Rapat Dengar Pendapat Kampung Tua Ricuh

BP Kawasan Dan Pemko, Lepas Dari Kandang Harimau Masuk Kandang Buaya

rdp2Kepri-Batam, (BIN) – Masalah Kampung Tua Kota Batam sampai saat ini belum jelas legalitasnya terkait lahan yang telah dikeluarkan peraturan walikota (Perwako) Tahun 2004 semasa kepemimpinan walikota Batam Nyat Kadir.

Permasalahan lahan Kampung Tua kini menimbulkan konplik di 33 titik. Perwakilan masyarakat yang tergabung di Pemukiman Kampung Tua dan PERPAT (Persatuan Anak Tempatan), RKWB dan masyarakat Pulau Kasau membawa ke Lembaga Legeslatif Aparatur Negara DPRD Kota Batam (06/01/2014) yang dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Lembaga Negara Pemko Batam dan OB/BP Kawasan, BPN Kota Batam di Komisi I DPRD Kota Batam yang membidangi Hukum yang dipimpin Nyanyang Haris, Ruslan Ali Wasyim, Eki, Tumbur Sialoho, Lik Khai, dan Anggota DPRD Komisi I.

RDP yang dibuka Pimpinan Nyanyang Haris sempat tertunda dikarenakan pihak BP Batam belum hadir, RDP dilanjutkan setelah Pihak BP Batam dapat hadir dan dibuka untuk umum. Dalam RDP Kampung Tua terjadi keributan antara yang hadir dari Masyarakat Tanjung Uma Marzuki dan perwakilan RKWM, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan dapat dilerai masyarakat yang hadir.

rdp1Masyarakat Tanjung Uma, Marzuki, mempertanyakan untuk apa masyarakat diundang ke Gedung Perwakilan Rakyat, kalau Pihak BP Batam yang dapat mengambil keputusan tidak dapat hadir? karena masyarakat mengadukan permasalahan Kampung Tua ini mendapatkan kepastian hukum dan selesai. Karena di Tanjung Uma sekarang telah berkurang dari alokasi yang ditetapkan Perwako.

“Apakah masyarakat harus menunggu dan menunggu? apakah tragedi akan kembali terkait masalah pencaplokan alokasi lahan yang telah dikeluarkan PL dari BP Batam untuk perusahaan? mana untuk masyarakat? Sudah berapa Tahun masyarakat menunggu dan menunggu,” kata Marzuki sambil memukul meja dan keluar meninggalkan Ruang Rapat dengar Pendapat.

Kadir, perwakilan masyrakat bagian Hukum dalam RDP juga mempertanyakan, terkait Kampung Tua seharusnya masing-masing pihak dari BP Batam dan Pemko Batam dapat duduk bersama, sekarang permasalahannya?

“Apakah pihak OB yang sekarang berganti BP Batam dapat memberi alokasi lahan yang dijadikan Kampung Tua, setelah itu baru dilakukan pemetaan Tata Ruang Kampung Tua dan dapat disahkan berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang ditetapkan pemerintah? Sekarang masalah lahan di Batam yang menguasai legalitas adalah BP Kawasan. Masalah Kampung Tua agar tidak berlarut-larut, masyarakat melalui DPRD dapat mengkaji dan merancang produk hukum , supaya lahan di Kampung Tua dapat dibuat sertifikat agar masyarakat yang tinggal di Kampung Tua tidak resah dan gelisah dan dapat hidup tentang, tentram dan damai yang telah ditetapkan berdasarkan Perwako 105”. Tandasnya

Sementara itu, Deni perwakilan BP Batam dalam RDP mengatakan bahwa, “kita sekarang telah melakukan pemetaan-pemetaan Kampung Tua, seperti Punggur kita telah berjalan melakukan pengukuran bersama Pemko bagian Pertanahan, kalau untuk mengukur dalam satu titik tidak sampai 1 hari pelaksanaan”.

Aspawi dari Badan Pertanahan (BPN) Pemko Batam menyampaikan bahwa Kampung Tua sebenarnya bukan 33 titik, tetapi sebelumnya 110 titik. “Grafik yang telah kami laksanakan sudah dilakukan pemetaan-pemetaan dan pematokan, seperti Pantai Nongsa, Batu Besar, Teluk Lenggung Kecamatan Nongsa. Dari penetapan sebelumnya memang ada pengesaran yang ditetapkan setiap Kampung Tua. Kami juga bersama BP Kawasan telah melakukannya di Tahun 2014 dan sampai sekarang masih proses dan ada yang telah rampung dilakukan pematokan”.

Kepala BPN, Iria didamping Dwi menjelaskan bahwa terkait legalitas sertifikat Kampung Tua, “kami hanya menunggu rekomendasi dari BP Batam dan Pemko Batam, karena masalah biaya untuk UWTO dinyatakan 0% untuk pengajuan nanti”.

Masyarakat yang hadir dalam RDP mengancam, apabila Kampung Tua tidak ada kepastiannya, mereka akan turun dan meminta OB Batam yang sekarang Menjadi BP Kawasan untuk angkat kaki dari Kota Batam.

“Untuk apa lagi BP Batam berdiam di Kota Batam, karena menjadi kendala dan dapat menimbulkan gejolak di masyarakat baik di Kota dan di Pulau. Karena Pak Mustofa pernah mengatakan, terkait masalah Kampung Tua di alihkan antara BP Batam ke Pemko, Ibarat Lepas dari Kandang Harimau masuk Kandang Buaya, Ini apa namanya? Kalau seperti ini berlarut-larut dan tidak ada kepastian, kami akan berkumpul dan bergerak untuk menduduki BP Batam untuk akat kaki dan menghapus dari Batam”.

Ditegaskannya, jangankan Kampung Tua yang telah dijual ke pihak Investor, sejumlah Kuburan telah dikeluarkan PL oleh pihak BP Batam. Suatu contoh Kuburan Tanjung Riau dan Nongsa sudah ada yang digusur, hari ini dipatok, hari itu juga hilang.

“Jadi mau dibawa kemana masyarakat yang ada di Kampung Tua, Teriakan Masayarakat yang hadir. Ini bentuk BP Kawasan Mustofa Wijaya tidak becus dalam melakukan pemetaan lahan yang diperjual belikan. Masyarakat Pulau Kasau Belakang Padang juga meminta kepastian Hukum, semenjak adanya OB, kami juga tidak pernah diperhatikan terkait pembagunan”.

Nyanyang Haris dari Komisi I DPRD Batam berjanji akan memfasilitasi sebagai tempat masyarakat dan melakukan Undang-undang. “Kami akan meminta pendapat-pendapat terkait lembaga Pemko dan OB Batam dan Perwakilan Kampung Tua,” ujarnya.

Ruslan, juga menyampaikan permasalahan Kampung Tua kita coba memfasilitasi suatu wadah dan melakukan perencanaan peraturan yang menjadi legalitas dan payung hukum.

“Sementara ini kita akan mencari solusi kepada semua Perwakilan 33 Titik Kampung Tua,” katanya.

Ruslan yang dikomfirmasi terkait produk hukum lebih tinggi Perda atau Perwako mengatakan bahwa Perda lebih tinggi dari pada Perwako, tetapi produk Perwako akan dilakukan pencabutan atau diganti. “Dan setelah kita analisis suatu produk hukum Perda dan tidak tepatnya Perwako itu dikeluarkan melalui kajian Undang-undang konstitusi”.

Terkait Kampung Tua, Komisi I yang membidangi Hukum akan bekerja mencari Prodak Hukum kepada masyarakat terkait legalitas lahan, supaya masyarakat tidak merasa resah terkait Perwako 2004. “Komisi I akan mengumpulkan pendapat-pendapat untuk menimbang perlunya rancangan pengesahan nanti,” tandasnya. (Arianto/Rahmat Pane)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *