Anggota DPRD: Keputusan Kepala Bappeda Matim Mengenai Lokasi Puskesmas di Desa Golo Lembur itu Ilegal

Kantor Bupati Matim
Kantor Bupati Matim

Manggarai Timur-NTT (BN) – Surat keberatan yang dilayangkan Kepala Desa Golo Lembur Robertus Imbi kepada pemda Manggarai timur menuai respon dari anggota DPRD di Kabupaten itu. Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya (16/02/2015), Kepala Desa Golo Lembur berniat laporkan Kepala Bappeda Manggarai Timur Belasius Tabur ke pihak kepolisian karena dinilai telah mengambil keputusan sepihak dengan menentukan tempat lain tanpa sepengetahuan Kepala Desa untuk pembangunan Puskesmas di daerah itu.

Menanggapi surat keberatan dari Kades Golo Lembur ini, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur asal Lamba Leda Elias Komi kepada wartawan (16/02/2015) melalui telepon selulernya mengaku sangat mendukung surat keberatan dari kades tersebut termasuk jika melakukan upaya hukum melaporkan tindakan Kepala Bappeda yang dinilai sewenang-wenang.

Komi juga mengaku surat keberatan atas keputusan sepihak Kepala Bappeda menentukan tempat pembangungan Puskemas sangat beralasan karena dia (Kades, red) adalah kepala wilayah yang bertanggung jawab atas segala aset di Desanya.

“Surat penolakan kades itu beralasan, karena sebagai kepala desa dia berhak menjaga aset desa dan berkewenangan atas aset itu atas nama rakyat, yang dilakukan pemda matim melalui kepala bapeda ini kan klaim seolah-olah pemerintah kab. Manggarai timur itu tidak mengakui pemerintah di tingkat bawah karena kedatangan mereka tanpa konsultasi dengan kepala desa,” kata Komi.

Selain itu, Legislator Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini juga menjelaskan kunjungan Kepala Bappeda ke desa itu ilegal karena tanpa diketahui kepala wilayah setempat dalam hal ini kepala Desa setempat. selain itu, sambung dia, kunjungan itu diterima oleh tokoh masyarakat bukan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah Desa.

“Kemudian kunjungan ini kan tidak resmi, yang menerima mereka tokoh masyarakat bukan kepala desa, ini kan semacam penyerobotan oleh dinas ini. nyelonong itu pejabat, camat juga tidak tahu, kami juga tidak tahu. paling tidak kami empat orang anggota DPRD dari sana tahu, seolah-olah pembangunan itu dilakukan oleh dua dinas itu saja, kunjungan nya tidak legal karena tidak diketahui kepala desa,” tandas Komi.

Menanggapi surat Kepala Desa Golo Lembur, Kepala BAPPEDA Manggarai timur Belasius Tabur , kepada media ini (16/02/2015) menuturkan keputusan soal lokasi Puskesmas itu di Wae Nenda adalah keputusan bupati dalam hal ini bupati Manggarai Timur. Tabur juga menerangkan, puskesmas yang hendak dibangun adalah peningkatan dari pustu menjadi puskesmas dan lokasinya disekitar kantor Desa. Sehingga, sambung dia, baik kantor Desa maupun Puskesmas adalah untuk kebutuhan masyarakat desa disana.

Selain itu Tabur Juga mengingatkan, tidak ada pihak yang berhak memindahkan lokasi ini karena itu adalah wewenang penentuan lokasi adalah wewenang bupati.

“Keputusan Bupati, lokasi Puskesmas itu di Wae Nenda dan siapapun tidak berhak memindahkannya karena wewenang penetuan lokasi adalah bupati. Puskesmas yang mau dibangun disana adalah peningkatan dari pustu dan lokasinya disekitar kantor desa, sehingga baik kantor desa ataupun puskesmas adalah untuk kepentingan masyarakat disana”, pungkasnya. (Elvis Yunani)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment