Indomobil Sui Pinyuh Perlakukan Nasabah Sewenang-Wenang?

image001Mempawah, Kalbar (BN) – Pembelian kendaraan dengan cara kredit atau mencicil, adalah salah satu opsi yang banyak dilakukan konsumen dalam proses memiliki kendaraan, baik roda dua atau roda empat. Banyaknya perusahaan pembiayaan (leasing) juga mempermudah para konsumen untuk mencari bentuk kredit yang bisa disesuaikan dengan dana yang dimiliki.

Tapi, faktanya banyak pemilik kendaraan yang membeli secara kredit tidak mampu melunasi atau gagal dalam proses pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan. Akibatnya, banyak kendaraan yang harus ditarik kembali oleh leasing dari tangan konsumen.

Kementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Untuk diketahui, peraturan itu secara resmi dikeluarkan pada 7 Oktober 2012.

Dalam PMK tersebut jelas tercantum bahwa penarikan kendaraan oleh pihak leasing hanya diperbolehkan menarik kendaraan kredit apabila mendaftarkan barang kredit dengan akta jaminan fidusia, itupun bisa dilakukan penarikan jika sudah ada putusan pengadilan negeri.

Dalam prakteknya, kadang perusahaan atau leasing tidak mengindahkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh menteri keuangan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Indomobil cabang Sui Pinyuh terhadap salah satu konsumenya Wan Rosneliyani yang beralamat……Mempawah.

Hal ini bermula saat Wan Rosneliyani mengambil kendaraan roda dua pada Indomobil ditahun 2013 dengan cara di cicil selama 18 bulan, dengan besar cicilan 728 rb perbulanya. Delapan bulan pertama pembayaran cicilan berjalan dengan lancar, menginjak bulan ke Sembilan terjadi keterlambatan pembayaran sampai tiga bulan, akan tetapi keterlambatan tersebut langsung dibayarkan.

Dibulan ke dua belas kembali terjadi kemacetan pembayaran sampai menginjak ke bulan empat belas, karena ini merupakan kewajiban, Iwan selaku suami dari Wan Rosneliyani, mengusahakan pembayaran cicilan selama dua bulan, cicilan tersebut dibayarkan kepada debt collector (DC) bernama Dede, akan tetapi beberapa bulan kemudian pihak perusahaan leasing menuntut Wan Rosneliyani untuk mengembalikan sepeda motor yang dicicilnya dikarenankan sudah lama tidak membayar cicilan. Iwan pun mendengar hal itu terheran-heran, karena dari hitungannya sisa cicilan untuk sepeda motor tersebut hanya tinggal 4 bulan.

Belum hilang rasa herannya, kemudian muncul panggilan telpon ke Iwan, panggilan tersebut dari seorang petugas kepolisian dengan inisial NR yang mengaku dari Polres Mempawah untuk menghadapnya di polres mempawah. Ketika datang dan ketemu dengan NR di ruang kerjanya, ternyata Iwan disuruh menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya dengan alasan sepeda motor tersebut cicilanya tidak dibayarkan.

Setelah sepeda motor diserahkan kepada NR, Iwan kemudian mendatangi pihak leasing Indomobil yang terletak di Sui Pinyuh untuk menanyakan perihal penarikan sepeda motor dan konfirmasi pembayaran cicilan. Keterangan yang didapat dari pihak leasing ternyata atas sepeda motor tersebut belum dibayarkan cicilanya selama 7 bulan.

Merasa tidak terima dengan perlakuan kesewenang-wenangan pihak leasing, Iwan pun melakukan konfirmasi ulang kepada Indomobil dengan ditemani wartawan media ini. Ditemui di ruang kerjanya, pimpinan Indomobil Sui Pinyuh menyatakan bahwa prosedur yang ditempuh oleh pihkanya sudah benar, dan dengan jelas ia menegaskan bahwa setiap ada masalah nasabah yang bermasalah dengan tagihan, maka pihak Indomobil melakukan penarikan dengan bantuan aparat kepolisian.

Mencermati hal tersebut, Iswandi yang merupakan Sekretaris LAKI DPC Mempawah berpendapat, seharusnya pihak leasing harus menempuh prosedur yang benar dalam proses penarikan sepeda motor tersebut seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Th.2012, dan dalam melibatkan pihak kepolisian pun tidak dibenarkan dalam hal ini, karena sudah jelas dalam PMK, bahwa yang berhak mengambil kendaraan kredit adalah petugas yang mendapatkan mandat dari pengadilan negeri berdasarkan putusan pengadilan. Hal yang terjadi pada Iwan dan istrinya ini seakan – akan pihak leasing menggunakan kepolisian untuk menakut-nakutinya agar mau menuruti prosedur yang mereka terapkan sendiri.(wie)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment