Keteladanan Antikorupsi Melalui Perubahan System Kelembagaan dan Lingkungan Keluarga

Untitled-1Pemberantasan korupsi saat ini seharusnya menjadi tanggung jawab semua komponen Bangsa Indonesia, yang mesti dilakukan adalah perubahan dua sistem secara terpadu, yakni, system di kelembagaan pemerintah dan perubahan dilingkungan kelauarga sendiri yang dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai kejujuran, keikhlasan dan istiqomah.
Sikap koruptif berawal dari pembiaran, pembenaran dan toleransi berlebihan yang kemudian menjadi system penyimpangan atas dasar ‘tahu sama tahu’ yang pada gilirannya terbentuklah iklim persekongkolan. Korupsi massiv kian hari dirasakan sedemian parah telah menggerogoti laju pertumbuhan negeri ini. Benar, tindakan korupsi diketahui bersama merupakan ancaman amat sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia.

Merujuk pada hasil suatu penelitian dilingkungan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana hasilnya menyimpulkan bahwa korupsi yang masih ada pada bangsa ini ternyata berakar dari kehidupan rumah tangga yang bermasalah.

Dari penelitian tersebut ada substansi yang fenomenal amat sangat mengejut mendengarnya yaitu, tindakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) itu biasanya terjadi pada tradisi pendapatan rumah tangga itu tidak dibangun dari sumber rezeki yang halal.

Ekses dari rumah tangga yang tidak dibangun dengan sistem mencari rezeki yang halal tayyiban dan berkah itu merupakan asal muasal munculnya korupsi, akar korupsi dari kehidupan rumah tangga bermasalah tersebut, konon penuturan ini didapatkan dari hasil kajian dan penelitian terhadap para tersangka korupsi yang ditangani di KPK sendiri.
Memang, bukankah pelaku-pelaku korupsi yang sering kita saksikan mereka orang-orang yang nota bene dari kalangan menegah keatas, sebab pelaku KKN itu, sebagai orang penting yang menduduki suatu jabatan strategis, bahkan, bagi pengendali anggaran atau setidak-tidaknya para koruptor itu rata-rata orang yang berkedudukan jabatan di lembaga pemerintah. Melihat latar belakang keluarga para koruptor itu tidak memiliki nilai-nilai keikhlasan dalam bekerja. Mereka bekerja bukan dilandasi oleh keikhlasan.

Selain system kini semakin ‘binal’ yang terbangun dewasa ini, telah memaksa orang-orang yang didalamnya berlaku ‘tau sama tau’ dan bersekongkol praktik korupsi itu terjadi sisi gelap lainnya adalah bisa saja terjadi Karena dalam kehidupan mereka tidak diajarkan dan ditanamkan nilai untuk bekerja ikhlas dan istiqomah, sedangkan istikomah sendiri dalam arti kata teguh pendirian keberpihakan dalam kebenaran dan tanggtungjawab moralitas sebagai pribadi yang bermasyarakat.

Cobalah sekarang juga, kini bikin pilot projek misalnya di sebuah perkampungan/desa percontohan untuk mengurangi jumlah koruptor, kemudian di lingkungan/desa percontohan itu para keluarganya mulailah diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam bekerja, tujuan mereka bekerja bukan lagi sekadar untuk mendapatkan uang, melainkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan rezeki yang halal, baik, dan berkah bagi kehidupan.

Karena itu, perlu dilakukan pencegahan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan korupsi. Semua pihak harus ikut berkontribusi dalam pencegahan tersebut. Melihat kenyataan seperti itu, kami mulai berpikir untuk melakukan pencegahan jangka panjang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, berilmu, dan beramal.

Penguatan di lingkungan keluarga terutama memulai untuk diri sendiri yang harus menolak keras dalam bentuk apapun korupsi, haramkan praktik korupsi. Komitmen yang terbangun oleh diri sendiri pada gilirannya akan menjadi landasan dan kekuatan kita untuk melakukan misi pemberantasan korupsi secara luas.

Keteladanan makin Langka
Seperti disampaikan Johan Budi beberapa waktu yang lalu, keteladanan dari para pejabat tentang kesederhanaan dan antikorupsi mulai langka di zaman sekarang. ‘’Bangsa Indonesia sekarang ini minim keteladanan. Padahal, keteladanan dari pemimpin dibutuhkan. Para pejabat justru mempertontonkan kemewahan dan foya-foyanya.

Hal itu diungkapkannya seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) KPK dengan tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Katolik Soegijapranata.

Johan mencontohkan ada pejabat yang untuk pesta pernikahan anaknya sampai menghabiskan puluhan miliar rupiah, sedangkan kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. ‘’Ada pejabat yang untuk menikahkan anaknya saja sampai menghabiskan Rp35 miliar.

Apa tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, tetapi ya jangan dipertontonkan kepada masyarakat

Menurut dia, pejabat yang mempertontonkan dan menonjolkan kemewahan justru akan membuat masyarakat bersikap apatis terhadap upaya pemberantasan tindak korupsi yang kian gencar dilakukan. Ia mengingatkan kesederhanaan yang dicontohkan para pendahulu, misalnya Mohammad Hatta semasa menjadi Wakil Presiden RI yang harus menabung hanya untuk membeli sepatu merek Bally yang diidamkannya. Hanya untuk membeli sepatu Bally yang diimpikannya, Bung Hatta pun masih menabung. Bahkan kalau tidak keliru, sepatu yang diidamkannya itu tidak sempat terbeli hingga akhir hayatnya.
Demikian pula dengan keteladanan yang dicontohkan Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso yang selalu menunjukkan kesederhanaan meski sudah menjabat Kepala Kepolisian RI. ‘Bahkan, Jenderal Hoegeng pindah dari rumah dinasnya tidak membawa apa-apa. Barang-barang yang dimilikinya hanya dibungkus kain. Keteladanan seperti inilah yang harus dicontoh. Namun, kata Johan, para pejabat sekarang ini tidak memperlihatkan kesederhanaan sebagaimana dicontohkan para pejabat dulu, tapi justru menonjolkan dan mempertontonkan kemewahan dan foya-foya.

Pemanfaatan perpustakaan
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan pihaknya menggandeng perpustakaan tiga perguruan tinggi di Semarang dalam pemanfaatan publikasi lokal mereka untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selama ini banyak publikasi lokal di perguruan tinggi, seperti skripsi, tesis, disertasi, hasil kajian dan penelitian berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. (Moch. Jam’u)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *