LP2I Tipikor Garda Terdepan Berantas Korupsi di Daerah

SAMSUNG CAMERA PICTURESSumsel, (BN) – Presiden Joko Widodo mengatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan semua pihak. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi yang dipersepsikan tetap merajalela.

Pernyataan itu langsung direspon positif oleh jajaran pengurus DPW LP2I Tipikor Sumatera selatan, “Ibarat mesin, semua harus berfungsi dengan baik. Ibarat orkestra, semua pemain harus berperan baik. Pemerintah hanya salah satu bagian, dalam arti, menteri, policy makers, dan penegak hukum memiliki otonomi dan independensi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK,” kata Wakil Ketua I, Yan Hariranto.

Yan mengatakan tindak korupsi yang tak terbendung akan menggerogoti cita-cita bangsa menuju negara yang sejahtera. Untuk itu, pemberantasan dan pencegahan korupsi harus terus direalisasikan. Dan tugas ini tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berwajib saja melainkan harus ada kerja sama dengan pihak-pihak lain. Mahasiswa dan masyarakat pun turut serta di dalamnya.

LP2I Tipikor dengan segala potensi yang dimilikinya, mampu menggerakkan dirinya untuk memberikan contoh yang baik dalam memerangi korupsi. LP2I Tipikor pun berkemampuan untuk mengajak masyarakat untuk membasmi ketidakadilan, termasuk korupsi. Selain itu, juga dapat menghimbau kepada pemerintah untuk tetap menegakkan keadilan dan berpihak kepada rakyatnya.

“Berbicara tentang pemberantasan korupsi, tidak akan terlepas dari hal-hal yang menyebabkan tindak korupsi. Dengan mengetahuinya, maka akan mempermudah dalam memberi solusi. Jika penyebabnya karena kemiskinan, maka pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja khusus untuk rakyat yang tidak mampu. Jika karena kemerosotan moral, maka perlu adanya pendidikan berkarakter yang berhubungan dengan anti korupsi. Hal inipun, bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat awam tentang bagaimana pencegahan dan pemberantasannya. Akan lebih baik jika diadakan seminar tentang bedah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui undang undang tersebut. Dan harapannya, tujuan pembuatan undang-undang tersebut dapat tercapai dan terlaksana sesuai dengan prosedurnya,” ungkap Tarsun yang juga anggota LP2I Tipikor.

KPK, LSM, lembaga dan gerakan-gerakan yang terkait dengan pemberantasan harus berada di garda terdepan dengan melakukan penyuluhan yang membahas pengetahuan masyarakat adanya lembaga atau gerakan-gerakan lain yang mengajak mereka untuk bersatu bersama saling mengawasi lingkungan disekitar kita. Misalnya, dengan melibatkan kepala sekolah menjadi anggota Lembaga atau gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, artinya kepala sekolah akan menjadi agent dari dunia pendidikan untuk menginformasikan dan menerapkan tata kelola sekolah yang jujur dan transparan. Karena kepala sekolah-lah yang akan memberi pengaruh yang besar.

Sistem di Indonesia tentang pemberantasan korupsi sudah sangat bagus, namun korupsi ini sudah mengakar di birokrasi masyarakat. Adapun yang perlu dibenahi adalah hukuman bagi tindak pidana korupsi harus tegas dan membuat mereka dan masyarakat yang menonton tidak melakukan korupsi.
Sebagai generasi baru penerus bangsa yang berbau harum, sebaiknya kita turut mendukung gerakan-gerakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi disekitar kita. Saling peduli, mengawasi dan mengingatkan, Tandas Tarsun.(mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *