BN). Peristiwa pertanahan yang dialami oleh rakyat  ini tidak lepas dari  catatan sejarah posisi militer dalam sengketa tanah yang terbagi periodisasi peristiwa okupasi tanah dalam 3 masa atau rentang waktu, yakni :  Periode 1950-1958 (atau disebut masa revolusi kemerdekaan hingga perang darurat militer);  Periode 1958-1965 (masa penguasa perang darurat daerah hingga demokrasi terpimpin); dan Periode 1965-1976 (masa awal orde baru atau pembangunanisme).

Konflik tanah warga dan TNI jadi bahaya laten, potret sengketa tanah dan keterlibatan militer, dari 1.753 kasus yang direkam KPA (1970-2001), pihak militer termasuk yang paling sering berhadapan dgn rakyat. Tak kurang 29% kasus telah mengakibatkan rakyat bergulat dengan militer. Analisis terhadap pola konflik agraria menampilkan wajah penaklukan dan penindasan oleh oknum aparat negara terhadap  rakyat.

Tanah-tanah terkait Pendudukan TNI
Dari pantauan di lapangan banyak contoh kasus tanah yang Okupasi militer mengenai tanah yang diduduki dan dikuasai Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanud Huseien Sastranegara (LHS) Bandung, TNI Angkatan Darat Pusdikin Bidang Perbekalan Perang (Pusdikin Bekang) TNI AD dan anggota eks pejuang yang tergabung di LVRI (Lembaga Veteran Republik Indonesia) turut menguasai tanah sebagai berikut:

  1. Sebidang tanah kurang lebih seluas 45.000 m2 Kepemilikan Engoed Redmana bin Mas Hanapi dan Rusman bin Mas Hanapi, peralihan kepemilikan tanah berdasarkan dengan adanya Segel Hibah No. 265 Tjibeureum, tanggal 26 Desember tahun 1933 dari Mas Hanapi dan Nyi Mas Ratnadi (kedua orang tua kandung Engoed Redmana dan Roesmana), selanjutnya ditingkatkan dari Segel tersebut dalam daftar buku “C” desa, terdiri dari beberapa bidang Persil kepemilikan tanah, sebagaimana disebutkan pada SKD (Surat Keterangan Desa) No. 357/33/03/72 tanggal 5 November 1972 dikeluarkan oleh S. Endin Kepala Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung. Sekitar tahun 1972 tanah tersebut diduduki oknum-oknum TNI AU dan kemudian tahun 1975 mulai kegiatan pembangunan untuk Perumahan Perwira TNI Angkatan Udara LHS Bandung, yang saat menjadi “Komplek Perumahan Candrawasih” perumahan umum, Jl. Amir Mahmud Cibereum, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
  2. Kepemilikan sebidang tanah kurang lebih seluas 23.000 m2 yang terletak di Blok Pusdikin dulu dikenal Blok Bewak dan Talang, Desa Cibeureum Kecamatan Cimahi, sekira tahun 1960 an objek tanah dirampas institusi  TNI AD. Asal kepemilikan a.n M. Olan Martapoera seluas 16.350 m2 dan tanah seluas 6.500 m2  atas nama H. Samsudin (alm) sekarang  masih diduduki oleh  TNI AD Pusat Pendidikan Bidang Perbekalan Angkatan Darat (Pusdik Bekang) dan keluarga anggota eks pejuang Kemerdekaan yang tergabung di  LVRI (Lembaga Veteran Republik Indonesia)
  3. Tanah SHM No.2012 Surat Ukur No. 8173/1988 tanggal 29 Agustus 1988 Sertifikat Hak Milik ini tercatat atas nama Rully Martasoedjana, seluas 727 m2, yang merupakan  splitsing sebagian dari sertifikat  Hak Milik No. 1514 atas nama Rusdi Martasoedjana dengan Surat Ukur Nomor 4636 tahun 1986, sedangkan tanah darat seluas 1300 m2 sebagian dari Cohir No.323 P.32, tercatat A.n Martasoedjana bin Martapoera yang terletak di Blok Cidamar, RT.01/RW.01 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.  Objek tanah dikawasan tengah permukiman padat penduduk tersebut ketika masih jamanya Masa Orde Baru, berdiri gedung permanet Mess Tawamil TNI AU-LHS yang sekarang dikenal oleh  warga setempat nama “Mess Rajawali” ini kabarnya dulu tahun 1987 dibangun oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Jasa Marga yang kemudian diserah terimakan kepada pihak TNI-AU Pangkalan Udara Lanud Husein Sastara Negara (LHS) Bandung.

TNI Kembalikan Tanah Peninggalan ARSAWI
Hal yang lain ditemukan sebidang tanah pusaka peninggalan atas nama pemilik ARSAWI, terletak Blok Cibogo Kel. Sukawarna Bandung, tercatat pada Buku Leter C/Kohir Nomor: 920. P. 40 S.II seluas -/+ 7850 m2 dan C.742 seluas -/+ 330 m2. (8180 m2) yang terletak di Blok Cibogo, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung yang sebelumnya di okupasi TNI AU Lanud Huseinsastranegara.

Pada tahun 1993 dinyatakan milik ARSAWI berdasarkan  Laporan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung No. 570/2014/KP/1993 tepatnya tanggal 4 Desember 1993, Perihal Laporan Masalah Tanah Yang dikuasai TNI-ABRI dalam hal ini Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanud Husein Sastranegara (LHS) Bandung yang disampaikan kepada Menteri Negara Pertahanan Nasional Cq.Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah di Jakarta, melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung.

  1. Pengembalian tanah milik adat yang dikembalikan kepada pemegang hak tanah yang sah ini  atas  rujukan instruksi Pangab No. Ins/02VI/1989, tanggal 8 Juni 1989, Tentang Penertiban Tanah/Bangunan Okupasi di Lingkungan ABRI.  Ditujukan Kepala Staf TNI AD, TNI AU, TNI AL, KAPOLRI dan Kasum ABRI/Dandenma Mabes ABRI untuk melakukan Inventarisasi dan penelitian tanah/bangunan yang di-okupasi oleh ABRI dijajaran masing-masing terhadap bukti-bukti  kepemilikan haknya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  Apabila berdasarkan penelitian dapat dibuktikan bahwa hak yang ada atas tanah okupasi adalah Hak Milik Adat, maka dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemegang hak yang sah;Apabila tanah/bangunan okupasi tersebut memenuhi salah satu persyaratan, maka tanah/bangunan tersebut dapat dilimpahkan kepada pemegang hak yang sah, lebih lanjut, mengenai pelaksanaan pengembalian, menyerahkan/mengembalikan hak atas tanah/bangunan okupasi dijajaran angkatan/Polri, harus berdasarkan izin/persetujuan kas angkatan/Kapolri, sedangkan dijajaran Mabes ABRI harus berdasarkan izin/persetujuan Kasum ABRI, yang selanjutnya harus diteliti secara cermat bukti-bukti kepemilikan serta kejelasan terhadap pemegang hak yang sah.
  2. Surat Edaran Komandan Lanud TNI Angkatan Udara Sastranegara No. SE/01/VII/1990 tanggal 31 Agustus 1990  inti surat tersebut perihal instruksi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Markas Besar bahwa Danlanud tidak dibenarkan membagikan/memberikan hak apapun kepada anggotanya atas tanah-tanah yang ada disekitar Pangkalan Udara Huseinsastranegara. Kemudian terhadap surat izin Hak Pakai yang terlanjur diberikan dengan keluarnya Surat Edaran maka dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.
  3. Instruksi Kepala Staf TNI Angkatan Udara Republik Indonesia Markas Besar No. B/469-04/21/14 tanggal 26 Oktober 1992 yang ditujukan kepada Kepala Staf Umum ABRI, Perihal Status tanah yang terletak di Blok Cibogo, Sukawarna dan Babakan Jeruk Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi yang pada pokoknya menginstruksikan  untuk: (1). Peninjauan kembali Peta Tanah TNI-AU Lanud Husein Sastranegara Tahun 1976 dan menetapkan kembali batas-batas tanah TNI AU secara benar; (2). Melepaskan Penguasaan tanah Blok Cibogo/sukawarna dan Babakan Jeruk/Sukamulya kepada masing-masing pemegang hak milik yang sah.
  4. Panglima  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Surat Nomor: B/4095-04/02/71/Slog tanggal 28 November 1992 yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan dan Kemanan Republik Indonesia, Perihal Permohonan penghapusan sebagian tanah TNI-Angkatan Udara Lanud Huseinsastranegara. Dari isi surat tersebut  menginstruksikan agar sebagian tanah TNI-AU Lanud Huseinsastranegara di  Blok Cibogo, Babakan Jeruk, Sukawarna dan Sukamulya dihapuskan dari daftart Inventaris Departemen Pertahanan dan Kemanan (Dephankam)/ABRI c.q TNI Angkatan Udara dan selanjutnya dikembalikan kepada pemilik yang sah dengan berpedoman pada instruksi Pangab No. Ins/02VI/1989, tanggal 8 Juni 1989, Tentang Penertiban Tanah/Bangunan Okupasi di Lingkungan ABRI tersebut diatas.
  5. Surat Persetujuan Menteri Pertahanan dan Kemanan Republik Indonesia (Menhankam RI) Nomor: B/2352/M/X/1993, tanggal 27 Oktober 1993 yang ditujukan Kepada Panglima  Angkatan Berjenjata Republik Indonesia (ABRI)  perihal: Persetujuan pelepasan sebagian tanah TNI Angkatan Udara Lanud Huseinsastranegara yang isi surat tersebut pada pokonya menyetujui usulan pelepasan penguasaan TNI-AU atas tanah yang terletak di Blok Cibogo seluas 57.655 m2 dan Blok Babakan Jeruk seluas 8196 m2 untuk dikembalikan kepada masing-masing pemegang Hak Milik yang sah.
  6. Perlu  dijelaskan pula dalam hal khusus tanah Blok Cibogo, tercatat dalam laporan Kepala Kantor BPN Kota Bandung, adalah merupakan Leter C/Kohir Nomor: 920. P. 40 S.II seluas -/+ 7850 m2 dan C.742 seluas -/+ 330 m2. (8180 m2) adalah sebagian tanah yang dikembalikan TNI-AU seluas 57.655 m2 Tahun 1993, seharusnya dikembalikan kepada akhliwaris ARSAWI sebagi pemegang Hak Milik yang sah. namun dari keterangan yang berhasil dihimpun Berita Investigasi Nasional faktanya hanya sebagian kecil saja yang dikembalikan kepada akhliwaris ARSAWI sementara separohnya lagi hingga sekarang belum ada  kejelasan. (Muh. Jam’u)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

2 Thoughts to “Okupasi Atas Tanah Milik Adat Berpotensi Menuai Konflik”

  1. Rizky

    Ya mohon infokan
    Tentang perihal tanah peta 76 yg di maksud seperti di jln babakan cianjur kelurahan campaka kec andir kota bandung sy sendi telah membeli tanah dan bangunan di daerah situ setelab akad dan pembayaran proses ukur ternyata tanah yg sy beli tidak bisa naik sampai sertifikat hak milik (SHM) tetapi sebelum sh membeli rumah dan tanah itu saya berspekulasi karena banyak yg sudah bersertifikat
    Mohon penjelasanya,
    Klo memang ada peta 76 dan sdah di akui klo itu tnh negara pemerintah ambil tndakan dan langsung aja klo memeng mau di cut and fil jadi kita termasuk sy pribadi tahu dan klo ada pihak2 tertentu yang memanfaatkan ambil tindakan tegas
    Trimakasih

  2. Arvin

    Peta Tanah TNI-AU Lanud Husein Sastranegara tahun 1976 yang
    pengukurannya oleh jawatan topographi Angkatan Darat didasarkan atas
    penunjukan batas oleh TNI-AU secara sepihak, sehingga menimbulkan
    gugatan-gugatan di masyarakat, oleh karena itu , masyrakat menuntut Peninjauan kembali Peta Tanah TNI-AU Lanud Husein Sastranegara
    Tahun 1976 dengan mengadakan inventarisasi dan penetapan kembali batas-batas tanah TNI-AU secara benar dengan melibatkan masyarakat.

Leave a Comment