17 PBS di Kotim Diduga Langgar Aturan

“Tidak memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain APL , untuk itu Pemkab diminta bertindak tegas terhadap PBS yang Nakal tersebut”

SAMPIT-KALTENG, (BN) – Keberadaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) untuk berinvetasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dibidang Perkebunan Kelapa Sawit idealnya untuk meningkatkan tarap hidup rakyat di Indonesia pada umumnya khususnya Kotim terutama dalam sektor perpajakan.

perkebunan sawitKesadaran dari pihak investor yang merupakan kewajibannya sebelum melakukan aktivitas diwilayah ini harus diprioritaskan, jangan melakukan aktivitas sebelum melengkapi izin sesuai dengan amanat undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP)

Informasi yang berhasil dihimpun Wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers.com) bahwa  pemerintah Kabupaten Kotim hingga akhir tahun 2014 ini sudah memberikan peringatan kepada PBS yang dianggap belum memenuhi aturan, pasalnya telah ditemukan fakta dan data bahwa dari 51 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit terdapat 17 perusahaan yang belum melengkapi /menyempurnakan perizinan.

Ke-17 Perusahaan tersebut terbukti telah melakukan aktivitas menggarap lahan di Kawasan Hutan Produksi (HP) dan hutan di Areal Penggunaan Lain (APL) belum memiliki Izin Pelepasan Kawasan dan ini jelas melanggar perlu ditindak tegas.

Masalah yang telah terbukti ini sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan sudah ada yang produksi namun hingga saat ini Pemerintah terkesan lemah untuk bertindak, dan tidak punya taring untuk menggigit laksana sapi ompong, hal ini sudah menjadi Rahasia umum dinegeri ini khususnya di Kotim.

Kondisi semacam ini rupanya menarik perhatian Wakil Rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Kontrol kinerja Pemerintah untuk mengambil sikap.

Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo ketika dikonfirmasi awak media mengatakan sepakat jika Pemkab Kotim menindak tegas Perusahaan Besar Swasta (PBS) Perkebunan Kelapa Sawit yang melanggar ketentuan dan aturan.

“Saya berharap pemerintah bisa bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang enggan menyelesaikan perizinan sesuai dengan amanat Undang-undang , sebab jika tidak perusahaan ini akan selalu mengabaikan kewajibannya untuk mematuhi aturan,” tegas Handoyo.

Dia mengatakan , pemerintah kelihatannya sudah membeirikan toleransi waktu selama dua tahun , terhitung mulai tahun 2013 hingga akhir tahun 2014 untuk menyempurnakan atau memperbaiki perizinan bagi para PBS sawit. Jadi jika masih ada yang belum sempurna berarti perusahaan itu tidak serius tidak beritikat baik untuk mematuhi aturan.

Politisi dari Partai Demokrat ini menilai kondisi semacam ini akan berdampak pada perolehan pendapatan daerah terutama dari sektor perpajakan, Akibat masih adanya perizinan yang belum disempurnakan maka perusahaan tersebut telah melanggar peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2012 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL) .

Terpisah itu menurut Kepala Bagian Ekonomi, SDM dan SDA setda Kotim Wim RK Benung mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah , sedikitnya ada 17 dari 51 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi diwilayah Kabupeten Kotim yang belum melakukan penyempurnaan perizinan.

“Sampai saat ini izin mereka masih ada yang belum sempurna atau dilakukan penyempurnaan, padahal kami sudah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali terhadap perusahaan yang bersangkutan, namun tidak ada respon,” ungkap Win.

“Dengan demikian maka ke-17 perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut wajib memperbaharui atau menyempurnakan perizinannya , karena lahan yang digarap mereka masuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL),” tandasnya

Sampai berita ini diturunkan ke-17 perusahaan yang dinilai melanggar tersebut belum bisa dikonfirmasi terkait dengan masalah ini. (nato)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *