Penuhi Janji Politiknya, Bupati Polman Bantu 73 Desa Senilai Rp 19 Milyar

Sejumlah Pekerjaan Rabat Beton Tidak Berkualitas

Bupati Polman, HA.Ibrahim Masdar bersama Kades. Foto: Andi Rasyid Moerdani
Bupati Polman, HA.Ibrahim Masdar bersama Kades. Foto: Andi Rasyid Moerdani

Polman, SULBAR (BN) – Sebanyak 73 desa dari dari 144 desa yang tersebar di 16 kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) provinsi Sulbar menerima bantuan keuangan khusus untuk pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan. Dana tersebut bersumber dari APBD Perubahan Polman tahun 2014 dengan total anggaran sebesar Rp 19 miliar yang bervariasi, antara Rp 150 juta hingga Rp 300 juta yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Polman tahun 2014.

Hanya saja, bantuan yang dikucurkan pemkab Polman kepada 73 desa dari 144 desa tidak sesuai dengan janji politiknya sebelum terpilih menjadi bupati Polman. HA.Ibrahim Masdar sendiri ketika menyampaikan visi misinya di Gedung olahraga Manding Polewali sebelum terpilih menjadi Bupati Polman termasuk program 100 masa kerjanya. Ia berjanji akan mengucurkan anggaran APBD sebesar Rp 600 juta setiap tahunnya kepada seluruh desa di Kabupaten Polman tetapi kenyataannya. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Polman, HA.Ibrahim Masdar dan Drs. HM.Natsir Rahmat, MM hanya mampu mengalokasikan anggaran APBD kepada 73 desa sebesar Rp 150 juta hingga Rp 300 juta dengan jumlah anggaran Rp 19 miliar lebih dari total dana Rp 23 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibahas di tetapkan anggota DPRD periode 2009-2014 lalu.

Bahkan lebih ironis lagi, pengucurakan anggaran APBD kepada 73 desa terlambat dikucurkan karena belum ada payung hukumnya serta persetujuan dari DPRD Polman sehingga perencanaan pelaksanaannya diduga tidak sesui bestek dan terkesan dipaksakan untuk memenuhi janji kepada masyarakat meski tidak maksimal.

Akibatnya, kualitas pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan rabat beton diragukan. Apalagi kebanyakan ditemukan pekerjaan jalan rabat beton tidak menggunakan tulang besi tetapi ibaratnya pembuatan lantai jemuran coklat.

Padahal jalan itu harus terjamin kualitasnya sesuai ketentuan kontruksi karena setiap saat harus dilalui kendaraan umum termasuk angkutan barang khususnya truck yang bertonase mencapai 7 ton. Bahkan jalan dibangun itu tidak memiliki bahu jalan atau deraenase sehingga kebanyakan jalan rabat beton yang telah dikerjakan sebelumnya dengan pola peberdayaan masyarakat belum cukup satu tahun jalan rabat beton itu dimanfaatkan masyarakat langsung rusak, sehingga banyak kalangan menilai kalau pekerjaan rabat beton dengan pola pemberyaaan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemborosan anggaran dan berpotensi adanya “Mark Up”.

Ketua Umum LSM Basmi, Syamsuddin Nazer kepada wartawan BINPERS.COM menyatakan, berdasarkan hasil Tim investigasi LSM Basmi di sejumlah desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus APBD Polman TA 2014 untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ditemukan adanya sejumlah desa yang melakukan pekerjaan jalan rabat beton tidak menggunakan tulang besi. Sehingga, kata dia, diduga dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan rabat beton itu. Seperti dicontohkan di desa Dakka kecamatan Tapango. Demikian halnya di desa Beroangin kecamatan Mapilli juga tidak menggunakan tulang pekerjaan rabat beton dan dipastikan kualitasnya kurang baik.

Menurut Syamsuddin Nazer, menyikapi fenomena itu, pihaknya membentuk Tim pencari fakta menelusuri beberapa desa yang mendapatkan bantuan yang diduga menyalahi ketentuan penggunaan anggaran yang notabene sebagai realisasi janji politik bupati terpilih pemilu 2013 lalu. (Andira-Husain)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *