Pemerintah Gunakan Mesin Intelijen Untuk Awasi 343 Media

Pidato-Pertama-Presiden-jokowiJakarta – Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya dalam Kabinet Kerja agar dalam bekerja juga memperhatikan sorotan media massa. Menurutnya sudut pandang media massa melalui pemberitaan akan mempengaruhi persepsi masyarakat.

“Meskipun perlu saya sampaikan ekspos media belum tentu mewakili kinerja pemerintahan namun perlu saya ingatkan, media itu sebagai pembawa pesan akan membentuk persepsi atau image kinerja pemerintah,” ujar Jokowi saat membuka rapat kabinet di kantor kepresidenan, Jakarta, dikutif website Peradi, Rabu (7/1).

Jokowi mengaku selama tiga bulan ini pemerintah memperhatikan dan memantau penilaian media massa terhadap kinerja pemerintah. Dalam tiga bulan, kata dia, pemerintah menganalisis 343 media melalui mesin intelijen manajemen.

“Ada aktivitas-aktivitas ada kebijakan-kebijakan ada langkah-langkah menteri maupun institusi lain yang dipotret media dari berbagai sudut pro maupun kontra dan menimbulkan persepsi,” sambungnya.

Saat akan menyampaikan hasil analisis media massa oleh mesin intelijen kepada jajaran menterinya di ruang sidang kabinet, Jokowi tiba-tiba memberi isyarat agar pengeras suaranya dimatikan dan wartawan diminta keluar dari ruangan tempat rapat digelar.

Ia mengucapkan maaf saat itu. “Dalam kurun hampir tiga bulan ini kita menganalisis oleh mesin intelijen media manajemen dari 343 media, dan mohon maaf…,” kata presiden. Semenit kemudian, suaranya pun menghilang dari pengeras suara tempat para awak media massa menaruh alat perekam suara.

Sementara itu anggota Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan langkah Presiden Joko Widodo yang akan “mengawasi” 343 media dengan mesin intelijen hanya boleh untuk memastikan agar pers bertanggung jawab bukan mengganggu kebebasan informasi.

“Jika betul pernyataan Presiden Jokowi yang mengerahkan mesin intelijen untuk mengawasi media yang saya baca di beberapa media online, tidak boleh mengganggu kepada kebebasan informasi,” kata Meutya melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan awalnya terkejut dengan pemberitaan mengenai “pengawasan” terhadap 343 media massa tersebut. Namun dia meminta media massa tidak perlu khawatir terhadap kebebasan informasi yang hendak dikabarkan kepada masyarakat karena Komisi I DPR akan mengawal hal tersebut.

“Saya menerima satu dua pertanyaan dari wartawan, jujur kaget (pengawasan 343 media massa). Namun teman-teman wartawan tidak perlu khawatir, Komisi 1 DPR RI khususnya saya akan mengawalnya,” ujarnya.

Menurut dia, pengawasan terhadap media tersebut sebaiknya dan sepatutnya hanya untuk memastikan kebebasan pers yang baik, serta Pers yang bertanggung jawab bukan untuk pembatasan gerak pers kedepan.

Menurut dia, saat DPR memulai masa sidang kedua pada 12 Januari 2014, Komisi I DPR akan bertanya kepada Kepala BIN, sejauh mana keterlibatan lembaga tersebut dalam memantau manajemen berita di media massa.

“Nanti ketika mulai masa sidang pada 12 Januari 2014, kami akan bertanya kepada Kepala BIN, sejauh mana keterlibatan BIN dalam memantau manajemen berita di media massa,” katanya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *