Korupsi di Sumsel Menggurita Hingga Ke Pelosok Desa

Wakil Ketua LP2I Tipikor Sumsel , Iskandri Wijaya, ST : Kita harus membangun paradigma baru bersama memberantas korupsi dari hulu ke hilir,”

Wakil Ketua LP2I Tipikor Sumsel , Iskandri Wijaya ST
Wakil Ketua LP2I Tipikor Sumsel , Iskandri Wijaya ST

Sumsel, (BN) – Pasca pemberlakuan kebijakan otonomi daerah, ternyata berdampak terhadap merajalelanya korupsi. Korupsi bukan lagi terpusat di pemerintahan, tapi sudah sampai ke pelosok Tanah Air.

Saat ini, salah satu lembaga yang paling gencar memberantas korupsi ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak kalangan menaruh harapan besar kepada lembaga antirasuah itu untuk memberi efek jera terhadap koruptor.

Ketua DPW LP2I Tipikor Sumatera selatan, Abdul Aziz mengungkapkan, hampir semua kasus-kasus besar yang ditangani KPK berada di wilayah ibu kota. Yang mana hampir semua kasus-kasus penting yang memiliki dampak luas bagi kepentingan negara. “Jakarta merupakan wilayah ibu kota, sehingga wajar KPK melakukan pengawasan ketat terhadap para penyelenggara negara agar menjalankan negara dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Namun bukan berarti wilayah lain juga tak luput dari pengawasan dan penindakan KPK. Menurut Aziz, meski dominan kasus korupsi terdapat di Jakarta, bukan berarti cap negatif dimiliki provinsi tersebut. “Tidak ada kaitannya jumlah korupsi dengan menyebut provinsi itu daerah terkorup. Mungkin hanya wilayahnya saja tempat terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Aziz.

Beberapa kasus penting juga terkadang terjadi di daerah. Sebut saja seperti kasus alih fungsi hutan di kawasan hutan lindung Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, kasus korupsi PON Riau, pembangunan dermaga Sorong, Papua dan beberapa lainnya.

Nah di Sumsel sendiri, menurut Aziz, sudah menjadi rahasia umum bahwa dua kasus yang masih berproses ialah suap pilkada Palembang kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), M Akil Mochtar. Kasus tersebut telah menyeret Wali Kota Palembang, Romi Herton dan istrinya Masyito ke tingkat penuntutan di pengadilan. “Kasus suap Palembang masih tahap pembuktian dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Aziz.

Sementara berdasarkan data statistik KPK menerima sebanyak 2.983 pengaduan dari masyarakat tentang dugaan korupsi. Meski demikian, menurutnya Aziz ada yang tak kalah penting dalam pemberantasan korupsi. Bidang pencegahan juga tak kalah dahsyatnya dalam pemberantasan korupsi. “Ada yang tak kalah pentingnya bagaimana pencegahan itu menjadi yang utama. Makanya kita akan mendorong tindakan pencegahan di bidang pendidikan ,” jelasnya.

Wakil Ketua LP2I Tipikor Sumsel Iskandri Wijaya, juga mengungkapkan masih rendahnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus digarap bersama. “Kita harus membangun paradigma baru bersama memberantas korupsi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

“Kita di pusat dan daerah akan bersinergi dengan KPK dan bekerjasama untuk membangun konsep pencegahan korupsi,” jelas Iskandri. Menurut dia, pemberantasan korupsi dengan mengedepankan pencegahan dampaknya bisa luar biasa. Pencegahan yang perlu dilakukan bersama ialah perbaikan tata”kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan transparan.

LP2I Tipikor masih melihat pengelolaan kawasan hutan serta minerba dan batubara (minerba) menjadi sektor yang rentan terjadinya korupsi. “Dari kajian kami, selama ini penetapan hutan sekedar main tunjuk. Misalnya hutan kita dikatakan 120 juta hektar, tapi itu ditunjuk saja, tidak pernah ada pengukuran tapal batasnya,” ujarnya.

Lembaganya juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk penetapan hutan ini sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan. (mas)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment