Bupati Respon Positif Pemekaran KBT KIP4KBT Inisiasi Pembentukan Bandung Timur “Bergemma”

KBTBandung, (BN). Wilayah timur Kabupaten Bandung sebagaimana kita ketahui adalah merupakan wilayah atau daerah yang memiliki Potensi yang cukup baik guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan disegala sektor, terutama di sektor Industri dan sektor pertanian. Dua sektor tersebut secara fakta dapat memberikan sumbangsih terhadap kehidupan masyarakat yang berada di wilayah timur Kabupaten Bandung, paska adanya pemekaran dengan Kabupaten Bandung Barat.

Kondisi sekarang ini dipandang belum dapat memanfaatkan secara optimal terhadap potensi daerah sebagaimana tersebut di atas hal ini terbukti bahwa pembangunan di wilayah timur Kabupaten Bandung khususnya, sampai sekarang ini belum menampakan hasil yang maksimal, dimana kondisi Infrastruktur masih banyak yang belum maksimal untuk ditangani sehingga tidak sedikit kondisi akses jalan banyak yang masih rusak, dan seakan-akan sulit untuk bisa memperbaikinya, kemudian indek pembangunan manusia sampai sekarang ini belum juga nampak ada peningkatan sehingga jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan belum terjadi perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan.

Atas dasar kondisi seperti itulah, beberapa unsur masyarakat yang tergabung di Komite Independen Pengawasan Pembangunan Dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4KBT), punya pemikiran bahwa sebagai upaya mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terciptanya infrastruktur yang baik, sebagai penunjang utama kepentingan masyarakat maka di pandang perlu dan dipandang sangat layak apabila wilayah Kabupaten Bandung dimekarkan menjadi dua Kabupaten yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Timur.

Hal ini kami yakini bahwa pemekaran Kabupaten Bandung Timur tersebut dapat dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 yang mengatur tata cara pembentukan penghapusan dan penggabungan Daerah.
Keinginan dari KIP4KBT ini adalah merupakan kepedulian yang tinggi untuk mendorong para pihak pendahulu yang telah merencanakan bahkan telah melakukan kajian-kajian terhadap prasyarat yang ditentukan pada ketentuan-ketentuan yang di atur pada PP 78 tahun 2007 Hal tersebutlah yang menjadikan latar belakang kami untuk melangkah proaktif agar semua pihak dapat memahami atas langkah-langkah yang kami lakukan dan kami menghimbau kepada para pihak pendahulu yang telah mendeklarasikan pemekaran Kabupaten Bandung Timur. Untuk pemekaran Kabupaten Bandung Timur untuk dapat bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat dan komponen lainnya sehingga pemekaran Kabupaten Bandung Timur segera terwujud.

Respon Positif
Desakan spirasi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)­, OKP, ORMAS dan komponen tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat pada umumnya sehubungan Pembentukan Kabupaten Bandung Timur disampaikan melalui Komite Independen Pengawasan Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur ( KIP4KBT ) dalam pembahasan tanggal 30 Maret 2015, dihadiri Bupati Bandung Dadang M. Naser, SH, M.Ip, ketika itu didampingi pula Asisten Pemerintahan H. Yudhi Haryanto, SH.S.Ip, Kasatpol PP Usman Sayogi, M.Si, Kepala Kantor Kesbangpol Iman Irianto, S.Sos dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Asep Kusumah, S.Sos, M.Si.
Sedangkan dari KIP4KBT diwakili oleh Ketua Harian KIP4KBT Asep Juharsa, Sekjen KIP4KBT Atep Somantri beserta jajarannya yaitu Arie Chandra, SH., Wawan H, Apriansyah, Totoh M. Miftah, Ade Jaja, Ustd. Amin Nurdin, Yanuar Efendi dan Wawan H. Berry.

Perisipnya hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

  1. Menerima Aspirasi Pembentukan KBT sepanjang ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Memperhatikan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung, Nomor 12 tahun 2009, Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Penyusunan Kajian Pemekaran KBT yang akan dikonsultasikan lebih lanjut ke pihak DPRD untuk dapat dilakukan pembahasan bersama pada bulan April 2015; dan
  3. Disyaratkan seluruh proses dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-uandangan yang berlaku agar tidak prematur atau cacat hukum. Dalam artian bahwa, aspirasi pembentukan KBT harus dilakukan kajian mendalam.

Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan maksud tersebut pemekaran daerah dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan seperti halnya dengan pemekaran Kabupaten Bandung Timur bertujuan untuk dapat terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, gemilang, maju dan mandiri.

Sebelumnya Anggota DPRD Kab. Bandung mendorong aspirasi pemekaran KBT ini karena telah lama menjadi aspirasi masyarakat. Dari hasil kajian akan diketahui apakah dipandang perlu atau tidaknya pemekaran, selama ini memang banyak warga yang mengeluh kalau mau ngurus administrasi, mereka harus pergi ke Soreang. Jadi ini yang harus diperhatikan pemerintah dan untuk itu diharapkan semua pihak terkait bisa lebih bersabar menghadapi masalah pemekaran.

Namun pembangunan infrastruktur di wilayah Bandung Timur juga harus menjadi perhatian sebagaimana di amanatkan pada peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2007, tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, bahwa pemekaran Daerah sesuai syarat-syarat yang ditentukan dimaksudkan bahwa pemekaran daerah yang baru diharapkan dapat tumbuh berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Humas KIP4KBT Arie Chandra, SH. yang didampingi pengurus harian lainnya Asep Juarsa menjelaskan, semangat pemekaran KBT sudah ada penelitian terkait kelayakan untuk pembentukan wilayah Bandung Timur menjadi Kabupaten. Bahkan menurut sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat di Bandung Timur bahwa kawasan tersebut sudah layak dijadikan Kabupaten. Oleh karena itu rencana pemekaran KBT ini mendapat dukungan dari berbagai elemen tokoh Nahdiyin, alim ulama, Parpol, Ormas, LSM, organisasi kepemudaan serta dukungan masyarakat pada umumnya yang tergabung dalam Forum tersebut.

“Wacana kebutuhan pemekaran Kabupaten Bandung Timur ini sudah layak dijadikan Kabupaten. Namun, kami tidak tahu perkembangan selanjutnya, terkait hal ini perlu ada kecermatan secara komperhensif dan pertimbangan dari pemangku kebijakan serta mengutamakan aspirasi dari masyarakat,” ungkap Arie.

Ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan. Yang utama adalah pemekaran ini menjadi ajang untuk mendekatkan diri dengan keperluan pelayanan masyarakat. Kalau selama ini dirasakan berat dari Majalaya atau Nagreg untuk mengurus KTP, dan SIM ke Soreang tentu maksud pemekaran ini cukup baik untuk warga, pertimbangan selanjutnya adalah tidak mengakomodasi kepentingan para elite. hal ini tidak akan membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Menurut para tokoh elit politik dan berdasarkan aturan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2007 tentang panduan pemekaran daerah, kajian pemekaran bisa dilakukan jika telah mendapat dukungan dari 2/3 BPD dari wilayah yang akan dimekarkan. Seharusnya kajian itu bisa segera dilakukan.

Bupati juga jangan alergi saat mendengar soal KBT. Selama ini Bupati seperti alergi kalau dengar itu. Tuntutan pemekaran kan wajar. Berarti masyarakat kurang puas dengan pembangunan yang dilakukan, Contoh ketidakpuasan masyarakat, seperti sulitnya warga Bandung Timur mengurus pembayaran PBB beberapa waktu lalu. Padahal mereka telah sadar untuk membayarkan kewajibannya.

Ditambahkan pula Pengurus Harian KIP4-KBT lainnya disebutkan, bahwa tahun lalu kajian partisipatif telah dilakukan tim KIP4 KBT. Pihaknya memang tidak memunculkan hasilnya. Namun dari kajian itu Asep berharap ada pembangunan yang nyata oleh Pemkab Bandung. Sedangkan untuk kajian yang pernah dianggarkan dewan tahun 2010-2011 belum dilaksanakan.

“Kami juga ingin saat dimekarkan KBT sudah siap mandiri. Kalau kemarin menggebu-gebu ingin pemekaran sekarang kami harus ada kehati-hatian. Maksudnya hati-hati untuk menjadi wilayah baru dari segi pembangunan,” katanya.

Diharapkan Pemkab Bandung dan dewan sekarang lebih aspiratif. Masalah tersebut bukan hanya sekedar tuntutan tapi menjadi kewajiban DPRD yang harus diakomodir, Malah sekarang opsinya ada empat sampai lima kecamatan yang akan membentuk kota administratif. Jadi pergerakan untuk pemekaran masih terus dilakukan.

Motif Pemekaran KBT
Sebagaimana di amanatkan pada peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2007, disebutkan bahwa pemekaran Daerah sesuai syarat-syarat bahwa pemekaran daerah yang baru diharapkan dapat tumbuh berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Sebagaimana yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan maksud tersebut pemekaran daerah dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan seperti halnya dengan pemekaran Kabupaten Bandung Timur bertujuan untuk dapat terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, gemilang, maju dan mandiri.

Untuk itu, berbagai komponen Masyarakat dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) yang tergabung di Komite Independen Pengawasan Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur ( KIP4KBT ), berkali-kali mengadakan audensi di DPRD Kab. Bandung ketika itu sesuai dengan Undangan dari KETUA DPRD Kabupaten Bandung waktu itu.

Sesuai rujukan PP No 78 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan daerah. sekilas sistematika persyaratan-persyaratan baik administrasi teknis dan fisik tersebut, yang diperlukan tersebut dikemukakan sebagai berikut :

  1. Adanya aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk desa atau forum Komunikasi Kelurahan untuk Kelurahan, dimana aspirasi yang dituangkan dalam keputusan ini paling sedikit 2/3 dari jumlah desa dan kelurahan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah yang akan di bentuk.
  2. Aspirasi masyarakat ini disampaikan kepada DPRD Kabupaten / kota, DPRD kab/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk keputusan, dan apabila menyetujui untuk pembetukan daerah otonom baru maka harus dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten/ kota.
  3. Apabila DPRD telah mengeluarkan keputusan tentang persetujuan utuk pembentukan daerah otonom baru yang ditujukan kepada bupati / walikota, dalam hal ini bupati / walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk keputusan berdasarkan hasil kajian daerah;
  4. Bupati / walikota menyampaikan usulan pembentukan Kabupaten /kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tatacara pemekaran wilayah yang diatur dalan peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tersebut cukuplah sesuai untuk pemekaran wilayah Kabupaten Bandung menjadi 2 Kabupaten yaitu menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung timur.

Wilayah KBT sebagaimana diserukan sejumlah elemen masyarakat diwilayah timur meliputi 15 kecamatan, yakni: Kecamatan Ibun, Paseh, Pacet, Kertasari, Ciparay, Majalaya, Solokan Jeruk, Rancaekek, Cicalengka, Cikancung, Nagreg, Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, dan Kecamatan Bojongsoang.

Dengan dorongan aspirasi tersebut dari masyarakat wilayah timur, melalui tanggapan dari DPRD Kabupaten Bandung pada tahun 2009 dan sekaligus di bentuk pansus untuk melakukan kajian administrasi awal yang memacu pada peraturan pemekaran no 78 tahun 2007 dan tahapan-tahapan administrasi tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal 24 agustus 2009, yang menghasilkan keputusan, antara lain:

DPRD Kab. Bandung periode 2009-2014 meneruskan kerja pansus II DPRD Kab. Bandung periode 2004-2009, dengan menganggarkan kegiatan kajian kelayakan Pemekaran Kab. Bandung Timur di APBD 2010-2011.
Bupati Bandung melakukan tindak lanjut kajian kelayakan pembentukan Kab. Bandung Timur, yang dimulai pada kegiatan tahun Anggaran 2010-2011.

Merujuk hasil keputusan rapat paripurna pansus II DPRD Kab. Bandung, mengenai kegiatan kajian kelayakan pemekaran Kabupaten Bandung timur, yang selama ini dirasakan belum adanya tindaklanjut dari keputusan hasil rapat paripurna tersebut yang mana seharusnya dilaksanakan pada tahun 2011 namun hingga saat ini belum juga terealisasi kendatipun proses pembentukan KBT ini sangatlah dinantikan oleh masyarakat. (Muhamad Jam’u)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *