Dua Tahun Jadi TKI di Malaysia Tak Dapat Gaji

image001Kebumen, JATENG (BN) – Fenomena yang sering terjadi di masyarakat tentang nasib buruk TKI, seharusnya menjadi pelajaran karena sudah sering ditayangkan dan dimuat melalui media cetak maupun elektronik.

Ini terjadi di wilayah Kebumen, ada keluhan dari warga dan ditanggapi oleh awak media binpers.com. Karena dari awal sudah tidak transparan akhirnya muncul masalah, mulai dari cara perekrutan/pencalonan tenaga kerja yang dilakukan oleh oknum perekrut tenaga kerja dengan menipu atau membohongi. Dan yang lebih mengerikan lagi, oknum tersebut berani memalsukan data mulai dari KTP, KK, serta yang lain untuk membuat paspor. Dengan munculnya laporan tersebut, disinyalir berangkatnya dengan cara illegal (paspor melancong).

Kepada awak media, korban, sebut saja inisialnya “Genduk” menceritakan bahwa apabila tidak berangkat maka akan didenda Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai ancaman. “Terpaksa karena takut harus membayar akhirnya berangkat dengan paspor melancong dengan dalih mau kondangan keluarga di Malaysia,” kata korban.

Dikatakannya, tanpa data apapun korban diberangkatkan ke Batam dan paspor sudah disiapkan dengan data palsu yaitu usia di mudakan, agar bisa bekerja dengan kontrak 24 bulan (2 tahun, red) dengan potongan 3 bulan gaji.

“Dari pekerjaan itu bukannya mendapat upah malah muncul masalah dan dipulangkan oleh majikannya ke Indonesia hanya menerima uang cash yang senilai 2000 ringgit Malaysia, dan majikannya berjanji akan mentransfer,” tambahnya.

Setelah ditunggu beberapa bulan belum ada kepastian, korban mengadu pada oknum yang memberangkatkan tetapi malah dapat interpensi.

Dengan bantuan awak media, korban meminta memediasikan masalah tersebut dan minta agar oknum tersebut menyelesaikan dengan mempertanggung jawabkan. Karena mulai berangkat sampai bekerja, dia yang menjalankan modusnya. Oknum tersebut beralasan bahwa harus menunggu sidang dari KBRI dan majikan korban.

Sampai berita ini dimuat belum ada titik terang, apakah ada solusi atau harus berlanjut ke ranah hukum yang berlaku, atas dasar pemalsuan dokumen atau yang lain? Korban saat ini menunggu hak pekerja TKI, apakah bisa sepenuhnya diterima atau cuma dalih saja untuk mengelabui gaji korban yang seharusnya diterima.

Jika mediasi tidak berjalan maka awak media menyarankan agar kasus ini diserahkan kepada yang lebih berwenang yaitu pihak Depnaker, Polri, BNP2TKI, dan instansi yang terkait. (NUR HIDAYAT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *