Kejaksaan & Kepolisian Sulteng Diminta Serius Awasi Tender PJN 2015

ilustrasi
ilustrasi

Palu, (BN).- Pembenahan dan Pelebaran jalan di Sulawesi Tengah hampir setiap tahun mendapat kucuran anggaran baik dri Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah boleh dikatakan jumlah nominalnya sangat fantastic mencapai triliunan rupiah.

Suatu keharusan Pihak Penegak Hukum baik pihak Kejaksaan maupun Kepolisian dituntut serius dan turun tangan lngsng untuk melakukan pengawasan yang lebih intensive dan ketat agar anggaran biaya pembangunan tersebut dapat terserap sesuai peruntukannya terhindar dari peraktek-peraktek penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan Negara.

Contoh kasus, Pengaduan Masyarakat (Dumas) Ke Pihak Penegak Hukum terkait Pekerjaan Jalan di Sulteng tahun 2014 bahwa tahun kemarin sangat bermasalah, menurut salah seorang Praktisi Jasa Kontruksi yang enggan disebut namamya , Penegak Hukum dapat memantau dari awal pengucuran dana hingga berlangsung tender pekerjaan, sebab jika dari awal sudah dibiarkan tentu saja menjadi memberi celah potensi penyimpangan uang Negara tanpa memperhatikan kualitas proyek pekerjaannya.

” Saya berharap agak Penegak Hukum betul-betul dapat mengawasi jalannya proses tender ratusan miliar itu ,dan kami meminta agar Penegakan Hukum mengambil tindakan yang tegas bagi oknum-oknum yang merugikan Negara, dengan begitu dimaksudkan supaya memiliki efek jera bagi para oknum kontraktor yang tak bertanggungjawab itu,” tutur sumber.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Johanis Tanak, SH, M.Hum mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat melakukan Proses Penyelidikan sebab institusi Penegak Hukum dan Kementrian Pekerjaan Umum telah bersepakat tidak melakukan Proses Penyelidikan sebab bisa menghambat proses pekerjaan tersebut.

Adanya Kesepakatan antara Penegak Hukum dan Kementrian PU atas pekerjaan berjalan tdk dpt dilakukan penyelidikan ,hal ini menurut sumber menduga menjadi pintu masuk atau kesempatan pihak rekanan “nakal” beraksi untuk mensiati proses pekerjaan untuk mendapatkan cuma keuntungan besar tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas mutu pekerjaan tersebut.

Sumber juga mengambil contohnya salah satu adanya pihak rekanan memenangkan beberapa paket pekerjaan ditahun 2015 ini ,Padahal faktanya ia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan banyaknya sangsi denda pinalti dan tidak sesuai kontrak pekerjaan tentu ini menjadi potensi kerugian uang Negara sangat besar, sebab pihak rekanan tidak bekerja lagi.

Kepala Balai Wilayah 6 Makassar Depet juga membawahi Pelaksanan proyek rehabilitasi Jalan Nasional ( PJN ) di Sulteng sangat mengapresiasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan fungsi Control Saya sudah menerima seluruh laporan masyakat dan temuan tersebut.

” Saya akan teruskan keseluruh kepihak Kepala Satuan Kerja (Kasatker ) agar sngt betul-betul ditindak lanjuti,” katanya. (ags)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *