Almuhdy : KPK Segera Tangkap Gubernur Sumsel Alex Noerdin

LSM COMANDO
Ketua LSM Comando Masyarakat Gugat Korupsi Sumatera Selatan, Almuhdy HDR berjabat tangan dengan Ketua LP2I Tipikor Sumsel, Abdul Aziz. ST

Sumsel (BN). Ketua LSM Comando Masyarakat Gugat Korupsi Sumatera Selatan, Almuhdy HDR, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam berbagai kasus ketika menjabat mulai dari Bupati MUBA hingga menjabat sebagai Gubernur.

Almuhdy sangat menyesalkan kasus Wisma Altet yang tak kunjung selesai. KPK belum dapat menetapkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, sebagai tersangka dalam kasus Wisma Atlet.

Menurut Almuhdy, KPK sebagai lembaga yang menindak para pelaku korupsi telah dapat memperlihatkan kinerja yang cukup baik  dalam menangkap para koruptor, “ Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu membuktikan independensinya dalam mengungkap kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet Sea Games dengan tersangka Rizal Abdullah. Dengan kata lain, KPK harus menjerat siapapun yang diduga terlibat dalam kasus-kasus yang diduga melibatkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Komisi Pemberantasan Korupsi memangil Gubernur Sumsel Alex Noerdin sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan wisma atlet Southeast Asian (SEA) Games dan gedung serbaguna Sumsel 2010-2011.

“Alex Noerdin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RA (Rizal Abdullah),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa.

Peranan Alex Noerdin dalam kasus tersebut masih didalami KPK. Namun dari sejumlah fakta persidangan para terpidana berkaitan kasus Wisma Atlet, Alex selaku gubernur pernah mengubah desain Wisma Atlet.

Perubahan desain tersebut diduga membawa perubahan nilai anggaran pembangunan proyek. Kasus itu terakhir menjerat Rizal Abdullah sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Rizal Abdullah disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ( mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *