Warga Adukan PT. Rojas (PT. Dahatama) Ke DPRD Luwuk Banggai

DSC_0000099_001Bunta,Luwuk Sulteng (BN) – Masyarakat Desa Huhak Kec.Bunta pemilik lahan yang dilalui jalan koridor PT.Roda Jaya S. keberatan lahannya dirusak oleh aktifitas perusahaan izin usaha pengolahan hasil hutan kayu (IUPHHK) milik PT.Dahatama yang sedang beroperasi di Panjokon wilayah Desa Huhak Kec.Bunta Kab.Banggai Sulteng.

Perusahaan pengolahan kayu log tersebut berbendera PT.Dahatama Adi Karya bekerjasama dengan PT.Roda Jaya S sebagai pelaksanan dan telah beroperasi sejak awal tahun 2014. Jalan koridor yang dibangun melewati beberapah lahan milik warga desa Huhak yang sekarang sedang dipermasalahkan oleh pemilik lahan. Pasalnya lahan milik warga telah dirusak oleh limbah jalan koridor saat terjadi musim hujan beberapa waktu terakhir.

Kepada wartawan media ini pemilik lahan yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan bahwa mereka keberatan karena selama ini dinilai pihak perusahaan tidak menghargai permintaan/tuntutan mereka.

“Perusahaan cenderung mempermainkan pihak pemilik lahan,” tutur para pemilik lahan kepada wartawan media ini.

Masalah ganti rugi yang dijanjikan oleh pihak perusahaan tidak pernah digubris.
“Kami sangat keberatan dengan sikap pihak perusahaan yang tidak menghargai kami sebagai pemilik lahan yang sekarang sudah dirusak oleh limbah material jalan ketika musim hujan, dan kami merasa sangat dirugikan,” ungkap salah seorang pemilik lahan (03/02/2015).

Masalah ganti rugi telah dibahas dengan pihak PT.Roda Jaya S sejak bulan desember 2014 dan sampai saat ini (03-02-2015) belum ada realisasinya. Menurut pengakuan pemilik lahan ketika hal ini diadukan kepada perusahaan malah ditanggapi beragam dengan alasan manager tidak berada ditempat dan masih berkordinasi dengan pemerintah kecamatan (Kec.Bunta, red).

“Kami merasa aneh,kenapa kami yang dirugikan harus berkordinasi dengan pak Camat,dan kalau itu adalah prosedur lantas kenapa bisa berlarut-larut begini,” imbuh warga pemilik lahan.

Bahkan sudah pernah dipermasalahkan oleh pemilik lahan dengan memasang pagar pada jalan koridor perusahaan yang tepat melewati lahan milik warga (02/02/2015). Tetapi usaha itu tidak membuahkan hasil karena pagar yang dipasang tersebut dibuka langsung oleh pihak polsek kec.Bunta dengan alasan bahwa tindakan pemilik lahan itu telah melanggar peraturan. Pihak polsek saat melakukan pembongkaran pagar menyampaikan kepada pemilik lahan kalau permasalahan ini akan dimediasi oleh pihak polsek untuk segera diselesaikan permasalahan ganti rugi sebagaimana tuntutan pemilik lahan.

“Pak Polsek Bunta yang mencabut pagar saya,dia bilang nanti dibantu penyelesaiannya dengan pihak perusahaan,” tutur warga pemilik lahan inisial “R” sembari menirukan ucapan pihak Polsek Bunta.

Pihak polsek Bunta saat dikonfirmasi melalui Via SMS terkait hal tersebut sampai saat ini belum memberikan tanggapan.

Atas dasar itu pihak pemilik lahan pada februari 2015 lantas mendatangi pihak wakil rakyat yakni Komisi II DPRD kab.Banggai guna meminta bantuan lembaga itu dalam menyelesaikan kisruh pemilik lahan dengan pihak perusahaan PT.Roda Jaya S (PT.Dahatama).

Ditempat terpisah melalui internet seluler wartawan media Berita Investigasi Nasional mempertanyakan hal ini kepada ketua komisi II DPRD Banggai, Oskar Paudi, dari fraksi PAN dan menurut penuturan ketua komisi II bahwa hal ini sudah ditindaklanjuti dengan mengarahkan Tim terkait dari pemda Kab.Banggai untuk peninjauan lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan proses mediasi lembaga pemda Banggai dan komisi II DPRD sedang berjalan untuk penyelesaian sengketa antara warga pemilik lahan dengan Pihak perusahaan kayu izin usaha pengolahan hasil hutan kayu (IUPHHK) PT.Dahatama/PT.Roda Jaya S. (Rin-BIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *