Johanis Tanak: Langgar Hukum, Kita Sikat !

Johanis Tanak, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng
Johanis Tanak, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng

Palu, SULTENG (BN) – Kasua, Kolam Renang yang mangkrak sama sekali di Eks lokasi STQ BUKIT Jabal Nur Palu, kembali menyeruak ke permukaan. Proyek Pembangunan kolam renang itu kembali disikapi oleh Kejaksaan Tinggi ( KEJATI ) Sulteng dibawah kepemimpinan Johanis Tanak. Kasus yg sempat ditangani Jaksa pada masa kepemimpinan Kejati Isya Anshari itu dinyatakan dibuka lagi.

Kepala Kejati Sulteng mengatakan ada indikasi pelanggaran hukum dalam Proyek kolam renang yang berkasnya sudah ada di Kejaksaan Agung RI.

“Untuk kolam renang, kita tinggal tunggu data lengkap saja. Saya sudah paparkan di Kejagung. Kalau sudah jelas ada pelanggaran hukum biar siapapun juga dia, kita akan sikat”, kata Kajati belum lama ini.

Diketahui, pembangunan kolam renang ini dikerjakan PT.Bhakti Baru Redia Pratama ( BBR ) Berdasarkan Memorandum Of Understanding (MoU) yang ditandatangani gubernur Sulteng saat itu Aminuddin Panulele dan disetujui Ketua DPRD Sulteng Murrad U. Natsir.

Berdasarkan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Sulteng tahun 2010 menyebutkan proyek kolam renang yang dikerjakan PT.Bhakti Baru Redia Pratama senilai Rp 16,5 millar itu baru dibayarkan kepada rekanan senilai Rp 2,4 milliar. Pemerintahan propinsi Sulteng juga disebutkan masih sangat berutang Rp 3,9 milliar untuk pekerjaan tahun 2006.

Selain proyek tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 serta berpotensi sangat merugikan keuangan negara senilai miliaran rupiah.

Sementara mantan Ketua DPRD Sulteng Murrad U.Natsir memberikan apresiasi positif terhadap langkah pihak Kejati Sulteng dalam membongkar kasus kasus korupsi di Sulteng yang menyebabkan terjadinya Kerugian negara hingga milliaran juga. Terkait kasus kolam renang, Murrad mengaku mendukung langkah Kejati untuk kembali menyelidiki agar mendapat kepastian hukum pasti.

Bukan hanya itu Murrad juga berharap pihak Kejati Sulteng juga dapat membuka dan membongkar kasus-kasus dugaan Korupsi lain juga yang diduga melibatkan Pejabat Tinggi di daerah Sulteng ini.

Menurutnya ditahannya bekas Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju terkait kasus dugaan korupsi akan menjadi pintu masuk bagi Jaksa untuk membongkar Kasus-kasus korupsi besar di Sulawesi Tengah. Ia berharap Bandjela Paliudju mau buka-bukaan mulut soal kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah Sulteng.

“Saya pikir langkah Kejati ini merupakan pintu masuk untuk membongkar kasus korupsi lainnya yang diduga ikut melibatkan Pejabat Tinggi di daerah ini. Jadi kita harapkan Paliudju mau membuka kasus itu, “kata Murad kepada sejumlah wartawan saat tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu akhir tahun 2014 lalu. (Agus Cokro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *