Penegak Hukum Diminta Usut Proyek Jalan Nasional Sanggau–Sekadau

batas jalan nasional sekadauSekadau, KALBAR (BN) – Pembangunan Jalan Nasional Batas Sanggau-Sekadau, Kalimantan Barat diduga menyimpang. Pasalnya, proyek peningkatan struktur jalan tersebut yang telah menghabiskan dana APBN sebesar Rp 25.775.824.000 dikerjakan oleh PT.Cendana Baja Bahari yang berdomisili di Ibu Kota Jakarta ada dugaan melakukan pembohongan, yang mana kontrak kerja telah diputuskan sementara pengerjaan belum 100 persen selesai.

Seperti beberapa kali telah diberitakan dimana kegiatan proyek jalan Sanggau-Sekadau tersebut sempat dikoreksi oleh beberapa LSM dan Media yang ada di Kalbar. Salah satunya DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kalimantan Barat beserta Lembaga Penyelidik, Pemantau Pemberantasan Korupsi (LP3K-RI) yang dipimpin oleh S.Ahcmad Hasyim BI beberapa bulan lalu.

Dari hasil uji petik dilapangan beberapa waktu lalu ternyata pekerjaan tersebut masih banyak yang tidak beres, hal ini juga dikuatkan lagi dengan hasil pantauan Tim Investigasi pada bulan Januari 2015 dimana pekerjaan masih dalam pelaksanaan, seperti penggalian drainase. Disamping itu, pekerjaan belum terselesaikan sehingga menimbulkan kemacetan pada ruas jalan sanggau Sekadau yang mengarah jalan atas bukit. Yang lebih parah lagi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sudah mengalami kerusakan hancur dan berlubang-lubang.

Menurut salah seorang anggota Dewan Kabupaten Sekadau yang tidak mau disebutkan jati dirinya saat dikonfirmasi awak media BINPERS.COM di kediamannya mengatakan bahwa pembangunan jalan tersebut sangat mengecewakan.

“Ah, memang parah itu. Masak jalan baru saja dikerjakan sudah banyak yang rusa-rusak lagi dan masih banyak lagi yang belum selesai,” ketusnya, menyesalkan.

Menurutnya, volume jalan yang semakin mengecil dan pengerjaannya yang diduga asal-asalan tersebut memicu para wartawan untuk memberitakan di medianya.

“Masak jalan Nasional semakin mengecil? seharusnya jalan Nasional itu kan lebar. Wajar kalau pekerjaan ini diberitakan, ini sudah sangat keterlaluan,” ungkap anggota dewan tersebut.

Di tempat yang berbeda S. Achmad B.I merasa pernah mendengar berita di salah satu media bahwa dalam masalah ini kontraktornya mengeluh adanya dana yang tidak terduga untuk biaya service dan lain-lain yang tidak jelas untuk pejabat PU.

“Kalau betul ini memang terjadi, ini adalah wajar kalau kontraktor bekerja asal-asalan, karena mereka ingin menutupi pengeluaran keuangan yang tidak terduga tersebut. Saya hanya menghimbau permasalahan ini oleh aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakkan, karena dugaan saya ada tindakkan KKN dalam Tubuh Dinas PU tersebut,” tegasnya. (BG-Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *