Pangdam VII Wirabuana – Gubernur, Teken Fakta Integritas

“ Perkuat program Swasembada Pangan 2017 Di Sulbar ” 

H.Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulbar
H.Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulbar

Mamuju, Sulbar (BN)-  Untuk memperkuat komitmen pencapaian target sewasembada pangan nasional tahun 2017 sebagai tindaklanjut komitmen kebijakan Presiden Joko Widodo bahwa tiga tahun kedepan (2017) Indonesia harus bisa berdaulat pangan dan tidak lagi terlalu tergantung pada impor beras dari Negara-negara lain, Kodam VII Wirabuana dengan pemerintah provinsi Sulbar maupun pemerintah Kabupaten se Sulbar sepakat melakukan ikrar menandatangani Fakta Integritas di kantor Gubernur Sulbar, Selasa tanggal 24 Februari 2015 lalu, yang dihadiri Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto, Danrem 142/Tatag Parepare dan Bupati dan Wakil Bupati, Dandim serta Kadis Pertanian se- Sulbar maupun pejabat teras lainnya.

Gubernur Sulbar, H.Anwar Adnan Saleh kepada BINPERS.Com mengatakan, pendatanganan fakta integritas bersama Pangdam VII Wirabuana, Dandim dan Kepala Dinas pertanian se Sulbar bertujuan memperkuat komitmen antara pemerintah daerah dan TNI dalam mensukseskan program swasembada pangan, yakni padi, jagung dan kedelai di provinsi Sulbar.

Menurut Gubernur Anwar Adnan Saleh, salah satu bentuk kegiatan kerjasama antara pemda dengan TNI adalah pembangunan sarana irigasi yang serentak dimulai di semua Kabupaten sejak tanggal 20 januari 2015 lalu. Dalam kesempatan itu pula, Gubernur Anwar juga menyampaikan, dalam kunjungannya ke provinsi Sulbar, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengucurkan anggaran untuk pembangunan irigasi disejumlah daerah di Sulbar sepeerti irigasi Sekka-Sekka Kabupaten Polewali Mandar, Irigasi Beru-Beru dan irigasi Tommo kabupaten Mamuju. Bahkan sebagai bentuk keseriusan, pemerintah pusat juga menyalurkan 600 unit hand Tracktor ke Sulbar. Sehingga diharapkan agar pemkab se Sulbar dapat menindaklanjuti program ini hingga pelosok pedesaan.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Sarana dan prasarana Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto menyampaikan, dari 110 ribu hektare lahan pertanian yang telah diusulkan pemerintah provinsi Sulbar tetapi pihaknya menyarankan agar pemprov Sulbar dapat merumuskan kembali langkah kongkritnya. Selain itu, Dirjen juga minta kepada kelapa dinas pertanian di Kabupaten sebagai sasaran obyek program agar mengevaluasi besaran pupuk yang masuk. Bahkan Dirjen juga mengingatkan bahwa ia tidak mau mendengar adanya pupuk bersubsidi itu bertumpuk di gudang dan diharapkan agar pemkab setempat melakukan pengawasan dan pengawalan hingga ke petani.

Senada dengan Dirjen, Pangdam VII, Mayor Jenderal TNI Bachtiar juga minta Dandim maupun Bupati mengawasi dan mengawal penyaluran pupuk bersubsidi di di daerah. Jika ada oknum tertangkap tangan menyalahgunakan pupuk bersubsidi tersebut, TNI siap mengawal hingga kemenja hijau.

Menururt Pangdam VII Wirabuana, Mayjend TNI Bachtiar, salah satu agenda pembangunan yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo adalah memerintahkan kepada Kepala staf Angkatan Darat pada tanggal 8 Januari 2015 lalu di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah agar mendukung swasembada pangan tahun 2017.

Menindaklanjuti kebijakan Presiden RI Joko Widodo, kata Mayjend Bachtiar, pihaknya memerintahkan 5.440 orang Babinsa dalam wilayah Teritorial Kodam VII Wirabuana agar membantu petani meningkatkan produksi pangan kalau perlu, Babinsa harus buat tenda disawah agar bisa mengawal dan mendampingi petani untuk meningkatkan produksi pangannya seperti padi, jagung dan kedelai.(Andira-Husain)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment