BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

47 Kapal Milik Perusahaan Asing Di Timika Tunggu Proses Verifikasi Dari KKP

Letkol Laut (P) Mulyadi Danlanal Timika (gbr kiri)Kapal – kapal yang di tahan oleh Tim KKP Di Pelabuhan Pomako (gbr kanan)
Letkol Laut (P) Mulyadi Danlanal Timika (gbr kiri)Kapal – kapal yang di tahan oleh Tim KKP Di Pelabuhan Pomako (gbr kanan)

Timika (BN). Sebanyak 47 armada kapal ikan milik perusahaan perikanan yang juga berkantor di Timika, selama beberapa bulan terakhir berhenti beroperasi lantaran adanya moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang mewajibkan seluruh kapal ikan di lakukan verifikasi.

Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Timika Letkol laut (P) Musyadi,SE mengatakan puluhan kapal tersebut mulai berhenti beroperasi sejak Desember 2014 lalu.

“ Sampai saat ini belum ada keputusan dari KKP sehingga kapal – kapal tersebut belum bisa beroperasi, mereka menunggu setelah menyerahkan data–data untuk di laksanakan verifikasi apakah di temukan pelanggaran sehingga akan ditindak lanjuti oleh tim dari KKP,’’kata Mulyadi kepada sejumlah wartawan di Rimba Papua Hotel, Sabtu (21/3).

Masih menurut Danlanal, jajaran Lanal Timika tentu juga ikut terlibat dalam mengawasi aktivitas kapal – kapal tersebut sesuai fungsi tugas TNI AL di bidang keamanan laut, sedangkan menyangkut administrasi pelayaran kapal – kapal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan jajaran KKP perwakilan Timika.

‘’Tim dari KKP yang lebih mengetahui sejauh mana proses verifikasi terhadap kapal – kapal tersebut, sebagai tindak lanjut dari kebijakan moratorium ini,” jelasnya.

Danlanal mengatakan dengan tegas bahwa kebijakan moratorium atau pemberhentian operasi kapal – kapal besi dengan bobot tonase besar itu tentu harus di dukung oleh semua pihak.

“Tugas kita mendukung kebijakan pemerintah kebijakan moratorium ini tentu didasari dengan payung hukum baik dalam UU maupun peraturan pemerintah tentang perikanan dalam rangka melindungi potensi perikanan di negara kita,” ujarnya.

Kebijakan moratorium tersebut akan berlangsung selama empat bulan hingga april 2015, sebelum terbitnya keputusan dari KKP kapal – kapal tersebut sama sekali tidak bisa beroperasi menangkap ikan.

Mulyadi menambahkan, kapal – kapal ikan yang juga dilarang beroperasi bukan hanya pada kapal – kapal ikan dengan bobot tonase yang besar tetapi juga berukuran kecil yang metode penangkapannya menggunakan pukat hela atau pukat harimau. Pukat hela merupakan alat tangkap ikan yang menggunakan jaring tetapi ditarik oleh kapal dan menyapu bersih ikan-ikan berbagai ukuran serta merusak biota laut lainnya.

“ Selain itu dalam peraturan Kementerian Hutan dan Perikanan yang terbaru juga di lakukan pelarangan terhadap kapal – kapal yang menangkap udang dengan menggunakan pukat hela, meskipun kapal – kapal tersebut tidak masuk dalam verifikasi moratorium tetapi kalau mengunakan alat penangkapan yang tidak sesuai dengan izin mereka tidak boleh beroperasi, kapal ikan yang di perbolehkan beroperasi kalau mereka mengunakan alat tangkap pancing ‘’ terangnya.

Dampak dari tidak beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan tersebut, di Timika pasokan ikan segar ke daerah itu akhir–akhir ini menurun drastis.

Warga kota Timika kini hanya mengandalkan ikan dari hasil tangkapan nelayan – nelayan tradisional yang bermukim di sepanjang pantai Kab.Mimika.(Sml/ Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *