MPLIK Aceh Diduga Sarat KKN

IMG_7727Aceh, (BIN) – Unit Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) untuk Aceh berjumlah 105 unit namun sampai hari ini yang pernah ada hanya 55 unit sementara yang lainnya tidak jelas rimbanya mobil tersebut yang sudah setahun lebih di tangan para operator tanpa ada gaji maupun uang parkir?

Pupus sudah harapan gubernur Aceh pada masa itu yang menginginkan MPLIK dapat membantu masyarakat aceh supaya tidak GAPTEK (gagap teknologi) lagi, harapan itu pernah disampaikan setahun yang lalu saat penerimaan mobil tersebut di Kantor Gubernur Aceh.

Disisi lain pihak CV.TAZKI sebagai pengelola di aceh yang dihubungi media ini beberapa waktu lalu, dari puluhan nomor yang didapat tak satupun mau berkomentar, baik direkturnya MA maupun kru CV tersebut. Di sini sungguh membingungkan dan heran, mengapa bisa demikian? Ada apa di balik semua ini? Ataukah karena proyek ini merupakan proyek kekeluargaan di seluruh kabupaten di Aceh atau memang CV.TAZKI kehabisan kata-kata untuk berkomentar?

Tak putus asa juga awak media ini menghubungi pihak manajemen, menurut beliau mobil tersebut belum mendapat izin operasional dari BP3TI. Solusinya hanya menunggu, mereka selalu beralasan, “mohon tunggu dan sabar,” kata Pak Rusli salah satu pengurus di Tazki dengan nada sedih mengutip kata-kata orang di RADNET.

Perjalanan MPLIK (Mobil pusat layanan Internet Kecamatan) tanggal 25, mobil MPLIK sampai di gedung Gubernur Aceh Tanggal 26, operator berangkat ke Banda Aceh guna mengikuti pelatihan Tanggal 27 operator dilatih kemantapan dalam menjalankan MPLIK. Tanggal 29, mobil dibawa pulang oleh operator ke wilayah kerja yang telah ditentukan Tanggal. Operator menerima uang parkir sebesar Rp 500,000 per mobil yang dikirim ke masing–masing rekening operator yang telah disepakati dan kejadian ini berjalan dengan lancar selama empat bulan penuh sedangkan gaji belum jelas sama sekali. Sedangkan parkir untuk bulan ke lima dan seterusnya sampai hari ini tidak jelas asal muasalnya lagi. Sementara itu beberapa LSM yang berbasis kerakyatan yang ada di Aceh mempertanyakan kejelasan mobil tersebut. (Hasbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *