Kepala Dinas Kota Batam Bungkam Terkait Transparansi Tata Kelola Anggaran Pendidikan

nampat batamBatam (BN). Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin tidak menghadiri sidang Gugatan di Komisi Informasi Publik di Gedung Bersama lantai lima tanggal 08 April 2015.

Muslim Bidin seakan-akan bungkam terkait masalah Dana BOS Transparansi Tata Kelola Keuangan Pendidikan Kota Batam atas Gugatan yang di lakukan Pemohon Masyarakat Kota Batam Nampat Silangit dan Termohon Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam terkait yang terjadi di SMPN 27.

Sidang di buka oleh Ketua Majelis Hakim Arifuddin Jalil dan dibantu Anggota Majelis Irwandy dan Ferry Manalu, setelah menunggu 30 menit karena pihak Termohon belum hadir.

Ketua Mejelis Hakim, mempertanyakan maksud dan tujuan Nampat Silangit meminta Salinan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah, dan Salinan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) terkait Dana BOS Pendidikan Tahun 2011, 2012, 2013 dan salinan kwitansi pembelanjaan dan berita acara.

Pemohon Nampat Silangit memperjelas maksud dan tujuannya tersebut adalah berdasarkan penerapan Undang-undang KIP No 14 Tahun 2008, dan menginginkan adanya transparansi pengunaan Anggaran Pendidikan.

“ Atas Dasar Undang-undang inilah saya mengajukan gugatan sengketa Informasi ke KIP dan ingin mengetahui benar atau tidaknya berita acara yang dibuat sekolah,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim kembali mengajukan pertanyaan kepada Pemohon. ” Apakah salinan atau kwitansi atau berita bacara yang di minta saudara Pemohon, ada diatur dalam Undang-undang dan Pasal berapa ?, Apakah salinan bisa di buka untuk publik ?” tanya Ketua Majelis Hakim.

Nampat Silangit mempertegas, bahwa salinan yang di minta adalah berdasarkan Undang-undang KIP No 14 Tahun 2008.

“ Saya sebagai masyarakat yang tinggal di Kota Batam kecamatan Sagulung peduli terhadap dunia Pendidikan yang telah di Anggarkan DAK APBN, maksudnya supaya jelas manfaat dari Anggaran yang dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta tepat sasaran,” Ungkapnya.

Kemudian Nampat Silangit menambahkan bahwa Hal ini menurutnya juga agar adanya perubahan pola fikir Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan yang selama ini menutup-nutupi.

Sekarang telah banyak terjadi pola atau sistim mencari celah untuk mendapatkan uang. Contohnya, pada waktu Penerimaan Siswa Baru ( PSB ), Kepala sekolah tidak langsung melibatkan diri dalam penerimaan kuota siswa, yang dijadikan sebagai mediatornya adalah komite sekolah untuk bertemu Orang Tua Murid dalam melakukan negosiasi, dengan alasan keterbatasan ruang.

Dengan sistem ini jelas menjadi akses monopoli, sehingga hasil kesepakatan Komite dengan para Orang Tua Murid langsung dibuat berita acara ke Dinas Kota Batam.

“Sekarang yang terjadi dalam satu ruangan kelas terdapat kelebihan kapasitas mencapai 40-45 lebih, dan selanjutnya dengan alasan tertentu orang tua murid kemudian harus mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan sekolah dan sebagainya. Sedangkan Pemerintah menegaskan bahwa masuk sekolah Gratis, tanpa ada pungutan,” Tegas Nampat.

Anggaran BOS yang dikeluarkan Negara adalah presentasi dari sekolah, contohnya setiap sekolah mengajukan ke pemerintah tentang jumlah siswa yang diterima waktu PSB , dan dikalikan 1 murid yang mendapatkan anggaran 300 ribu pertriwulan, dana 300 ribu tersebut di pergunakan selama proses belajar siswa tersebut, namun sekarang yang terjadi adalah sekolah menjual buku dan baju serta atribut sekolah.

Masalah ini bukan hanya terjadi di SMPN 27 yang ada di Sagulung, tetapi ada beberapa Sekolah, seperti SMPN 9, SMPN 21, SMPN 27, SMPN 36, dan SMPN 44.

“ Pengunaan Anggaran BOS adalah untuk proses belajar siswa, tetapi yang saya lihat tidak tahu kemana Anggaran itu di pergunakan, dana BOS juga tidak bisa digunakan membayar tenaga Honor maupun membelanjakan untuk pertambahan gedung ataupun renovasi sekolah,” Ucap Nampat.

Mendengar keterangan Nampat, Ketua Majelis Hakim Arifuddin kemudian bertanya, “ setelah anda mendapatkan yang disengketakan, apa yang anda lakukan ?”

Nampat menjawab bahwa yang jelas, apabila terjadi adanya pelanggaran atau penyelewengan tentang Penggunaan Anggaran, dia akan melaporkannya ke penegak hukum. Beberapa kasus sengketa yang saya laporkan yaitu terkait Gula Impor Bea Cukai Batam, Universitas Putra Batam, Dinas Perindustrian, Dinas Perhubungan terkait Pajak, semuanya telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Batam. Pihak kejaksaan merespons terkait pengungkapan data yang dia miliki, dan sekarang Kejaksaan lagi mengusut Tindak Pidana Kasus Lampu Hias Pemko Batam.

Setelah melalui tanya jawab yang cukup alot, akhirnya Sidang ditunda dan di lanjutkan 2 pekan kemudian.

Ketua Majelis Hakim Arifuddin Jalil yang di konfirmasi oleh wartawan media BN/binpers.com terkait kerjasa sama KIP dengan BPK, Arifuddin Jalil menjawab, “Kerjasama kepada BPK RI, sejauh ini kita belum mendapatkan tembusan bahwa KIP melakukan kerjasama dengan BPK RI, tetapi saya tidak tahu kalau KIP Pusat itu ada.

Pertanyaan selanjutnya mengenai berapa banyak Gugatan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Publik, Arifuddin menjawab, selama tahun 2015 dari Januari sampai sekarang sudah ada 10 Gugatan yang telah di putuskan dari 35 kasus.

Namun saat ditanya Apakah Informasi Transparansi Anggaran tidak bisa di publikasikan ke publik ? Arifuddin menjawab: “kita lihat sampai dimana nantinya!” (A.rianto/Rahmat Pane).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *