Beri Gelar Adat, Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ) Dikecam Berbagai Pihak

IMG_0094Jambi (BN). Dipandang perlu sebuah Lembaga sosial Kemasyarakatan seperti halnya Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ) didirikan, melihat banyaknya Komunitas dari berbagai puak dari Sumatra Utara ini di provinsi Jambi, ada batak Toba, Karo, simalungun, Pakpak, Dairi, Angkola yang dimanifestasikan dengan berbagai macam marga-marga.

Tentu untuk menjalin erat tali persudaraan, atau mempromosikan Budaya-Budaya Batak dari berbagai puak Sumatera Utara di perantauan atau kegiatan sosial kemasyarakatan, serta menjadi kontribusi untuk masyarakat itu sendiri. Jika tidak, atau hanya memiliki motivasi tertentu di saat-saat menjelang pesta Demokrasi, jelas ini preseden yang tidak baik, sebab telah mengatasnamakan Batak keseluruhan.

Tidak asing lagi bagi masyarakat dinegeri ini menyaksikan acara-acara seperti ini dilakukan para oknum tokoh yang bermain politik maupun para oknum birokrat yang secara diam-diam maupun terang-terangan mendukung para calon Kepala Daerah yang akan bertarung baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota dengan berbagai macam lembaga yang sudah lama berkiprah maupun didirikan beberapa saat jelang Pilkada, sudah pasti para pelaku ini telah menghitung ongkos untung dan rugi untuk mendukung calonnya. Jika menang calon yang didukung sudah pasti akan mendapat balas jasa.

Salah satu contohnya adalah pemberian gelar “Radja Pangihutan Na Marsahala” oleh Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ) terhadap Hasan Basri Agus (HBA), Gubernur Provinsi Jambi yang diberikan pada Jumat, 10 April 2015 lalu di GOR Kota Baru sehingga menuai kecaman dari berbagai pihak.

Boy Nababan SE, Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki) Mengecam LBBJ memberikan Gelar Adat Batak terhadap HBA. Menurutnya masih banyak persoalan sosial di masyarakat, seperti persoalan lahan gereja yang belum kunjung selesai hingga kini.

Selain GAMKI, Kecaman serupa juga dilontarkan oleh Tokoh muda Batak yang juga Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rosida Pane SH. kepada Ketua umum LBBJ yang juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Drs.H.Rahmad Derita Harahap, M.Pdi, dan Sekjen LBB sekaligus pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi JIr.P.Benhard Panjaitan, MM.

”Mengatasnamakan masyarakat Batak hanya untuk kepentingan mereka berdua,” ujar Rosida.

berdasarkan hasil pantauan media BN beberapa hari sebelum perhelatan ini dilaksanakan, banyak rumor yang beredar dimasyarakat Batak, bahwa motivasi peberian gelar ini bertujuan hanya untuk meraup suara di Pilkada yang akan datang dari Komunitas Batak yang ada di Provinsi Jambi.

Yang menjadi pertanyaan kepada Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ) terhadap pemberian Gelar Adat kepada HBA, apakah hal ini sudah direfresentasikan keseluruh marga-marga Batak yang ada di Provinsi Jambi? sebab dari satu puak saja terdiri puluhan bahkan ratusan marga-marga, selanjutnya seberapa urgennya gelar adat ini harus diberikan beberapa saat menjelang Pilkada.

Jika memang benar pemberian Gelar Adat ini telah disetujui oleh keseluruhan masyarakat Batak yang ada di Provinsi Jambi, tentu tidak akan terjadi pro dan kontra bahkan kecaman dari Tokoh-tokoh Batak. Jika iya, begitu mudahnya mendapatkan Gelar Adat Batak tersebut dari tokoh-tokoh Batak yang ada di Provinsi.

Jika tidak, atau ada intrik lain dibalik pemberian Gelar ini, jelas merupakan penghinaan serta akal-akalan para tokoh LBBJ terhadap HBA yang mungkin telah percaya bahwasanya acara oleh LBBJ ini telah merefresentasikan keseluruhan marga-marga Batak di Provinsi Jambi.

Acara penobatan Gelar tersebut terlihat meriah, diperkirakan seribuan penonton memadati GOR Kota Baru, sebab Panitia menghadirkan artis Batak, Judika Sihotang malam itu.

Sebelumnya Mei 2008 silam, LBBJ juga telah memberikan Gelar ”Djautan Mangaradja” kepada mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, dan menurut informasi yang didapat, LBBJ akan selalu memberikan Gelar Adat kepada Kepala-Kepala Daerah yang berhasil memimpin Jambi.

Keputusan LBBJ memberikan Gelar adat kepada seseorang dinilai berbagai Tokoh masyarakat Batak terlalu mudah dan tidak tepat.

Mangatas Pasaribu, seorang Budayawan Batak mengatakan bahwa didalam Adat Batak tidak mudah untuk memberikan seseorang sebuah Gelar, sebelum mendapat gelar, orang tersebut harus mendapat marga terlebih dahulu, setelah mendapat marga orang tersebut baru bisa mendapat gelar atau penghargaan, namun harus diperhitungkan, sejauh mana sumbangsih orang tersebut terhadap marga atau Budaya Batak.

Melihat Pro dan Kontra, serta kecaman berbagai pihak terkait pemberian Gelar terhadap seseorang seperti yang dikatakan Budayawan Batak, Mangatas Pasaribu, Apakah LBBJ telah pertimbangkan sebelum memberikan Gelar Adat tersebut kepada HBA? atau memang pengurus LBBJ tidak memahami syarat-syarat pemberian Gelar Adat Batak kepada seseorang, atau memang ada motivasi lain dibalik pemberian Gelar tersebut.(Ranto Siburian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *