Audit Dugaan Korupsi Alkes RSP Unja, BPKP Terkendala masalah SDM

alkes unjaJambi (BN). Lambannya tindak lanjut penanganan kasus-kasus korupsi di daerah disebabkan berbagai masalah teknis, mulai dari pengumpulan data-data,dan pemanggilan saksi-saksi serta menghitung nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus dugaan korupsi tersebut guna melengkapi pemberkasan dibutuhkan SDM penyidik serta Auditor yang handal.

Terlihat beberapa kasus Dugaan korupsi yang mendapat perhatian Nasional, seperti kasus Dugaan Korupsi Alat Kesehatan Rumah sakit pendidikan Universitas Jambi Dewasa ini terkesan jalan ditempat.

Lebih dari enam bulan setelah ditetapkannya Rektor Universitas Jambi Prof Drs.Aulia Tasman Msc,Phd Juli 2014 silam sebagai tersangka Dugaan Korupsi Alkes RS Pendidikan Unja oleh Kejaksaan Tinggi Jambi hingga kini masih berstatus tersangka dan kesannya terlihat enggan untuk ditindak lanjuti oleh instansi terkait.

Lambannya Tindak lanjut penanganan kasus Dugaan korupsi Alkes ini, menurut pihak Kejati Jambi, melalui Kepala Seksi Penyidikan (kasidik) Yusuf Imran SH,MH pihaknya sedang berkordinasi dengan BPKP perwakilan Jambi guna menghitung kerugian Negara akibat Dugaan Korupsi Alkes ini. Hal ini dikatakan Yusuf Imran diruang kerjanya November 2014 silam,keterangan ini diamini Kepala Tim(katim) Penyidikan Alkes RS Pendidikan Unja Efendi Siregar.SH,MH.

Sepinya geliat penanganan kasus Dugaan korupsi Alkes Unja mendapat sorotan publik yang hingga kini menjadi menarik untuk ditelusuri sejauh mana keseriusan pihak-pihak terkait yang menangani kasus ini. Sebelumnya Maret 2014 silam kasus Dugaan korupsi Alkes Unja ini sempat menghiasi pemberitaan beberapa media lokal maupun Nasional hingga ditetapkan Juli 2014 lalu Rektor Unja Aulia Tasman sebagai tersangka dalam kasus ini hingga kini bagai mati suri.

Pihak BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, pihak Auditor yang ditunggu oleh Kejati Jambi  hingga saat ini untuk menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus Dugaan korupsi Alkes ini,menurut BPKP perwakilan Provinsi Jambi melalui Kabid Investigasi BPKP Abul Chair (Rabu 4/3) pihaknya telah bekerja namun terjadi beberapa kendala teknis yang membuat molornya penghitungan kerugian Negara dalam kasus Alkes ini.

Berikut ini petikan wawancara antara Wartawan media Berita Investigasi Nasional (BN) dengan bapak Abul Chair Kabid Investigasi BPKP perwakilan Provinsi Jambi.

BN : Apa penyebab begitu lama BPKP mengaudit kerugian Negara terkait Dugaan korupsi alkes unja,sejak ditetapkannya Rektor Unja tersebut menjadi tersangka oleh Kejati ?.

BPKP : Memang permintaan untuk alkes unja sudah lebih dulu, namun prosedur di BPKP kami memastikan bisa masuk melakukan Audit atau tidak, protap nya itu memang kita minta untuk melalukan ekspos dulu.

BN : Apakah itu sudah dilakukan ?

BPKP : Sudah dilakukan ekspos,tapi ternyata memang ada beberapa hal yang perlu dilengkapi waktu itu,sehingga kemudian dilengkapi lagi sama Penyidik,dan di ekspos lagi,hasil ekspos tersebut jalan kami masuk sudah mulai terbuka,Cuma proses kemudian setelah kami simpulkan melalui ekspos itu kita Panelkan lagi di Internal Perwakilan tentu dengan bimbingan atasan di Pusat yang disebut perencana dan pengendali,kepada beliau juga kami konsultasikan karna hitam-putihnya Alkes itu memang debatnya cukup panjang,tidak untuk RSUD, kalau untuk Dugaan Korupsi RSUD sudah clear.

 BN : Apa yang menjadi kendala dalam penghitungan kerugian Negara dalam kasus Alkes ini?

BPKP : Memang akhir-akhir ini tenaga dikami sendiri cukup terbatas,ada beberapa penerimaan mahasiswa baru,jadi kami tersortir,beberapa tenaga utama sedang sekolah. Walaupun kami mendapat penggantian tenaga-tenaga baru tapi kami Drill dulu, harus kami beri pemahaman yang cukup tentang Investigasi penghitungan kerugian Negara.

BN : Dugaan Korupsi Alkes RS Pendidikan Unja ini sudah Beberapakali ekspos, sebab mendapat sorotan nasional, tentu perlu Auditor yang handal untuk mengaudit hal tersebut.

BPKP : Memang di internal kami sendiri masih ada timbul beberapa perbedaan,beberapa tim kami kumpul dalam sebuah panel,tapi apapun itu kami sudah berusaha menyelesaikannya. Cuma sekarang yang terkedala adalah membentuk Tim itu masalah SDM yang tidak memadai,tidak semua orang bisa bertindak sebagai pengendali teknis,tidak semua orang bisa bertindak sebagai ketua Tim,keterbatasan seperti itu jika dipaksakan masuk dan tumpang tindih penugasan-penugasan yang lain,saya takutnya tidak tertib dan mengganggu penugasan yang lainnya,tapi dalam waktu dekat Insyaallah…kami dengan kepala perwakilan coba menghitung lagi beban kerja dari masing-masing,dan dibuat rencana penugasannya,memang kendala untuk saat ini selain ada perbedaan.

BN : Dimana peliknya mengaudit Alkes Unja ini ?

BPKP : Tentu tidak untuk kami publikasikan,ada beberapa hal yang secara internal memang ada Diskusi terkait dengan unsur-unsur penyimpangannya,yang sebenarnya sudah kita tangkap dari hasil ekspos itu,titik temunya sudah ada,kendala terahirnya menentukan Sumber Daya Manusianya (SDM).

BN : Pada bulan Februari 2014 silam apakah BPKP sudah melakukan pemeriksaan terkait Dugaan korupsi Alkes ini?

BPKP : Kami belum memeriksanya

BN : Kapan Berkordinasi dengan pihak Kejati Jambi ?

BPKP : Setelah Rektor Unja ditetapkan sebagai tersangka

BN : Enam bulan setelah ditetapkannya Rektor Unja sebagai tersangka pada Juli 2014 silam hingga saat ini, menurut pihak Kejati masih menunggu hasil Audit dari BPKP

BPKP : Tapi inti semuanya perlu kehati-hatian, jangan nantinya yang kita lakukan menjolimi orang lain, kehati-hatian ini selalu diwanti-wanti Kepala Perwakilan, namanya korupsi itu kan bukan terang, dia remang-remang

BN : Lambannya Penyidikan Dugaan Korupsi Alkes ini guna pemberkasan, terlihat mandek di BPKP bagaimana tanggapannya ?

BPKP : Kami masih terus diskusi,artinya kami tidak diam,walaupun masih sebatas diskusi kami juga melakukan Verifikasi data,bahkan teman-teman secara aktif juga melakukan beberapa hal persiapan untuk Audit Alkes tersebut,kemaren juga kami ketemu dengan Asvidsus,kami sampaikan beberapa hal

BN : Ada dua kasus Dugaan Korupsi di Unja, antara lain pembangunan gedung, pengadaan alat laboratorium pembelajaran pusat pengembangan Agribisnis terpadu dengan nilai Rp.20 miliar, dan Alkes RSP Unja Rp.20 miliar, mana yang sedang ditangani oleh BPKP ?

BPKP : Jadi Koordinasi Kejaksaan bunyi Sprindiknya memang Pengadaan Alkes

BN : Sudah berapa persen hasil Audit yang dilakukan terhadap Dugaan Korupsi Alkes ini ?

BPKP : Persentase belum bisa kita katakan,karna surat tugas untuk terjun kedalam menghitung kami belum terbitkan, yang kami terbitkan baru surat tugas Verifikasi data, artinya seberapa lengkap data-data yang dikumpulkan penyidik, seberapa lengkap keterangan-keterangan yang sudah dimintakan kepada pihak-pihak terkait, itu yang kami kumpulkan termasuk Dokumen-dokumen,dari situ kami mulai merangkai, tapi belum sampai kepada penghitungan, surat Tugas itu sendiri belum diterbitkan.

BN : Kapan surat Tugas itu diterbitkan ?

BPKP : Kami sudah meminta kepada Kepala perwakilan untuk segera menerbitkannya

BN : Sekali lagi dimana letak rumitnya penanganan Audit Alkes ini?

BPKP : Ini yang menjadi sangat pokok bagi kami, karna di kami itu sudah ada pedoman dasar bidang Investigasi,tidak semua Auditor bisa terjun kesana,sekali lagi inilah yang menjadi kendala bagi kami.

 BN : Kapan publik bisa mengetahui hasil Audit dari BPKP ?

BPKP : Kalau hasil audit kami belum bisa menjanjikan,kami janji segera menerbitkan surat tugas,kami sudah ada perintah dari kepala perwakilan untuk terjun bersama-sama dengan Penyidik melakukan Audit dan Verifikasi data.

Demikian hasil wawancara media ini beberapa waktu lalu dengan Kepala Bidang Investigasi BPKP perwakilan Provinsi Jambi.

Harapan Publik terhadap instansi terkait dalam penanganan kasus-kasus korupsi seperti Alkes Unja ini lebih berkonsentrasi penuh,agar publik tidak larut dalam ketidak percayaan terhadap lembaga Auditor di Republik ini.(Ranto,Sib)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *