HM.Natsir Rahmat : SDA Polman Belum Sejahterakan Rakyat Secara Memadai

Wakil Bupati Polman, Drs.HM. Natsir Rahmat, MM sedang buka Sosialisasi Perbup Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PPI/TPI di Polman.(Foto: Andi Rasyid.AM)
Wakil Bupati Polman, Drs.HM. Natsir Rahmat, MM sedang buka Sosialisasi Perbup Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PPI/TPI di Polman.(Foto: Andi Rasyid.AM)

Polman, Sulbar (BN) – Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Drs.HM.Natsir Rahmat, MM menegaskan penetapan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Polman belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara memadai, sehingga pengembangan potensi perekonomian rakyat, baik pada sektor pertanian, sektor bisnis maupun sektor lainnya seperti perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman modal harus terus dipacu dan ditingkatkan.

Selain itu, Natsir Rahmat mengatakan peran UMKM, industri kecil atau industri rumah tangga ( Home industri) khususnya koperasi perlu didorong guna memberikan kontribusi nyata bagi penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penegasan ini disampaikan Wakil bupati Polman, HM.Natsir Rahmat ketika membuka acara sosialisasi Peraturan Bupati Polman Nomor 35 tahun 2014, tertanggal 10 Desember 2014 tentang Penetapan lokasi dan Pengelolaan pangkalan pendaratan ikan TPI/PPI Lantora kecamatan Polewali Rabu (18/2) lalu di TPI/PPI Lantora.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ibu Endang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polman, Ahmad Saifuddin, Kabag SDA pemkab Polman, Arifin, camat dan sekcam serta kades/Lurah wilayah pesisir dan narasumber Budiman dari DKP Polman serta moderator Suprapto kepala UPTD PPI Lantora DKP Polman pesertanya terdiri dari Sekretaris Umum Asosiasi Mitra Bahari Ditjen KP3K KKP wilayah provinsi Sulbar dan aktivis LSM (Andi Rasyid Moerdani.AM), perwakilan HNSI (M.Jufri) dan Camat bersama jajarannya serta Kelompok nelayan se kabupaten Polman.

Menurut Natsir Rahmat, salah satu yang menjadi isu utama pembangunan di Kabupaten Polman hingga sekarang yang masih dihadapi adalah masalah belum optimalnya sumberdaya alam dan belum meratanya dimensi pembangunan sampai tingkat pelosok desa serta masih perlunya dikembangkan daya saing sehingga produk hasil produksi nantinya mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia khususnya di Sulbar.

Dimensi pembangunan yang belum optimal selama ini menjadi substansi penting dalam Visi Misi dan program pemkab polman kedepan yang menjadi sorotan tajam dari berbagai stakeholder pembangunan di Kabupaten Polman dalam beberapa tahun terakhir.

Tetapi fakta imperisnya, sesungguhnya Kabupaten Polman memiliki banyak kawasan potensi sumberdaya alam untuk bisa dikembangkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti PPI, hanya saja belum dioptimalkan dengan baik.

Karena itu, jelas mantan Sekda Polman, rencana desain pembangunan pemerintah serta kebijakan regulasi yang telah dibuat perlu terus disosialisasikan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan lancar dan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan sehingga melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi media penyampaian informasi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

“ Saya harapkan agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya perikanan khususnya PPI/TPI dengan baik dan bermanfaat untuk kesejahteraannya,”pinta Natsir Rahmat.

Peraturan Bupati Polman Nomor 35 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) teridiri dari Delapan (8) BAB dan 11 pasal. Maksud Perbup ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengelolaan PPI sedangkan tujuannya, agar dalam pengelolaan PPI harus trasnparan, berdaya saing, efesien dan berwawasan lingkungan.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terdiri dari PPI Lantora sebagai pangkalan utama terletak di kelurahan Lantora kecamatan Polewali dan Sub PPI sebagai pendukung bongkar muat PPI Lantora di kecamatan Polewali terletak di desa Bala – Pambusuang kecamatan Balanipa dan desa Karama kecamatan Tinambung.

Kedua wilayah Sub PPI (Bala-Pambusuang dan Karama red) merupakan wilayah persiapan sebagai Daerah Otonomi Baru pemekaran Kabupaten Induk Kabupaten Polewali Mandar (Polman). (Andira- Husain/BIN)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

One Thought to “HM.Natsir Rahmat : SDA Polman Belum Sejahterakan Rakyat Secara Memadai”

  1. Akhmad Azhari

    Kalau bisa jangan sekedar prosedur bongkar muatnya yg dipertegas pak. Sediakan alat penangkapan ikan yg lebih modern dan bisa menghasilkan banyak ikan per harinya. Kemudian adakan pelatihan bagi nelayan untuk pengoperasiannya. Kemudian, sediakan pasar yg jelas bagi hasil tangkapan tersebut. Kalau bisa dirikan pabrik pengolahan ikan mentah menjadi ikan kemasan lalu ekspor ke luar provinsi atau bahkan luar negeri, biar ada added valuenya dan berguna untuk menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan daerah.

Leave a Comment