Dugaan Pungli Di Samsat Sumatera Selatan

image001Sumsel, (BN) – Adanya temuan dari Divisi Investigasi DPW LP2I Tipikor Sumatera Selatan serta laporan dari masyarakat tentang dugaan pungli di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (samsat) provinsi Sumatera selatan tidaklah wajar karena dipungut oleh oknum pejabat provinsi Sumatera selatan, pungutan liar tersebut sangatlah fantastis. Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Investigasi DPW LP2I Tipikor Sumatera Selatan Azhari Erwin kepada awak media binpers.com belum lama ini.

Dari penelusuran team investigasi didapatkan nara sumber mantan biro jasa yang tidak mau disebutkan namanya, biasanya menjalankan bisnis untuk pendaftaran baru (PB) di Samsat provpinsi sumatera selatan. Maka dari itu team mengungkap pungli yang bukan rahasia umum tetapi tidak ditindak lanjuti oleh penegak hukum Sumatera selatan.

Diduga pungutan liar (Pungli) yang diambil oleh oknum pejabat Sumatera selatan antara lain pendaftaran kendaraan baru roda 2/3 dan roda 4, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB kendaraan baru), cek habsah BPKB kendaraan seken, acc biaya kendaraan bull up, penetapan nomor polisi (tap nopol) atau nomor cantik dan adanya oknum PNS polri dan PNS dispenda sebagai biro jasa.

Azhari juga memaparkan untuk kendaraan baru yang akan didaftar ke Samsat Sumatera selatan diduga masyarakat membutuhkan biaya Rp.380.000.00 / unit (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk roda 2/3 dan untuk kendaraan baru roda 4 (empat) sebesar Rp 480.000.00/unit (empat ratus delapan puluh ribu ruipiah) wajib disetor oleh pihak showroom melalui biro jasa sebagai perantara ke oknum pegawai Samsat sebagai kasir pendaftaran kendaraan baru Samsat Sumsel. Oknum tersebut sangatlah jelas melanggar peraturan pemerintah no 2 tahun 2003 ayat 6 tentang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain dan melanggar undang undang no 2 tahun 2002 tentang kode etik profesi.

Selain itu untuk memiliki buku pemilik kendaraan baru yang akan didaftarkan ke Samsat Sumatera selatan diduga masyarakat membutuhkan biaya Rp 135.000.00/unit. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah ), wajib setor oleh pihak showroom melalui biro jasa sebagai perantara ke oknum sebagai kasir pendaftaran buku pemilik kendaraan bermotor Samsat Sumsel.

Untuk melihat keabsahan BPKB kendaraan seken yang terjual dari pemilik ke showroom atau BPKB sabagai jaminan konsumen ke bank (leasing) akan membutuhkan keabsahan yang dikeluarkan olah pihak polri Samsat Sumsel. Dalam mendapatkan surat keabsahan BPKB tersebut diduga masyarakat membutuhkan biaya Rp.150.000.00/unit (seartus lima pulu ribu rupiah) wajib setor oleh pihak biro jasa ke oknum samsat yang bertugas sebagai kasir.

Kendaraan baik roda 2/3 dan 4 (empat) wajib setor oleh pihak showroom melalui pihak biro jasa ke oknum dengan biaya pungli berbeda. Untuk kendaraan roda 2/3 Rp.500.000.00 / unit (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kendaraan roda 4 Rp.750.000.00/unit (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai kasir acc biaya bull up.

Kendaraan baru atau kendaraan seken untuk roda 2/3 Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk kendaraan baru dan kendaraan seken harganya bervariasi sebagai kasir di tap nopol.

Sekedar untuk diketahui buku pemilik kendaraan bermotor baru roda 2/3, biaya prosesnya Rp.135.000.00 dikurang Rp.80.000.(PP.50 th 2010), Rp.55.000.00 X 1200 (data reg pol) = Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah. Untuk kendaraan roda 4 (empat) biaya proses Rp 165.000.00- Rp 100.000.00 (PP no 50 th 2010), Rp 65.000.00 X 700 / bulan (data reg pol) = Rp 455.000.000.00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Sedangkan utuk cek kehabsahan BPKB roda 2/3 dan roda 4, Biaya proses kendaraan roda 2/3 dan 4 Rp 150.000.00 X 300 unit ( data reg pol kendaraan seken) sama dengan RP 450.000.000 (empat ratus lima puluh Juta rupiah)

Dan untuk ACC biaya Kendaraan Bull Up Kendaraan baru roda 2/3 Rp.300.000/unit dan untuk kendaraan baru roda 4 Rp 750.000/unit. Serta kendaraan baru atau kendaraan seken bagi masyarakat yang berminat Memakai no cantik untuk NO POL digit 1 (satu) Rp. 5.000.000. (lima juta Rupiah) NO POL digit 2 Rp 2.500.000 NO POL digit 3 (tiga) Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) NO POL digit 4 (empat) Rp 1.000.000 (satu juta rupaih) hingga berita ini diturunkan pihak terkait termasuk Kepala Dispenda Sumsel belum bisa memberikan konfirmasi. (mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *